Lelang E-Procurement Harus Tetap Dilaksanakan

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID—Penerapan lelang secara eletronik atau e-Procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus tetap dilaksanakan, agar lelang dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat melanggar peraturan, UU dan hukum.

Menurut Ketua DPRD Nanang Ali, penerapan e-procurement ini sangat bagus dan efektif guna mengindari hal-hal yang tak diinginan, karena pelaksanaan lelang proyek memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Perpres No 54/2010 tentang Pedoman Penanganan Pengadaan Barang dan Jasa dan mulai diterapkan di oleh Pemkab PPU sejak 2012 silam.

“Menurut kami sistem e-procurement ini sudah sangat bagus dan efektif, karena sudah jelas sekali aturannya. Kami selaku lembaga perwakilan rakyat di daerah tentu akan mengoptimalkan fungsi pengawasan pembangunan termasuk dalam pelaksanaan lelang elektronik itu,” kata Nanang Ali, usai melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM para anggota DPRD PPU, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Menurutnya, proyek-proyek yang dikerjakan melalui lelang elektronik ini harus mempunyai standar mutu yang jelas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga siapa saja yang terlibat dalam proses lelang hingga pelaksanaan proyeknya harus memiliki komitmen bekerja dengan baik dan benar.

Sementara itu, Staf Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat,  Setiabudi menegaskan, pemerintah daerah termasuk Pemkab PPU, mempunyai keharusan melaksanakan e-Procurement, karena lebih cepat, murah, transparan dan bebas premanisme atau mafia.

“Setiap daerah di Indonesia harus melaksanakan tender proyek sistem ini yang dimulai sejak 2012 dan tahun-tahun mendatang. e-Procurement ini terdiri dari e-tendering dan e-purchasing. LKPP sendiri sebagai lembaga yang khusus menangani hal ini siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan gratis,” papar Setiabudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, aturan e-procurement dijelaskan dalam Perpres Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres itu, bertujuan menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan usaha yang sehat sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking)

Hal ini sengaja diarahkan, karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sejauh ini belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD. “Sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri,” jelasnya.

Dikatakan dia lagi, Perpres 54 Tahun 2010 ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 berperihal sama. Karena itu, lembaga legislatif diharapkan mampu melihat, dan memahami perbedaan yang substansial, sehingga fungsi pengawasan melekat terhadap proses pembangunan daerah yang bersumber dana dari APBD dapat dilakukan maksimal.

“Secara keseluruhan perpres ini juga mempertegas aturan tentang tatacara pengadaan dan standard bidding document, lelang/seleksi sederhana sampai dengan Rp200 juta, pengadaan langsung, persyaratan pelelangan dipermudah,  kontrak payung, unit layanan pengadaan (ULP) dan lain sebagainya,” tuturnya.

Disamping itu, imbuh Setiabudi, aturan ini juga memperkenalkan sistem reward dan punishment yang lebih adil, misalnya mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau anggota ULP, memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogjanya masuk dalam kasus pengadaan, dan lain sebagainya.*

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Categories