Search
Saturday 19 August 2017
  • :
  • :

Pemerhati Kesehatan Inggris Nilai Pelayanan Indonesia Lebih Baik, Nanang Ali Minta Pemerintah Pusat Untuk Lihat Kondisi Daerah

(dari kiri), Staf Ahli DPRD, Anggota DPRD fraksi Gerindra, Suyadi, Anggota DPRD Fraksi Golkar, Andi Muhammad Yusup, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, Elisabet, Anggota DPRD fraksi Demokrat, Syarifuddin HR, Anggota DPRD fraksi Gabungan, Hamdam, Perwakilan Bappenas, Nugroho & Staf Ahli DPRD

(dari kiri), Staf Ahli DPRD, Anggota DPRD fraksi Gerindra, Suyadi, Anggota DPRD Fraksi Golkar, Andi Muhammad Yusup, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, Elisabet, Anggota DPRD fraksi Demokrat, Syarifuddin HR, Anggota DPRD fraksi Gabungan, Hamdam, Perwakilan Bappenas, Nugroho & Staf Ahli DPRD

Dprdpenajam kab.go.id— PPU – Ketua DPRD PPU, Nanang Ali dalam pertemuannya dengan perwakilan dari Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Nugroho dan pemerhati kesehatan dari Inggris, Elisabet pada Rabu (6/10) lalu mengatakan bahwa kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengintegrasikan jaminan kesehatan bagi masyarakat seyognya sudah baik. Hanya saja ada beberapa hal yang harus dievaluasi guna memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal serta merata.

Menurut Nanang, setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya. Ada daerah yang sudah menerapkan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dan tidak sedikit pula belum memberikan jaminan kesehatan.

ketua-dprd-ppu-nanang-ali-kanan-dan-syarifuddin-hr-saat-memimpin-rapat-pertemuan

ketua-dprd-ppu-nanang-ali-kanan-dan-syarifuddin-hr-saat-memimpin-rapat-pertemuan

Itulah sebabnya, keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan keputusan Pemerintah untuk menjadikan satu wadah, dinilai politisi Golkar dapil Babulu-Waru tersebut baik karena dapat membantu daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan bagi warganya. Namun disisi lain juga menimbulkan permasalahan bagi daerah yang telah memiliki jamkeskda disebabkan penyesuaian terhadap pola sistem yang digunakan oleh BPJS itu sendiri.

“Pemerintah Pusat tidak bisa memukul rata disemua daerah. Daerah yang sdah memiliki layanan kesehatan daerah itu didukung pun sebaliknya jika ingin diintegrasi dengan BPJS juga harus didukung dananya,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Nanang lagi, pada asuransi kecelakaan juga terdapat beberapa kendala dikarenakan memerlukan birokrasi yang cukup panjang untuk mengurusnya. Para pengguna harus memiliki surat keterangan kepolisian agar dapat mendapatkan penggantian biaya perawatan.

“Jaminan kesehatan daerah kami selama ini lebih mengutamakan sisi kemanusiaan, agar masyarakat memperoleh pelayanan lebih dahulu,” jelasnya.

Dipihak lain, Elisabet, menilai baik terhadap pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Bahkan menurut wanita yang juga menjadi pengajar di Oxford University, Inggris tersebut pelayanan kesehatan di Amerika Serikatpun tidak lebih baik.

Secara prasarana maupun tenaga medis diakui Elisabet Amerika memang sangat baik namun faktanya, faktor ekonomi menyebabkan kesenjangan social yang begitu besar diantara masyarakat. Dari segi pencegahan, negara adidaya itu juga kurang baik. Bahkan penyebaran penyakit menular yang disebabkan lifestyle juga sangat tinggi. (hms her – hms hrl)

Comments

comments




Leave a Reply