Search
Saturday 19 August 2017
  • :
  • :

Zeth Salurapi Himbau Masyarakat Untuk Laporkan Perusahaan Yang Tidak Beri Jaminan Perlindungan

merah-anggota-komisi-iii-dprd-ppu-zeth-salurapi-kadis-kesehatan-arnold-wayong-dan-camat-penajam-pang-irawan-saat-menghadiri-sosialsiasi-bpjs

merah-anggota-komisi-iii-dprd-ppu-zeth-salurapi-kadis-kesehatan-arnold-wayong-dan-camat-penajam-pang-irawan-saat-menghadiri-sosialsiasi-bpjs

Dprdpenajamkab.go.id-  Sekretaris Daerah Kab. Penajam Paser Utara (PPU), M. Thohar menjelaskan bahwa penyedia pekerjaan wajib memberikan jaminan perlindungan atas para pakerjanya, baik jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan.

Dalam sambutannya pada kegiatan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Selasa (16/11) kemarin, di Aula lantai I kantor Bupati Thohar menegaskan Pemerintah Daerah PPU telah melaksanakan perintah UUD 1945 dalam penyediaan jaminan kesehatan.

“Untuk lingkungan Pemkab PPU yang menyandang stastus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah dijaminkan,” ungkapnya. Namun, diakui Thohar  hingga saat ini Pemerintah terus melakukan konsolidasi terhadap data-data yang disesuaikan kembali dengan penataan kelembagaan dan sumber daya aparatur di lingkungan Pemkab.

“Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi Tenaga Harian Lepas (THL) akan diseragamkan dalam pelaksanaannya jika data yang diperlukan dirasakan sudah valid,” terangnya.

Ditemui usai kegiatan, Anggota Komisi III DPRD PPU, Zeth Salurapi memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintah yang telah menjaminkan para tenaga kerjanya. Kedepan, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut berharap agar para THL juga segera memperoleh jaminan perlindungan kesehatan.

Selain itu, penyelenggaran jaminan kesehatan oleh Pemerintah menurut Zeth juga harus diberikan pada seluruh lapisan masyarakat. Pria yang pernah menekuni dunia balap tersebut juga menghimbau agar semua pihak dapat bersama-sama mengeidentifikasi perusahaan yang belum mendaftarkan jaminan perlindungan bagi tenaga kerja.

“Masyarakat Kami (DPRD,red) harapkan dapat memberikan laporan kepada pihak terkait atas perusahaan yang belum memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja,” himbaunya. (hmsher – hmshrl)

Comments

comments




Leave a Reply