Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

Sidak PT PPC, Dewan Tak Temukan Pencemaran Air PDAM

PENAJAM – Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) langsung bergerak melihat aktivitas penambangan PT Penajam Prima Coal (PPC) yang dituding melakukan pencemaran air baku di sungai Lawe-lawe, hingga diberhentikan sementara oleh Distamben PPU. Padahal, air sungai Lawe-lawe yang merupakan sumber air baku Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) PPU. Kemarin (6/4) siang.
Dari sidak (inspeksi mendadak, Red.) yang dilakukan wakil rakyat kemarin, rupanya tak menemukan hal seperti yang dinyatakan oleh Plt Kadistamben PPU Jono, akhir Maret lalu. Sebelumnya, Distamben mengaku telah mengeluarkan surat rekomendasi pada Bupati PPU bernomor: 560/144/Distamben/2011, yang berisi penghentian sementara kegiatan tambang PT PPC yang terletak di wilayah perkebunan PT Majapahit.
Tetapi setelah diteliti lagi, surat tersebut tak menyebutkan PT PPC dihentikan seluruhnya, tetapi hanya rekomendasi penghentian kegiatan penambangan daerah yang berada di sekitar anak sungai Lawe-lawe. “Kami terus terang kaget dengan berita soal penghentian kegiatan penambangan perusahaan kami. Apalagi karena disebut melakukan pencemaran air di anak sungai yang disebutkan sebagai salah satu sumber air baku PDAM,” kata Alex, General Affair PT PPC saat ditanya Ketua Komisi III Baharudin Muin mengenai pencemaran air yang dimaksud oleh Distamben PPU.
Dikatakan Alex, pihaknya jelas menolak jika dituduh melakukan pencemaran, karena sudah melakukan peninjauan Amdal seperti ketentuan dan dinyatakan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) tak menyalahi aturan.
Dibeberkannya, PT PPC juga tak melakukan pengalihan jalur anak sungai yang disebutkan telah tercemar akibat pengupasan lahan tambang. Dan menolak jika disebut melakukan penambangan di daerah aliran anak sungai (DAS) seperti yang disebutkan Kadistamben. “Lahan penambangan kami masih ada jarak dengan aliran sungai. Kami hanya melintasi sungai dan telah membuat gorong-gorong agar air tetap mengalir,” beber Alex sembari menunjukkan lahan yang dimaksud.
Memang saat sidak, Komisi III tak menemukan adanya pengalihan jalur sungai dan juga  tidak diberhentikan sementara seperti yang diberitakan media beberapa waktu lalu. Tapi dengan tak ditemukannya adanya penyelewengan, Komisi III meminta pada PT PPC untuk tetap menjaga kawasan tambang agar tak merugikan masyarakat. Salah satunya soal Amdal dan juga kepedulian terhadap masyarakat sekitar.
“Memang jika tak melihat langsung, kami tak tahu keadaannya. Jadi, kami dengan pak Bahar melakukan sidak ini agar tahu kondisi sebenarnya. Apalagi, hal ini menyangkut investasi yang nilainya tak sedikit bagi PAD,” kata salah satu anggota Komisi III Hamdam yang diamini oleh Baharudin Muin.
Ditambahkan Baharudin Muin, Komisi III akan melakukan hearing dengan berbagai pihak untuk membahas soal pertambangan di PPU hingga tak ada lagi permasalahan yang terjadi kemudian. “Kami akan membahas ini (soal pertambangan di PPU, Red.) dengan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat,” kata Bahar.(nan/fir)Sumber: www.kaltimpost.co.id

Comments

comments




Leave a Reply