Putusan PTUN Tak Berpengaruh, Kemendagri Tegaskan Yusran- Mustaqim Sah

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jabatan H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ sebagai Bupati dan Wabup Penajam Paser Utara (PPU) masa bakti 2013-2014 dinyatakan sah. Posisi keduanya tidak tunduk terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya memenangkan gugatan pasangan Andi Harahap-Sutiman.

Demikian ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA dalam suratnya bernomor 131.64/958/OTDA tertanggal 4 Maret 2014 perihal penegasan terhadap pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup PPU Periode 2013 – 2018.
Djohermansyah dalam surat itu menjelaskan, penegasan ini menjawab surat Ketua DPRD Kabupaten PPU Nomor : 170/332/Pim-DPRD tanggal 31 Desember 2013 perihal mohon penegasan pemberhentian bupati dan wabup PPU.
Diuraikannya, berdasarkan keputusan Mendagri RI Nomor 131.64-4710 tahun 2013 dan Nomor 132.64-4711 tahun 2013 masing –masing tertanggal 17 Juli 2013 maka H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ (Yaqin) disahkan pengangkatannya sebagai bupati dan wabup masa bakti 2013 -2018 dan telah dilantik pada 31 Juli 2013. Dasar dari penetapan keputusan tersebut antara lain, Surat Gubernur Kaltim Nomor 131/5999/Pem.A/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal usulan pengesahan pasangan Yaqin diangkat menjadi bupati dan wabup.
Dasar lainnya adalah Surat Wakil Ketua DPRD PPU nomor : 170/174/Pim-DPRD/VI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PHPU.D-XI/2013, Surat Ketua KPU PPU Nomor 270/256/KPU-PPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan surat keputusan KPU PPU Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wabup terpilih.
Memang, berdasarkan keputusan PT TUN Jakarta Nomor 218/B/2013/PT.TUN tanggal 1 November 2013 dalam sengketa antara H. Andi Harahap dan H Sutiman selaku penggugat atau pembanding melawan KPU PPU selaku tergugat dan pasangan Yaqin tergugat II intervensi, putusan menyatakan batal dan memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan KPU Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada.
Ditegaskannya, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September 2011 perihal mohon fatwa MA RI terhadap putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan, antara lain ditegaskan, beberapa surat keputusan yang melandasi penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terbit, tidak tunduk pada keputusan PTUN.
Apalagi, KPU PPU selaku tergugat telah mengajukan permohonan kasasi ke MA, maka sengketa tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Yaqin tetap sah sebagai bupati dan wabup selama lima tahun ke depan.
Menanggapi surat   Dirjen Otda Kemendagri RI ini, Wabup PPU, H Mustaqim MZ  saat digelar rapat koordinasi penilaian Adipura PPU baru-baru lalu,  mengatakan,  surat ini satu penegasan jika bupati dan wabup PPU terpilih secara hukum dan aturan sah dan tidak tunduk dengan keputusan PT TUN.  (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Jembatan PPU–Balikpapan Gunakan Sistem Tol

jembatan-ilustrasi-tribunPENAJAM – Jembatan penghubung dua daerah PPU-Kota Balikpapan dengan titik Nipahnipah-Melawai, jika terbangun, maka pengelolaannya menggunakan sistem tol. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU Puguh Sumitro menjelaskan, penggunaan sistim tol bertujuan agar jembatan tersebut dapat dikelola dengan baik dan perawatan serta pemeliharan pun dapat dilakukan lebih baik lagi.

