KPU Kaltim: Anggota DPRD yang Parpolnya Tak lolos Harus Mengundurkan Diri

SAMARINDA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID— Jelang pendaftaran Calon Anggota Legislatif (Caleg) yang akan dimulai pada April 2013 mendatang, dipastikan banyak anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota di Kaltim yang partainya tak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, memilih pindah partai agar bisa masuk dalam daftar calon sementara (DCS) di KPU. Jika itu terjadi, maka gelombang pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD akan bergulir. Sebab menurut peraturan per-undang-undangan, terhitung seseorang anggota DPRD pindah partai dan mengantongi kartu anggota partai tertentu, maka mereka bukan lagi sebagai anggota partai asal yang pada Pemilu 2009 lalu yang memeroleh kursi di DPRD.

“Etikanya begitu. Seseorang pindah partai dari A ke B, seyogyanya mundur. Karena ketika dia tetap duduk di DPRD, lalu mereka kewakili siapa? Karena bukan anggota partai A lagi, meski partai A tersebut misalnya tidak keberatan dan tak melakukan PAW. Karena itu, ini persoalan etika dan moral saja lagi. Karena meski KPU tahu yang bersangkutan pindah partai lantaran jadi caleg di partai lain, KPU tak bisa memeroses PAW kecuali ada pengajuan dari DPRD-nya,” jelas Humas KPUD Kaltim Jofri SH kepada Koran Kaltim, siang kemarin.
Dibeberkan Jofri, 10 Parpol yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014 mendatang seperti Nasdem, Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PPP, PAN, Hanura, Gerindra, PKS dan PKB harus sudah menyampaikan daftar calon sementara Caleg ke KPU Pusat, KPUD Provinsi, Kabupaten dan kota pada April 2013 mendatang.
Pada saat menyampaikan Dafta Calon Sementara (DCS), masing-masing pimpinan Parpol peserta Pemilu menandatangani daftar Calon Sementara, oleh Ketua Umum dan Sekjen DPP atau sebutan lainnya untuk Caleg DPR RI. Dan untuk Caleg Provinsi DCS-nya diteken oleh Ketua DPW atau DPD bersama sekretarisnya atau sebutan lainnya, termasuk
Caleg DPRD Kabupaten dan Kota diteken oleh Ketua DPD atau DPC bersama sekretarisnya atau sebutan lainnya.
“Jadi anggota DPRD berasal dari luar 10 parpol itu, jika mau nyaleg lagi, mau tak mau pindah ke Parpol lain, karena syarat menjadi Caleg harus melalui Parpol peserta Pemilu dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) partai yang baru,” ungkapnya.
KPUD sendiri, meski mengetahui bersangkutan pindah partai. Namun KPUD tak bisa melakukan PAW, jika tak ada usulan dari DPRD, karena belum diatur dalam peraturan KPU.
“Ini merupakan persoalan baru, karena ada Parpol tak lolos, tapi anggotanya ada yang masih duduk di parlemen. Kalau ada kasus seperti ini, menurut UU Pemilu, seseorang hanya boleh mewakili satu partai dan satu Dapil. Dan tak boleh mempunyai keanggotaan dua partai, dua Dapil misalnya Dapil I dan III, atau menjadi Caleg DPR RI dan DPRD. Intinya tak boleh merangkap dan harus memilih salah satunya, ketika jadi caleg,” tegas Jofri.
Oleh karena itu, anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota yang pindah partai, secara aturan gugur demi hukum dan secara etika dan moral bersangkutan bukan lagi mewakili partai yang mendudukkan dia di kursi parlemen. (sua)

Sumber: Koran Kaltim

No comments yet

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Categories