Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Sosialisasi Raperda Tentang Pembinaan TPA Disosialisasikan

PENAJAM, DPRD-Penajamkab.go.id — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan inisiatif DPRD PPU, telah disosialisasikan Panitia Khusus (Pansus) I di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sepaku, Babulu dan Waru, diikuti antusia masyarakat seluruh wilayah tersebut.

Ketua Pansus I DPRD PPU, Jamaluddin dihadapan masyarakat peserta sosialisasi dan didampingi seluruh anggota Pansus menjelaskan, pendidikan Al-Quran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan SDM masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur’an di Kabupaten PPU.

“Pendidikan Al-Quran merupakan bagian dari kehidupan beragama masyarakat muslim di PPU serta bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal yakni pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional. Guna mewujudkan terbentuknya SDM itu, Pemkab perlu memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan TPA secara sistematis, terarah dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Perda PPU tentang Pembinaan TPA.

Dalam sesi tanya jawab dengan warga Sepaku, M. Salim dari TPA Khusnul Khotimah Bukit Raya mengatakan, memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD yang telah membuat raperda ini. Pentingnya persyaratan Ijazah TPA untuk masuk ke sekolah menengah pertama karena menjadi bagian dari pendidikan agama Islam di sekolah, namun kenyataan yang ada ternyata masih ada guru SD dan SMP kemampuannya di Al – Qur’an masih lemah, oleh karena itu mohon diintegrasikan antara guru TPA dengan guru SD/SMP agar pengajarannya sama.

“Kami juga memohon agar anggaran untuk TPA diperhatikan karena TPA sangat penting bagi generasi muda kita,” harapnya.

Ungkapan senada juga dikatakan M. Fatoni dari dari TK/TPA Almuhajirin Desa Suka Raja Sepaku, juga memberikan apresiasi kepada Anggota Pansus I DPRD, karena telah merencanakan Perda TPA di PPU, namun untuk pembiayaan secara keseluruhan dibebankan dalam APBD PPU secara keseluruhan.

Abdul Muthalib dari Kelurahan  Pemaluan meminta, agar didalam perda itu  juga mengatur cara berpakaian muslim yang lebih sopan, sehingga umat muslim di PPU menjadi lebih baik dalam berprilaku sehari-hari. ”Kami juga meminta menganggarkan dalam APBD seragam bagi TPA agar kelihatan lebih rapi seperti sekolah formal,”pintanya.

Menanggapi aspirasi masyarakat Sepaku tersebut,  Fadliansyah anggota Pansus I DPRD PPU menjelaskan, semua kegiatan proses belajar mengajar termasuk seragam di TPA tersebut, akan diusahakan dapat dianggarakan dalam APBD PPU. Selain itu sasaran program di TPA bakal dilanjutkan di sekolah formal.

Menurutnya, DPRD dan Badan Kordinasi Pemuda Remaja Mesjid ( BKPMRI ) Kabupaten saling bekerjasama dalam memberikan masukan dalam rangka pembuatan Peraturan Bupati tentang Perda Pembinaan TPA.

Wakidi Wakil Ketua Pansus I, menuturkan,  Ijazah TPA untuk syarat masuk SMP adalah prioritas agar di SMP tetap diajarkan baca Al-Quran sehingga SDM pemuda di PPU menjadi lebih baik dalam bertaqwa kepada Allah SWT. Fungsi  perda ini untuk menguatkan nilai – nilai yang sudah berkembang di masyarakat agar menjadi lebih bagus.

Selain itu, lanjutnya, Lembaga Pendidikan TPA (LP – TPA) nantinya akan dibentuk di setiap kecamatan,  dan orang – orang BKPMRI lah yang punya kompetensi disini untuk menjadi anggotanya. Setiap guru kampung nantinya  masuk di informal, sehingga honornya diakomodir serta di sertifikasi oleh LP-TPA ini.

Sementara dalam pelaksanaan sosilisasi di Kecamatan Babulu pada Kamis (8/11), sejumlah masukkan dan aspirasi masyarakat bermunculan dan disampaikan kepada para anggota Pansus. Antara disampaikan oleh, Imam  warga desa Gunung Makmur Babulu  dari  P3N Nur  Huda,  yang meminta agar ijazah Al – Quran  dari TPA agar menjadi syarat untuk masuk SD, SMP, SMA, Universitas bagi yang beragama Islam hal ini harus ada MoU dengan lembaga pendidikan tersebut, oleh karena itu juga perlu ada legalitas ijazah para santri TPA itu.

Selain itu, lanjut Imam, harus ada kejelasan status TPA ini, apakah nantinya dibawah Dinas Pendidikan, karena kebanyakan pendidikan para guru TPA dari pendidikan umum bukan pendidikan khusus Al– Quran.

Tanggapan dan masukan dari masyarakat di Kecamatan Waru,  juga diterima Pansus I DPRD PPU saat mensosialisasikan Raperda Tentang Pembinaan TPA di kecamatan tersebut, antara lain disampaikan, Abdil Harun Warga Waru, meminta agar guru Al-Quran tradisional terus meningkatkan mutu pendidikan, dan memohon agar guru Al-Quran tradisional diperhatikan secara masimal.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Wakidi Wakil Ketua Pansus I, menjelaskan, guru tradisional masuk di guru informal yaitu guru – guru yang mengajar dirumah, dan pihaknya ingin mengangkat nilai – nilai yang sudah tumbuh subur di masyarakat agar lebih maju dengan mekanisme tertentu,  walaupun guru ngaji di rumah tidak punya TPA tapi standar ngajinya bagus,  maka berhak ikut tes sertifikasi.

Sementara anggota Pansus I Habir menerangkan, Perda ini adalah payung hukum, untuk tekhnis ke bawah akan dituangkan dalam Perbup, dan melalui peraturan inilah menjadi kunci secara teknis, guna mengatur, berapa jumlah pengajar, sertifikasi, tunjangan dan lain-lain.

Ketua Pansus I DPRD menyimpulkan, perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan raperda tentang pembinaan TPA ini, sehingga nantinya dapat menciptakan SDM masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua pihak baik itu pihak sekolah dan komite sekolah serta masyarakat PPU harus memberikan dukungan penuh, agar tujuan Raperda ini setelah disahkan menjadi Perda dapat berjalan dengan baik.***

Comments

comments




Leave a Reply