“Jadi jembatan ini nanti setelah fungsional menjadi komersial, dimana pengelolaannya diserahkan kepada PT Waskita Karya (WK) selaku investor. Jadi setiap kendaraan yang melalui jembatan akan dikenai tarif. Selain PT WK, nantinya masing-masing daerah yang telah memberikan penyertaan modal juga mendapatkan bagian dalam pengelolaan jembatan tersebut,” ujarnya.
Saat ini, PT WK sedang menjajaki sejauh mana kesiapan lokasi dan lain-lainnya yang dibutuhkan guna pembangunan jembatan tersebut. “Kami telah menyajikan data yang ada dan kemudian PT WK menggodoknya. Hasilnya akan dikoordinasikan ke Pemkab, DPRD PPU, Pemprov Kaltim dan  Pemkot Balikpapan,” tukasnya.
Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim mendukung pembangunan jembatan tersebut dengan alasan lima hingga 10 tahun ke depan Balikpapan menjadi kota sangat padat dan PPU dapat menjadi daerah penyangga.
Puguh menegaskan, PPU sudah siap untuk lokasinya, sementara dalam hal anggaran sebagai penyertaan modal telah skenariokan. Setelah feasibility study (FS) selesai dibuat, maka langsung dilakukan pengkajian guna mengetahui bagaimana kondisi fisik dan anggaran yang dibutuhkan nanti.
“Pak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Pemkot Balikpapan telah bersedia untuk konsorsium dan biasanya masing-masing daerah akan menyertakan modal sebesar 30 persen dari total anggaran pembangunan, sementara sisanya dianggarkan oleh PT WK selaku investor dan pengelola jembatan nanti,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Utama PT WK, M. Choliq dalam suratnya nomor: 194/WK/Dir/2014 tanggal 28 Februari 2014 dengan tujuan kepada Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan dan Bupati PPU baru baru lalu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi investasi pada pembangunan jembatan atau jalan penghubung PPU-Balikpapan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp5 triliun. (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Gubernur Desak Pemkab PPU Bentuk BPBD

Ilustrasi tim pemadam

Ilustrasi tim pemadam

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak mendesak Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) segara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, karena hingga kini PPU belum memiliki BPBD untuk lebih fokus dan profesional menanggulangi bencana di daerah, termasuk bagi masyarakat selaku korbannya. Hal ini diutarakan Kepala Kesbangpol PPU,  Yahya melalui Kasi Poldagri, PB dan Konflik Kesbangpol, Ramlie  kepada Koran Kaltim, Senin (17/3) kemarin.

Dijelaskannya, instruksi gubernur untuk segara membentuk BPBD tersebut disampaikan saat digelar Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kesbangpol se Kaltim belum lama ini, dimana selain kabupaten PPU, instruksi ini juga diarahkan kepada Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Mahakam Hulu, karena hingga kini belum membentuk BPBD.
Dalam intruksi tersebut, lanjutnya, gubernur men-deadline hingga April depan kepada   PPU dan empat kabupaten/ kota membentuk BPBD tersebut. BPBD tersebut hingga kini belum terbentuk karena payung hukum berupa Perda belum tuntas diproses oleh bagian hukum Setkab PPU.  Intruksi gubernur ini juga berkait dengan dengan instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Syamsul Ma’arif.
Ramlie menuturkan, sebetulnya Kesbangpol telah berupaya agar BPBD bisa segera terbentuk dan hal itu dilakukan sejak tahun 2012 silam hingga 2013, kini tinggal menunggu payung hukum berupa Perdasaja dari Pemkab PPU yang disahkan DPRD PPU.
“Kami telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian hukum dan bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, dan rencananya Senin kemarin (17/3) Raperda pembentukan BPBD disampaikan ke DPRD PPU. dan DPRD juga berkomitmen selesai Pileg 9 April mendatang Raperda itu dibahas dan diselesaikan,”tukasnya.
Ia menegaskan, dasar hukum pembentukan BPBD adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) serta  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan diperkuatkan lagi oleh Perda jika disetujui oleh DPRD PPU.
Ramlie menilai, keberadaan BPBD sangat penting sehingga dalam penanggulangan bencana dapat lebih baik dan optimal, baik  dari segi program hingga anggaran serta SDM dapat tersedia.
Dibeberkannya, selama ini penanggulan bencana hanya berdasarkan kebijakan pada dinas terkait saja,  sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencanapun tidak maksimal. Pemberian bantuan yang bersumber dari APBN juga tidak bisa dilakukan apabila belum terbentukan BPBD.
Di Kabupaten PPU sebetulnya banyak terdapat titik rawan bencana dan dari empat kecamatan yang ada Kecamatan Sepaku paling banyak memiliki titik rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. “Setidaknya melalui BPBD, komando dan anggaran bisa dilakukan di instansi tersebut guna menanggulangi darurat bencana,”pungkasnya. (nav)

Sumber: korankaltim

Tidak Lulus, Honorer K2 Mengadu ke DPRD PPU

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, JamaluddinPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Sebanyak 46 orang tenaga honorer kategori dua (K2) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),   yang dinyatakan tidak lulus dalam tes dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minta diperjuangkan dan diprioritaskan dalam penerimaan CPNS yang rencananya akan digelar Juni mendatang. Demikian dikatakan para honorer ketika mendatangi Komisi II DPRD PPU  yang diterima Sekretaris Komisi II, Jamaluddin dan anggota Anwar Sanusi, siang kemarin.

