Search
Saturday 24 June 2017
  • :
  • :

PANSUS SOTK Targetkan Akhir Oktober Penyesuaian OPD Tuntas

ketua-pansus-sotk-kanan-rusbani-dan-anggota-pansus-sotk-kiri-hartono-basuki

ketua-pansus-sotk-kanan-rusbani-dan-anggota-pansus-sotk-kiri-hartono-basuki

Penajam —  dprd-penajamkab.go.id —  Panitia Khusus (Pansus) Satuan Organisasi Tata Kerja (SOTK) DPRD PPU telah melakukan kajian terhadap draf Rancangan Peraturan Daerah (raperda) Tahun 2016 mengenai perubahan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hingga saat ini informasi yang telah dihimpun terdapat 29 perangkat daerah yang disepakati dari total keseluruhan 31 OPD.

Ketua Pansus SOTK, Rusbani, saat melakukan rapat konsultasi dengan dinas terkait, pada Selasa (4/10) lalu  mengatakan ada tiga perangkat daerah yang telah disepakati yakni Dinas Pekerjaan Umum (PU) dengan tipe B berdasarkan total skor sebanyak 796,6. Sedangkan, untuk Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan kantor Ketahanan pangan dan penyuluhan masing-masing bertipe A dan B.

Khusus untuk Urusan ketahanan pangan, lanjut Rusbani, berdasarkan hasil evaluasi Pansus, diusulkan agar dilakukan perampingan terhadap struktur organisasinya. Tipe B yang seharusnya terdiri dari 3 bidang dengan membawahi masing-masing 3 sub bidang akan dilakukan penyesuaian menjadi 2 sub bidang saja disetiap bidangnya.

Sementara, untuk rencana penyatuan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) belum menemui kesepahaman, sehingga akan dilakukan kajian kembali. . “Dari jumlah OPD yang ada sisanya akan menunggu kepastian dari BPKAD dan DISPENDA,” jelas politisi PBB itu. Pansus SOTK hingga saat ini telah merampungkan 90 % penyesuaian OPD sebagai bentuk implementasi PP 18 Tahun 2016.

Selanjutnya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), akan diusulkan menjadi badan. Hal itu menurut Rusbani disandarkan pada amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 25 yang menyebutkan bahwa Kesbangpol tidak lagi berstatus kantor. Ditargetkan, pembahasan Ranperda akan rampung di akhir bulan oktober.

“Soal opsi ini legislatif masih menunggu aturan dari pusat yang mengatur kesbangpol untuk daerah/kabupaten. “ terangnya.

“Pembahasan kesbangpol hari ini, untuk persiapan saja. Kita tidak bisa membahas lebih lanjut karena belum ada kepastian kewenangan milik daerah atau provinsi”. Tambahnya lagi.  (HmsAN)

Comments

comments




Leave a Reply