Search
Tuesday 21 November 2017
  • :
  • :

DPRD PPU Konsultasi Ke Mendagri

Konsultasi Ke MendagriPPU– Seluruh anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan ke Mendagri, Rabu (17/9) dalam rangka konsultasi terkait pembentukan tatib. Dalam konsultasi ini dijelaskan mengenai beberapa hal diantaranya tugas pokok dan wewenang Pimpinan sementara, mekanisme pengajuan calon pimpinan definitif, komposisi pembagian anggota DPRD dalam Banmus dan Banggar serta pengaturan Staf dan tenaga ahli di DPRD.

Dijelaskan oleh Badri selaku Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD wil. III, “Dengan adanya UU. No 17 Th. 2004, maka UU. No.27 Th. 2009 sudah tidak berlaku lagi. Selain itu UU No. 17 Th. 2004 juga menjelaskan mengenai mekanisme pengaturan MD3 yang dinilai masih berlaku sejauh tidak bertentangan, karenanya PP 16 TH. 2010 masih dapat digunakan.”

“Ada 4 tugas pokok pimpinan sementara ; memimpin rapat-rapat DPRD terkait tugas pokok, memfasilitasi pimpinan definitif, memfasilitasi pembentukan fraksi di Dewan, serta memfasilitasi pembentukan tatib untuk kemudian di tetapkan oleh pimpinan definitif. Terkait penandatangan dokumen Surat Perintah Tugas (SPT), tetap dilakukan oleh Sekwan dengan dasar berita acara rapat sebagai bentuk fasilitasi bagi para anggota Dewan. Hal ini dikarenakan kedudukan Sekwan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan fungsinya telah melekat dengan sendirinya sebagai sekretaris pada alat kelengkapan Dewan karena dalam hal ini pimpinan sementara tidak berwenang akan hal tersebut.” Jelasnya.

Dalam konsultasi tersebut dijelaskan juga bahwa pimpinan yang terpilih nantinya haruslah memiliki agenda kerja guna tercapainya target kerja sesuai dengan waktu yang telah diagendakan tersebut. Terkait dengan usulan mengenai siapa yang menjadi calon pimpinan harus merujuk kepada usulan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPP. Jika DPP belum memberikan rekomendasi atas usulan calon pimpinan maka disarankan untuk menyurati ulang DPP agar mereka segera memberikan usulan. Penyuratan dapat dilakukan sebanyak tiga kali jika usulan calon pimpinan belum diberikan. Usulan atas calon pimpinan dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) apabila dalam batasan waktu penyuratan tersebut belum juga mendapat usulan rekomendasi dari DPP.

Mengenai syarat-syarat penetapan pimpinan definitif, ada 2 syarat penetapan yang perlu untuk diperhatikan. Syarat pertama telah termaktub dalam UU dan syarat yang kedua merupakan syarat adminstrasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syarat ini nantinya akan diajukan oleh Gubernur yang sebagai syarat penerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi calon pimpinan defintif yang terpilih. (humas 1)

Comments

comments




Leave a Reply