Ridwan, seorang perwakilan honorer K2 mengatakan, kedatangan  mereka ke DPRD guna  mengadukan nasib mereka ke DPRD, sebab berharap lulus dalam penerimaan CPNS K2 ternyata gagal, sementara dirinya telah mengabdi cukup lama.
“Kami sangat kecewa karena sudah mengabdi cukup lama, namun dalam tes CPNS lalu dinyatakan tidak lulus, sepengetahuan kami tenaga honorer K2 yang ikut tes seharusnya bisa diluluskan semua, apalagi berkas  kami sudah lengkap dan melalui verifikasi BKN,” ujarnya.
Bahkan Ridwan mengakui, banyak tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus bermasalah dengan SK mereka. Sedangkan yang SK tidak diragukan harus pupus harapan karena tidak lulus,   Namun mereka tidak akan mempersoalkan masalah itu.
Oleh karena itu, lanjutnya, para honorer K2 yang tidak lulus dengan jumlah 46 ini meminta diprioritaskan menjadi PNS dalam penerimaan Juni mendatang.  Apalagi mereka sudah menjadi sarjana karena harapannya menjadi pertimbangan dalam penerimaan CPNS lalu.
ANWAR-SANUSISenada  dengannya, Siti Maryam, honorers K2 lainnya menambahkan, setelah  dinyatakan tidak lulus dirinya sanagat kecewa dan sedih sampai meneteskan air mata di depan murid – muridnya tanpa sadar saat mengajar.
“Saya mengharap pemerintah memberikan kebijakan agar para K2 yang tidak lulus diprioritaskan dalam penerimaan CPNS mendatang, sebab jika  tidak lulus lagi, kami tidak tahu lagi harus kemana lagi mengadukan nasib,” katanya.
Diakuinya, saat ujian dirinya juga cukup kesulitan untuk menjawab seluruh soal yang berjumlah 190 soal itu, karena sudah cukup tua. Bukan hanya itu, karena harus tetap mengajar dirinya tidak melakukan persiapan maksimal.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin menjelaskan, keluh kesah yang disampaikan para honor K2 itu akan dibicarakan unsur pimpinan dewan,  agar bisa diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan melibatkan lintas komisi termasuk mengundang bupati.
“Kami ingin  mengundang bupati agar masalah ini bisa selesai, karena bupati bisa mengambil keputusan,” pungkasnya. (nav)

Sumber: Koran kaltim

Bayar Gaji PNS, Bupati Bakal Terbitkan Perbup

logo-ppuPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Belum disahkannya APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun anggaran 2014ini berdampak pada pembayaran gaji PNS di lingkungan  Pemkab. Agar gaji dapat terbayarkan, bupati berencana  menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) agar hak PNS tersebut dapat diberikan. Hal ini disampaikan Bupati PPU H Yusran Aspar kepada wartawan siang kemarin.

“Pembayaran gaji PNS belum dapat dilakukan jika teknis keuangan dan ketentuan lain belum dipenuhi terutama payung hukumnya, oleh karena itu, karena APBD kita belum disahkan sebagai Perda, maka kita terbitkan Perbup guna dijadikan dasar hukumnya, Perbup akan saya terbitkan apabila hingga akhir Januari APBD belum juga disahkan,” ujarnya.
Selain pembayaran gaji, lanjutnya, perbup itu digunakan untuk melakukan pembayaran tunggakan listrik, telpon, air dan Atk serta lainnya yang semuanya masuk dalam pos belanja pegawai, hal ini dilakukan agar roda pemerintah tetap berjalan.
“Masalah ini jadi didramatisir atau dijadikan hal luar biasa. Padahal hal ini biasa saja untuk melindungi pengeluaran anggaran dan punya legalitas, agar gaji dan belanja pegawai lainnya dapat dibayarkan, sebab hingga kini pembahasan APBD sedang berlangsung,” tukas Bupati.
Diakuinya, APBD tahun ini sedikit agak molor, jika disahkan di Desember maka di Januari seluruh belanja pegawai dapat direalisasikan, tetapi karena kini masih dalam pembahasan,  Agar  semua belanja pegawai itu bisa dikeluarkan maka dibutuhkan payung hukum berupa Perbup.
“Perbup itu, hanya diperuntukan bagi anggaran rutin saja bulan Februari, sementara anggaran lain tetap menunggu disahkannya APBD oleh DPRD PPU,” katanya.
Perbup sudah pernah dikeluarkan pada Desember lalu  untuk pengeluaran bulan Desember, sementara pengeluaran anggaran di Januari ini direncanakan kembali diterbitkan, jika hingga akhir bulan ini APBD belum disahkan.(nav)

