SEJARAH PPU

 

 

Kabupaten Penajam Paser Utara, adalah sebuah kabupaten di ProvinsiKalimantan TimurIndonesia. Ibukotanya adalah Penajam. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara disebelah Utara, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Kota Balikpapan, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasir dan sebelah barat berbatasan denganKabupaten Kutai Barat. Penajam merupakan kabupaten termuda di provinsiKalimantan Timur yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Pasir.

Bagian dari Kabupaten Pasir

Daerah Penajam Paser Utara secara formal awalnya masuk dalam wilayahKabupaten Pasir, namun atas inisiatif dan prakarsa sejumlah masyarakat yang akhirnya mengkristal menjadi sebuah tim yang bernama Tim Sukses Wilayah Utara Menuju Kabupaten yang menginginkan agar masyarakat di empat wilayah kecamatan yang ada di wilayah ini dapat hidup lebih aman, makmur dan sejahtera lahir bathin, akhirnya tim ini mendesak pada Pemerintah pusat dan DPR-RI untuk menetapkan daerah ini menjadi sebuah kabupaten baru di Kalimantan Timur dan terpisah dari kabupaten induk.


Kabupaten termuda ke dua di Kalimantan Timur

Akhirnya setelah melalui perjuangan panjang yang dilakukan oleh masyarakat yang bercita–cita untuk dapat hidup lebih sejahtera dapat tercapai. Ini ditandai dengan terbentuknya Pemerintah Kabupaten

Penajam Paser Utara secara yuridis formal berdasarkan UU No. 7 tahun 2002 yang berisi tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 tahun 2002 ini, maka empat kecamatan, yakni Kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku telah resmi menjadi satu dalam wilayah kabupaten, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara yang merupakan Kabupaten ke-13 di Provinsi Kalimantan Timur dengan Penjabat Bupatinya, Drs. H. Yusran, M.si yang mempunyai masa tugas mulai 10 Juli 2002 sampai 10 Juli 2003.

Namun beberapa waktu lalu di Kalimantan Timur wilayah utara tepatnya di Kabupaten Bulungan terjadi pemekaran kabupaten baru. Kabupaten tersebut bernama Tana Tidung.

Benuo Taka

Benuo Taka yang artinya Daerah Kita atau Kampung Halaman Kita adalah kata semboyan pada lambang daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Semboyan ini mengadopsi dari bahasa Suku Paser yang bermakna bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama dan budaya namun tetap merupakan satu kesatuan ikatan kekeluargaan.

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk melalui UU No. 7 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur. [2]

Artikel ini diambil dari: http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Penajam_Paser_Utara#cite_note-1

Lokasi:

 

Sejarah Singkat Terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara
Lahirnya Undang-undang No : 7 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur, merupakan salah satu fakta sejarah yang sangat berarti bagi masyarakat Kabupaten Penajam PaserUtara. Agar kita tidak lupa dan melupakan sejarah tersebut, mari kita kilas balik terhadap fase-fase atau tahapan sampai dengan  terbentuknya Kab.PPU sebagai berikut :
Pertama :  Fase muncul dan berkembangnya issue politik pembentukan Kota Administratif. Ketika Sistem Regulasi Pemerintahan Daerah masih menggunakan UU. 5 Tahun 1974  Tentang Pemerintahan di Daerah , beberapa komponen masyarakat Penajam dan sekitarnya pada  saat itu, mulai menggagas bagaimana Kecamatan Penajam pada saat itu statusnya dapat  ditingkatkan menjadi  Kota Administratif, sebagai tahapan menuju Kota Madya Daerah Otonom.
Issue tersebut semakin deras mengemuka, seiring makin mengkristalnya aspirasi  masyarakat Penajam dan sekitarnya dengan hadirnya Tim Tujuh yang terdiri dari : Saudara Firmansyah S.Sos, Marjani Spd, Drs.Saparuddin, Drs.Kamaludin Sahar, Lamuri Sibolangi Sag,  Drs.H.Amiruddin Lambe dan Drs. Darhuddin.
Sampai dengan  tahun 1999, aspirasi peningkatan status Kecamatan Penajam  menjadi sebuah Kota Administratif  belum mendapat respon dari struktur politik sehingga  aspirasi tersebut belum pernah menjadi bagian dari agenda politik lokal.
Seiring dengan terbitnya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,  pembentukan kota atau kabupaten administratif sebagai tahapan persiapan menuju daerah  otonom tidak dikenal lagi, maka tertutuplah kemungkinan Kecamatan Penajam pada saat itu  untuk ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif. Selanjutnya  arah perjuangan  pembentukan daerah otonom mengalami perubahan, yaitu dari pembentukan Kota Administratif  ke pembentukan Kabupaten sebagai daerah otonom dengan motor penggerak Tim Sukses menuju Kabupaten yang diketuai oleh saudara H.Harimudin Rasyid SH. Dengan demikian, maka Tim  Tujuh yang dulunya menggagas pembentukan Kota Administratif menggabungkan diri dengan Tim Sukses menuju kabupaten.

