Search
Saturday 19 August 2017
  • :
  • :

Pansus SOTK Nilai Scoring OPD Belum Sesuai

Suasna-pertemuan-pansus

Suasna-pertemuan-pansus

Dprd-penajamkab.go.id – PPU – Implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 sebagai pengganti PP nomor 41 tahun 2007 tentang perangkat daerah mengharuskan adanya perubahan di beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di badan Pemkab. Penajam Paser Utara (PPU).

Ketua Pansus Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPRD PPU, Rusbani dalam kunjungan kerjanya ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/9) lalu menanyakan tentang kemungkinan penghitungan ulang atas scoring OPD yang telah dilakukan.

“Kami (Pansus, red) berharap agar dimungkinkan untuk melakukan scoringkembali guna memperolej hasil yang lebih terukur dan sesuai,” ungkap Rusbani.

Menurut Rusbani, data yang telah diberikan atas tipologi OPD PPU ke Kemendagri belum dapat dipastikan validitasnya. Selain itu,politisi partai Bulan Bintang tersebut juga mempertanyakan  keberadaan atas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) jika PP 18 Tahun 2016 telah direalisasikan.

Kesempatan yang sama, anggota Pansus SOTK fraksi Golkar, Fadliansyah, mengakui adanya ketidak sesuaian atas hasil pemetaan yang telah dilaksanakan. Hal tersebut menurut Fadliasnyah diperoleh atas dasar pembahasan langsung dengan OPD terkait yang merasa tidak cocok terhadap scoring yang dilakukan sehingga berimbas pada perubahan tipe sebuah OPD.

Menyikapi hal tersebut perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri menjelaskan bahwa terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 adalah agar terciptanya Organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien tepat ukur secara fungsi.

Jika dalam PP Nomor 41 Tahun 2007, lanjut Hasdi hanya mengukur berdasarkan jumlah penduduk , luas wilayah dan jumlah APBD , maka di PP Nomor 18 Tahun 2016 ini menggunakan 2 (dua) penhitungan yaitu variable umum dan variable teknis.

Hasdiana juga menegaskan bahwa penyesuaian terhadap OPD tidak terlepas dengan kondisi keuangan di daerah . “Selama ada kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penentuan tipe instansi dimungkinkan saja untuk melakukan perubahan dengan menitik beratkan pada keuangan daerah,” tegasnya. (hms-Ah)

Comments

comments




Leave a Reply