Search
Thursday 22 June 2017
  • :
  • :

DPRD PPU, Harapkan Ada Sangsi Tegas Bagi Pemegang IUP Yang Tak Jalankan Kewajiban

Ketua Komisi DPRD PPU, Fadliansyah, ST (Kanan) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Chairil Anwar (Kiri) Saat melakukan rapat korrdinasi

Ketua Komisi DPRD PPU, Fadliansyah, ST (Kanan) dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Chairil Anwar (Kiri) Saat melakukan rapat koordinasi

dprd-penajamkab—Penajam — Komisi I DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyesalkan dengan tidak adanya sangsi tegas bagi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dinilai tidak menjalankan kewajiban.

Anggota Komisi I DPRD PPU, Fadliansyah dalam kunjungan kerja ke Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim di Samarinda beberapa waktu yang lalu menyampaikan kerugian akibat kerusakan lingkungan oleh beberapa perusahaan yang tidak patuh hukum.

“Kami masyarakat di daerah sangat dirugikan dalam hal ini!” tegas Sariman

Politisi PKS tersebut juga menyampaikan kekesalan dirinya atas ketidak tegasan Pemerintah Provinsi menangani masalah yang menyebabkan kerusakan lingkungan di beberapa wilayah PPU.

Sariman menilai selama ini tidak ada penindakan secara tegas baik secara administratif maupun pidana terhadap kasus yang menyangkut beberapa perusahaan itu.

Padahal, di dalam Undang-undang Mineral dan Batubara (Minerba) No. 4 Tahun 2009 Pasal 95 diatur secara tegas bahwa pemegang IUP memiliki kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan tambang serta melakukan pengembangan dan pemberdayaan bagi masyarakat setempat.

Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim, Chairil Anwar menjelaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan studi lapangan terlebih dahulu untuk mengkaji masalah ini lebih dalam.

Cahril menegaskan jika terdapat pelanggaran, maka dirinya akan memberikan sangsi administratif kepada pemegang IUP tersebut. (Hms01)

 

Comments

comments




Leave a Reply