Search
Saturday 19 August 2017
  • :
  • :

Nanang Ali : Kesehjahteraan Daerah Bisa Dirasakan Jika Ada Pemerataan Dari Pemerintah Pusat

dari-kanan-wakil-ketua-i-dprd-ppu-sudirman-ketua-dprd-ppu-nanang-alie-anggota-banggar-dprd-prov-kaltim-dahri-yasin

dari-kanan-wakil-ketua-i-dprd-ppu-sudirman-ketua-dprd-ppu-nanang-alie-anggota-banggar-dprd-prov-kaltim-dahri-yasin

PPU — dprd-penajamkab.go.id — Ketua DPRD PPU, Nanang Alie bersama anggota badan anggaran (banggar) saat melakukan konsultasi ke DPRD Provinsi Kaltim, Rabu (12/10) memperkirakan kondisi keuangan ditahun 2017 belum mengalami peningkatan.

“Saya rasa ditahun 2017, belum ada peningkatan yang berarti,” jelasnya.

Selain itu, menurut Nanang, hal tersebut bisa ditutupi apabila ada pemerataan dari Pemerintah Pusat. Menurut politisi Golkar itu, upaya yang telah dilakukan seperti tax amnesty (pengampunan pajak) dalam meningkatkan keuangan negara dapat menjadi alternative bagi daerah yang sedang mengalami krisis ekonomi.

“Bisa dihadapi asalkan ada pemerataan Pemerintah Pusat,” tegas Nanang.

Lebih lanjut, untuk saat ini besaran anggaran belanja pegawai PPU saja sudah mengambil porsi yang besar dalam struktur APBD.

Sedangkan, defisit anggaran yang dialami PPU hingga mencapai 400 miliar rupiah menimbulkan polemik yang harus segera dicarikan jalan keluarnya.

Padahal, tambah Nanang, perhitungan yang dilakukan berdasarkan celah fiskal yang dialami, memungkinkan PPU memperoleh DAU yang lebih tinggi dikarenakan penurunan jumlah transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

anggota-banggar-dprd-ppu-saat-melakukan-konsultasi-ke-dprd-provinsi-kaltim

anggota-banggar-dprd-ppu-saat-melakukan-konsultasi-ke-dprd-provinsi-kaltim

Dilain pihak, anggota banggar DPRD Provinsi, Dahri Yasin mengatakan provinsi Kaltim mengalami defisit anggaran sebesar 2 triliun rupiah. Hal tersebut mendorong pihaknya untuk melakukan penghematan diberbagai bidang.

Namun, Dahri menambahkan menurut peraturan yang berlaku untuk menghadapi defisit anggaran daerah diberikan keleluasaan untuk mencari alternatif solusi seperti pinjaman. “Itupun belum tercapai (sampai Rp 9 triliun APBD 2016). Kemungkinan, APBD Kaltim di tahun 2017 turun lagi sekitar Rp 2 triliun. Atau postur APBD Kaltim 2017 sekitar Rp 7 triliunan saja,” tutur Dahri.  (hms jmd- hms irl)

Comments

comments




Leave a Reply