Search
Sunday 22 October 2017
  • :
  • :

DBH PPU Nihil, Komisi III Pertanyakan Teknis Penghitungan

dprd-penajamkab.go.id—Penajam —Menurunnya dana bagi hasil (DBH) migas secara nasional memberikan imbas yang signifikan terhadap daerah-daerah penghasil. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai salah satu daerah penghasil migas di Indonesia.

RDP Komisi III Denga Dinas Pertambangan PPU

RDP Komisi III Denga Dinas Pertambangan PPU

Tidak hanya itu, kondisi ini kemudian diperparah dengan dihapusnya DBH migas sebesar Rp 260 Miliar yang ditargetkan akan disalurkan pada triwulan keempat tahun 2015 oleh Pemerintah Pusat. Dengan terjadinya penurunan DBH secara nasional ini menyebabkan dilakukannya perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres) mengenai penyaluran sejumlah dana ke daerah.

Ketua Komisi III DPRD PPU, Baharudin Muin menyayangkan dengan adanya kondisi seperti ini. Dirinya juga mempertanyakan teknis penghitungan DBH yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Pertambangan PPU pada Rabu (13/1) lalu.

“Kami (DPRD) berharap agar kiranya dapat terus diberikan masukan sehingga dari segi kebijakan politisnya juga kami bisa dorong,” jelasnya.

Perwakilan dari Dinas Pertambangan bagian minyak dan gas PPU menjelaskan bahwa dalam penghitungan DBH pihaknya tidak dapat mengetahui secara detail. Sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah serta transparansi proses penghitunganpun belum diketahui secara pasti.

“Kami berharap agar daerah juga dapat dilibatkan dalam proses penghitungan,” jelasnya. (Hms01)

 

Comments

comments




Leave a Reply