Kedua :  Fase Agenda Politik Pembentukan Kabupaten sebagai Daerah Otonom. Pada fase kedua inilah perjuangan masyarakat Penajam melalui tim suksesnya mengalami jalan panjang yang terjal dan berliku, sehingga banyak menguras waktu, tenaga, moral maupun material. Namun demikian, karena dorongan cita-cita yang luhur, gangguan dan hambatan apapun yang terjadi pada saat itu tidak mematahkan semangat untuk tetap menggelorakan cita-cita perjuangan pembentukan Kabupaten. Perjuangan   Tim Sukses kali  ini membuahkan hasil yaitu dimasukkannya issue dan aspirasi politik pembentukan Kabupaten menjadi salah satu agenda pada tingkat struktur politik, baik ditingkat lokal maupun Nasional.
Beberapa kegiatan penting dan dokumen administrasi yang menyertainya, dapat dilihat sebagaimana berikut ini :
1.       Sebelum Pemerintah Kabupaten Pasir, sebagai Kabupaten Induk  memberikan persetujuan terhadap rencana pembentukan Kabupaten di wilayah Utara, terlebih dahulu dilakukan kajian bersama tentang potensi daerah, antara Pemerintah Kabupaten Pasir bersama Universitas Mulawarman.
2.       Hasil kajian tentang potensi daerah tersebut, selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan DPRD Kabupaten Pasir dalam menentukan sika politiknya, dan akhirnya DPRD Kabupaten Pasir memutuskan untuk menyetujui rencana pembentukan Kabupaten di wilayah Utara dengan suratnya no:172.2/02/Kep./DPRD-PSR/2000,  tanggal 25 April tahun 2000.
3.       Pada hari dan tanggal yang sama, Pemerintah Kabupaten Pasir menindak lanjuti  Keputusan DPRD Kabupaten Pasir untuk mengusulkan rencana pembentukan Kabupaten tersebut  kepada Gubernur Kalimantan Timur, melalui suratnya No:107 / Tappem / 2000 tanggal 25  April tahun 2000.
4.       Menyikapi usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali melakukan kajian untuk menilai kelayakan dibentuknya kabupaten  pemekaran  di Kabupaten Pasir.
5.       Hasil kajian Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  menilai layak  untuk dibentuknya kabupaten pemekaran dari Kabupaten Pasir, selanjutnya  data tersebut dijadikan pertimbangan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur, yang akhirnya memberikan persetujuan rencana terbentuknya kabupaten pemekaran di Kabupaten Pasir dengan  Keputusannya No: 13 Tahun 2000 tanggal 4 Oktober tahun 2000

6.       Persetujuan DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk mengusulkan rencana pembentukan Kabupaten pemekaran dari  Kabupaten Pasir, dengan  suratnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No: 138 / 11787 / T.Pem / XI / 2000 tanggal 9 November 2000.
7.       Untuk meyakinkan pejabat dan instansi terkait pada tingkat Nasional tentang  kesungguhan dan kelayakan rencana pembentukan Kabupaten pemekaran  dari Kabupaten Pasir,  maka dilakukanlah :
a.       Pra Ekspos di tingkat Provinsi, yang melibatkan antara lain : Pemerintahan Kabupaten Pasir, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tim Sukses menuju Kabupaten, dan  Tim dari Universitas Mulawarman.
b.       Ekspose di Departemen Dalam Negeri yang melibatkan antara lain Pemerintahan Kabupaten Pasir, Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, Tim Sukses menuju Kabupaten,  Jajaran Departemen Dalam Negeri, Jajaran Kementrian Negara Otonomi Daerah dan Dewan  Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)
8.       Setelah jajaran Depdagri mendapatkan penjelasan, baik melalui surat maupun  ekspose, selanjutnya dilakukan kajian kembali oleh Sekretariat Dewan Pertimbangan Otonomi  Daerah, dan hasilnya sungguh menggembirakan, karena Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah  akhirnya memberikan rekomendasi tentang layaknya pembentukan Kabupaten pemekaran di Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur.
Ketiga :   Fase Keputusan Politik Pembentukan Kabupaten.
1.       Setelah prasyarat dan syarat dinilai telah memadai, pihak Pemerintah dalam hal ini  Depatemen Dalam Negeri, selanjutnya menyusun draft RUU Pembentukan  Kabupaten/Kota  di Indonesia, termasuk didalamnya Kabupaten Penajam Paser Utara yang ada saat ini.
2.       Menghadapi penyusunan draft RUU Pemekaran Kabupaten/Kota, Tim Sukses masih dihadapkan pada perdebatan mengenai nama dan Ibu Kota Kabupaten serta batas wilayah Kabupaten. Namun demikian, dengan segala kearifan semua pihak, perdebatanpun akhirnya dapat diakhiri, dengan terbitnya persetujuan DPRD Kabupaten Pasir berkenaan dengan  Batas Wilayah, Nama Kabupaten dan Letak Ibu Kota Kabupaten.
3.       Setelah draft RUU selesai dan disampaikan kepada DPR-RI, maka tinggal beberapa langkah lagi, rencana pembentukan Kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir akan segera menjadi kenyataan. Dan melalui proses dan pembahasan yang panjang, akhirnya  DPR RI dan Pemerintah mengesahkan dan menetapkan UU No.7 Thn. 2002 yang selanjutnya  menjadi Yuridis Formal Pembentukan Kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Pasir dengan nama Kabupaten Penajam Paser Utara.
Demikian sejarah singkat tentang dinamika dan kronologi terbentuknya Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. (sumber: www.penajamkab.go.id)

Lokasi:

Categories