Search
Saturday 24 June 2017
  • :
  • :

THL Dishutbun PPU Terancam Dirumahkan, Komisi I Gelar RDP Pastikan Nasib Para Pekerja

dari-kiri-ketua-komisi-i-fadliansyah-st-dan-asisten-iii-administrasi-umum-ppu-alimuddin

dari-kiri-ketua-komisi-i-fadliansyah-st-dan-asisten-iii-administrasi-umum-ppu-alimuddin

PPU — dprd-penajamkab.co.id — Sebanyak 15 Tenaga Harian Lepas (THL) di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) PPU terancam kehilangan mata pencaharian menyusul diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pengalihan kewenangan pemerintah kabupaten/kota  ke pemerintah provinsi (pemprov).

Terkait hal tersebut Komisi I DPRD PPU langsung menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dishutbun PPU, Jumat (30/9) lalu guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.

“Kami (DPRD,red) akan tetap berkomitmen untuk memperjuangkan teman-teman THL di Dishutbun,” tegas Ketua Komisi I, Fadliansyah saat mempin rapat yang dihadiri pula oleh Asisten III Administrasi Umum PPU, Alimuddin.

Politisi Partai Golkar tersebut mengaku  jika penerapan UU 23 Tahun 2014 telah menimbulkan persoalan yang dilematis bagi pemerintah daerah. Pasalnya, pengalihan kewenangan pada pemrov menyebabkan dihapuskannya beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sedangkan, dalam kegiatan tersebut melekat gaji para THL. Akibatnya, mereka harus siap untuk kehilangan pekerjaan disebabkan adanya hal ini. Untuk itu, Fadliansyah bersikukuh mendorong Pemkab PPU untuk bersama mencari formulasi yang tepat serta solutif. “Masalah teknisnya akan kita rumuskan bersama,” jelasnya.

 

dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-penajam-paser-utara

dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-penajam-paser-utara

Dilain pihak, Asisten III PPU, Alimuddin menegaskan belum ada keputusan atas dirumahkannya 15 THL. Menurutnya, pengalihan kewenangan kepada Pemprov tidak lantas menghapuskan peraturan daerah (perda) atas dishutbun itu sendiri.

Sehingga, masih memunculkan peluang untuk dapat mengakomodir nasib para THL di dalamnya dengan melakukan perubahan atas Surat Keputusan (SK) secara lintas bidang yaitu ke bidang perkebunan dengan konsekuensi pembayaran gaji dilakukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Senada, Kepala Bidang (Kabid) Dishutbun PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro juga menyatakan kesanggupan untuk mengakomodir para THL kedalam bidang yang dirinya pimpin itu. “Seyogyanya, kami bersedia saja untuk menerima teman-teman THL,” jelasnya. (Hms an)

Comments

comments




Leave a Reply