Search
Wednesday 13 December 2017
  • :
  • :

Ini Penjelasan Kemendagri Soal Penyusunan APBD

Suasana Kunjungan Kerja Pansus LKPJ ke Kemendagri. (Foto : Miftah)

Suasana Kunjungan Kerja Pansus LKPJ ke Kemendagri. (Foto : Miftah)

PENAJAM, dprd-penajamkab.go.id  — Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Nanang Ali memimpin kunjungan kerja Anggota Pansus Laporan Keterangan Hasil Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA. 2014 ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta pada Jumat (26/6/2015).

Nanang mengatakan, kunjungan kerja tersebut dimaksudkan sebagai bentuk konslutasi terkait pembahasan LKPJ TA. 2014 oleh Pansus DPRD PPU beberapa waktu lalu. “Saat ini Kami terus melakukan pembahasan (LKPJ, red),” katanya

Senada, Ketua Pansus, Fadliansyah juga menjelaskan bahwa kunjungan dirinya kali ini bukan didasari atas adanya perbedaan pada laporan hasil pertanggung jawaban (LHP) yang selama ini diterima dalam setiap rapat dengar pendapat (RDP) dengan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Mukjizat saat menjelaskan kepada Anggota Pansus. (Foto : Miftah)

Mukjizat saat menjelaskan kepada Anggota Pansus. (Foto : Miftah)

Fadli menegaskan, perbedaan atas laporan tersebut hanya terletak pada teknis penyusunan dan bukan disebabkan adanya silang pendapat atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014 PPU oleh pihak Eksekutif (Pemkab) maupun Legislatif (DPRD) . “Secara administratif semuanya sudah dilakukan dengan benar,” tegasnya.

Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Wilayah II A Kemendagri, Mukjizat saat menjadi narasumber pada kunjungan kerja tersebut menjelaskan penyebab adanya perbedaan pendapat antara Eksekutif dan Legislatif terhadap APBD lebih disebabkan kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi dari Pemerintah Daerah dan DPRD.

Mukjizat menjelaskan, jika penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) oleh Pemkab dan DPRD dilakukan dengan benar maka konflik antara pihak Eksekutif dan Legislatif dalam membahas APBD seperti yang terjadi di beberapa daerah dapat dihindarkan.

Penetepan KUA, PPAS, RAPBD hingga APBD
KUA yang telah disusun oleh Pemkab melalui proses penjaringan aspirasi akan diserahkan kepada DPRD sebagai lembaga pengawas untuk dikoreksi dan disepakat. Kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak fokus terhadap kepentingan pembangunan di daerah dapat dirubah oleh DPRD melalui tahapan ini.

Idealnya, KUA yang sudah dibahas DPRD memuat kebijakan-kebijakan umum dalam rangka melaksanakan program satu tahun kedepan. KUA yang telah disepakati kemudian didistribusikan oleh Kepala Daerah kepada seluruh SKPD dengan menyertakan plafon anggaran hasil pembahasan di dalamnya.

Berbekal KUA dan plafon anggaran ini, masing-masing SKPD menyusun kegiatan menurut skala prioritas. Skala prioritas tersebut dinilai penting karena asumsi penerimaan anggaran daerah yang terbatas. Daftar prioritas kegiatan itu kemudian dikompilasi oleh Eksekutif dan dikirim kembali ke DPRD dalam bentuk PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) untuk dibahas melalui Komisi maupun Badan Anggaran di DPRD.

Selanjutnya, PPAS berubah nama menjadi PPA (Plafon Prioritas Anggaran) sebagai dasar penyusunan RAPBD yang akan diajukan oleh eksekutif dalam Rapat Paripurna DPRD. Draft RABD yang telah diparipurnakan ini pada akhirnya akan diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri) untuk melalui proses verifikasi.

Dalam masa verifikasi yang berlangsung selama kurang lebih dua pekan ini, Depdagri berwenang mencoret, mengubah, mengurangi atau mengalihkan alokasi anggaran bila dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum. Setelah seluruh tahapan verifikasi selesai, RAPBD kemudian berubah menjadi APBD yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah oleh Bupati sebagai Kepala Daerah.(hms/mif)

Comments

comments




Leave a Reply