PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,— Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2012 dan LKPj akhir masa jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU)  2008-2013, digelar oleh DPRD PPU di Gedung DPRD PPU, Senin (6/5). Rapat paripurna itu merupakan rapat paripurna VIII masa sidang II tahun 2013 yang dilaksanakan DPRD PPU sebagai implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana setiap tahun digelar rapat paripurna LKPj anggaran yang telah berjalan.

“LKPj ini merupakan bagian tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan jalan penyelenggaraan pemerintahan di PPU,”  kata Ketua DPRD PPU Nanang Ali saat memimpin rapat paripurna.

Menurut Ketua DPRD PPU, LKPj 2012 merupakan evaluasi dan koreksi terhadap kegiatan selama setahun Pemkab PPU berjalan dan menjadi bahan masukan pada tahun beri-kutnya. Hal itu seusai pasal 27 atay (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Dalam LKPj akhir masa jabatan 2008-2013 merupakan ringkasan penyelenggaran pemerintahan sejak tahun 2008 hingga 2013 dan LKPj tahun anggaran 2013 disampaikan bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) PPU.
Sementara itu, Bupati PPU Andi Harahap saat membacakan pidatonya mengatakan pelaksanaan APBD  2012 lalu telah berjalan sesuai ketentuan yang ada. Hal itu tentu tak terlepas dari dukungan perangkat daerah, khususnya pimpinan dan anggota DPRD PPU. Namun, disadari bahwa persoalan dihadapi tetap ada dan menjadi kewajiban bersama mencari solusi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Secara garis besar LKPj pe-laksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, yakni target pendapatan 2012 sebesar Rp1,56 triliun terealisasi sebesar Rp1,49 triliun lebih atau capaian sebesar 95,81 persen. Kemudian belanja daerah Rp1,67 triliun terealisasi sebesar Rp1,29 triliun lebih atau capaian sebesar 77,62 persen dari target.
“Pada kesempatan ini, saya sampaikan beberapa masalahan sekaligus tantangan pelaksanaan pembangunan  yang dibiayai  APBD PPU 2012 karena terkendala belum sinerginya  kebijakan Peme-rintah Pusat, Provinsi dan Pemkab untuk kegiatan bersumber dari APBN, seperti tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dekonsentrasi,”  kata Andi Harahap. ***