Search
Monday 22 January 2018
  • :
  • :

Raperda Pembinaan Lembaga Tani dan Nelayan Disosialisasikan

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID — Pembinaan tani dan nelayan yang dilakukan oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU),  diarahkan untuk memperdayakan petani dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi, teknis, sosial dan ekonomi, mampu memanfaatkan azas skala ekonomi, untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna sehingga mampu memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak.

Terkait hal itu, DPRD PPU telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan di Kabupaten PPU. Melalui Panitia Khusus (Pansus) I DPRD, Raperda ini telah disosialisasikannya kepada masyarakat di empat kecamatan se-PPU, pada Senin  (6/11) dihadiri para petani dan nelayan serta  undangan lainnya.

Pada sosialisasi itu  Ketua Pansus I DPRD PPU Jamaluddin menjelaskan landasan hukum digelarnya sosilisasi Raperda, yakni Surat Keputusan DPRD PPU Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Dua Belas Raperda PPU, jadwal Badan Musyawarah DPRD bulan November 2012, surat Ketua Pansus I DPRD yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD perihal sosialisasi raperda inisiatif, surat Wakil Ketua DPRD yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan fasilitasi sosialisasi raperda inisiatif serta surat Wakil Ketua DPRD yang ditujukan kepada Lurah Saloloang perihal Sosialisasi Raperda Inisiatif ini.

Sementara itu dalam jalannya sosialisasi tersebut, warga kelurahan Saloloang, Abdul Hakim, mengungkapkan secara pribadi,  perda ini sudah dapat mewadahi petani dan nelayan, namun dirinya mohon pada  bagian dalam Perda tersebut ditambahkan guna mempersempit penyimpangan di lapangan karena banyak kelompok tani yang baru tidak mendapat perhatian oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Selain itu, pada pasal 6  di Raperda itu pula diusulkan untuk ditambah pada agar para  petugas penyuluh lapangan (PPL) penyuluh turun ke lapangan, sebab kenyataannya selama ini banyak PPL yang tidak turun ke lapangan. Selain itu masa jabatan Gapoktan harusnya  di batasi serta ada tindakan hukum terhadap  pihak – pihak yang selama ini  menghalangi pengembangan kelompok tani.

Rudi Arianto seorang anggota Gapoktan Maridan, pada kesempatan itu juga mempertanyakan SK kelompok tani yang hingga kini juga belum dikeluarkan oleh pemerintah dan meminta ada perhatian dari pemerintah terhadap petani buah salak sehingga dapat meningkatkan produksi serta kesejahteraannya.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dan aspirasi masyarakat, Jamaluddin, mengatakan sepakat jika masa tugas ketua dan pengurus Gapoktan dibatasi, selain itu oknum yang menghalang-halangi pengembangan kelompok tani juga akan ditindak sesuai hukum berlaku.

Terkait dengan usulan kepala dalam, lanjutnya, diutamakan dulu pembangunan pintu air karena sangat memerlukan pintu air dan pengairan.“Kami juga akan menyampaikan kepada Pemerintah, agar petani salak lebih diperhatikan mungkin dalam bentuk pemasarannya seperti  kios penjualan hasil pertaniannya,” tuturnya.

Senada dengannya, Anggota Pansus I, Wakidi, menegaskan, jika ada oknum yang  menghalangi atau menutup informasi maka orang tersebut  bisa diancam hukuman. Menyangkut Gapoktan, satu desa tidak harus memiliki satu Gapoktan, dan bisa saja diubah satu desa terdiri dari beberapa kelompok tani.

Jumraih salah satu anggota Pansus I lainya, menambahkan, dalam hal peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dilakukan secara bertahap karena APBD PPU terbatas, diharapkan setelah adanya perda ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut, Fadliansyah Anggota Pansus I, masa jabatan Gapoktan sangat penting agar tidak ada penyimpangan.

Sementara itu,warga Sosulu,   Talib disesi kedua tanya jawab antara Pansus I DPRD PPU dengan masyarakat, minta ada ada batasan bagi kapal dari luar PPU yang menangkap ikan wilayah PPU di perairan dangkal serta minta agar Pemerintah  memperhatikan penyuluh yang ditempatkan harus mempunyai latar pendidikan tentang perikanan dan peranian.            Darman Warga kelurahan  Gersik memohon agar penyuluh yang ditempatkan di suatu wilayah berasal dari wilayah tersebut sendiri, sehingga lebih mengetahui kondisi di tempatnya bertugas. Nelayan di Gersik adalah nelayan musiman dimana juga berprofesi sebagai petani, kondisi ini dipersoalkan jika meminta bantuan untuk dua bidang tersebut.

Rahmad,  Ketua kelompok Nenayan Sinar Pantai Babulu Laut, pada kesempatan itu juga mengungkapkan, di wilayahnya banyak kapal dari luar PPU yang melakukan penangkapan ikan dan masalah ini  sudah pernah disampaikan ke Dinas Perikanan malah, tetapi dirinya diminta membuat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

“Kami sering mengajukan proposal tetapi begitu bantuan ada,  bukan kami yang mendapat karena ada pihak – pihak tertentu ikut mengatur di belakangnya. Oleh karena itu kami minta agar bantuan diberikan secara merata,” ujarnya.

Pada kesemparan itu  Slamet  petani asal  desa Sidorejo menuturkan, petani tanaman pangan di daerahnya hingga kini masih  kekurangan alat sistim pertanian (Alsintan) yakni berupa alat pemanen. Sementara Abdul Samat dari  Kelompok Tani Nipah – nipah membeberkan, di tempatnya belum pernah mendapat bantuan padahal PPLnya sudah tiga  kali ganti

Menanggapi hal itu, Katua Pansus I DPRD PPU Jamaluddin mengatakan, akan berkoordinasi ke Dinas terkait tentang batasan – batasan wilayah antar kabupaten kota dalam hal wilayah penangkapan ikan, sehingga tidak ada lagi nelayan luar daerah yang mengambil ikan di wilayah PPU. Dirinya juga, sangat sependapat agar PPL memiliki SDM perikanan dan perairan, tetapi di wilayah PPU PPL perikanan sangat terbatas jumlahnya.

“Saya berpendapat, tidak boleh ada larangan jika seseorang nelayan juga menjadi petani, untuk bantuan yang disampaikan Pak Abdul Samat akan saya pertanyakan ke Dinas terkait.  Saat  ini DPRD juga sedang merancang Raperda pesisir, yang nantinya mengatur perlindungan kawasan pesisir,”urainya.

Jamaluddin menyatakan, perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan raperda tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan yang nantinya menjadi payung hukum demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU***

Comments

comments




Leave a Reply