Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Komisi II DPRD PPU Dalami PNPM-MPD ke BPMPD Kaltim

SAMARINDA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID --- Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berkunjung ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim di Samarinda, Senin (30/9), untuk mendalami mekanisme PNPM-MPd. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II, Musliman itu dirangkai dengan Rapat Koordinasi (rakor) yang dipimpin Kepala BPM-PD Kaltim, H Moh Jauhar Efendi.
"Kedatangan Komisi II DPRD bersama perangkat BPM-PD PPU ingin mengetahui mekanisme kerja PNPM-MPd. Mulai kegiatan yang bisa dilakukan melalui PNPM-MPd, hingga kewajiban Pemda memberi dukungan anggaran berupa dana pendamping minimal 5 persen dari total APBD kabupaten," ucap Jauhar yang ditemani Kabid Teknologi Tepat guna (TTG), Ramadhan.
Menurut Jauhar, dana pendampingan untuk kegiatan PNPM-MPd di 10 kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara termasuk besar. Jauhar tidak menyebut besaran dana pendampingan yang dialokasikan APBD Kaltim setiap tahun. Yang jelas, menurut dia, dana sharing yang dialokasikan jauh melebihi kewajiban yang diamanatkan sebesar 5 persen dari total APBD Kaltim.
Kenyataaan tersebut diakui sebagai implementasi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam kaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan para pucuk pimpinan Kaltim ini sudah sepakat akan melanjutkan pola-pola program PNPM-MPd jika benar-benar berakhir 2014 mendatang.
"Sasarannya kan jelas untuk membantu masyarakat tidak mampu. Jadi, tidak masalah pola-pola PNMP-MPd diadopsi dalam kegiatan tingkat daerah. Apalagi pelaksanaannya terbilang berhasil dan dianggap sebagai penyumbang menurunnya tingkat kemiskinan di Kaltim," timpalnya.
Meski begitu, perlu turut dipersiapkan pengawalan pengelolalan dananya agar tidak ada penyimpangan. Dengan demikian permasalahan pengelolaan dana PNPM-MPd yang tidak tepat sasaran bisa di atasi. "Mekanismenya harus dimantapkan. Karenanya perlu punishment atau sanksi. Di antaranya melalau kebijakan ketika terjadi penyimpangan maka ditanggung renteng oleh pelaksana satu kabupaten. Dananya tidak disalurkan semua, sehingga diharapkan dijaga bersama," katanya.
Sementara Ramadhan mengatakan, namanya suatu kegiatan ketika ada awal maka akan ada akhir. Maka bukan mustahil jika PNPM-MPd juga akan berakhir. "Yang harus dilakukan adalah transformasi pola/model PNPM-MPd menjadi program pengentasan kemiskinan dengan nama lain. Istilah ganti baju. Sebab program pemberdayaan masyarakat ini banyak dilirik negara-negara lain sebagai contoh," sebutnya.
Lantas Musliman menyebut setelah kunjungannya ke BPMPD Kaltim mendapat tambahan pengertiaan tentang penggunaan dana PNPM-MPd. Ternyata dananya juga bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan layak huni bagi masyarakat miskin. "Dana sharingnya pun bisa bisa lebih besar. Jika sepengethuan saya daerah hanya diwajibkan mengalokasikan dana pendampingan 5 persen, ternyata daerah lain ada yang sampai 15 -- 20 persen," ujarnya.
Menurut dia, hasil pertemuan tersebut akan dijadikan acuan ke depan dalam penganggaran dan pendampingan PNMP-MPd agar pelaksanaannya semakin baik lagi. Termasuk berkaitan pembangunan rumah gakin melalui PNPM-MPd diharapkan dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan di Kaltim. (arf-dil/diskominfo)

teks foto :
PETERMUAN : Ketua Komisi II DPRD PPU, Musliman dan Kepala BPM-PD Kaltim, H Moh Jauhar Efendi ketika melakukan pertemuan yang sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor)  tentang PNPM-MPd di Samarinda, Senin (30/9). (foto : diskominfo/arif maulana)
Sumber: http://diskominfo.kaltimprov.go.id/

Comments

comments




Leave a Reply