Sumber: Koran Kaltim

Anwar Sanusi: 1.150 KK dan KTP PPU Tidak Sah

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sejak Kamis lalu (5/9/2013) hingga Kamis  siang (3/10/2013) , sebanyak 1.150 lembar, dinyatakan tidak sah, karena ditandatangi Pejabat pelaksana harian (Plh). Demikian dibeberkan, anggota DPRD PPU Anwar Sanusi, kepada Koran Kaltim, Jumat siang (4/10/2013).

Ia menerangkan, dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Ditjen Dukcapil nomor : 479/10.102/DUKCAPIL.SES tertanggal 25 September 2013 ditandatangani Sekretaris Ditjen, Didik Suprayitno, perihal penjelasan penandatangan dokumen kependudukan,  menegaskan, untuk penandatangan KK dan KTP, apabila Kepala Dinas berhalangan dengan kurun waktu relatif lama,  dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas kepala dinas penunjukan ditetapkan oleh surat keputusan bupati.

Sementara itu, lanjutnya,  sejak satu hari setelah dilantik kepala Disdukcapil PPU sudah tidak berada di tempat karena mengikuti pendidikan PIM II dan sebagai gantinya ditunjuk Sekretaris Dinas sebagai Plh, dalam kurun waktu tersebut Plh telah menandatangai KK dan KTP, padahal dalam pasal 102 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependuduk telah ditetapkan bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan UU, dimana untuk penandatangan Akta pencataan sipil seperti akta kelahiran agar berpedoman dengan surat edaran mendagri nomor : 477/1208 tanggal 4 Desember 2002, jika tidak ada kepala Dinas dapat ditandatangani oleh bupati atau dapat didelegasikan serendah-rendahnya kepada Asisten bidang pemerintahan, sedangkan KK dan KTP untuk penandatangan dilakukan oleh Plt.

Anwar menuturkan, dengan kondisi ini, gelar yang telah diterima PPU oleh pemerintah pusat berupa penghargaan nomor satu atas tertib administrasi kependudukan  di Provinsi dan terbaik lima di Indonesia tengah dapat tercoreng, karena adanya kesalahan administrasi tersebut.

“Kami minta, agar Didukcapil bisa melakukan pembenahan terhadap kesalahan administrasi tersebut. Atas kesalahan ini, masyarakat dapat menuntut ganti rugi dan perbaikan nama baik kepada  pemerintah, jika dalam berurusan KTP dan KK tidak diakui oleh lembaga pemerintah dan swasta,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Informasi Kependudukan Disdukcapil PPU, Ghozali,  mengatakan, masalah ini sebelum surat mendagri yang ditujukan kepada Bupati PPU turun, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan kepada Plh Kadis dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU, sehubungan kondisi saat ini pejabat definitif sedang melakukan pendidikan PIM II, sehingga perlu diangkat Plt guna menandatangani KK dan KTP tersebut.

Hal  ini, lanjutnya,  bergambar dengan  pengalaman yang pernah dialami dua daerah yakni dua daerah yakni Pemerintah  Kota Pandang Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan, oleh Dirjen Dukcapil kemendagri RI kedua daerah tersebut diminta untuk menunjuk Plt dalam menandatangani KK dan KTP sementara untuk Akta pencatatan sipil dilakukan serendah – rendahnya  pejabat  asisten bidang pemerintahan daerah masing-masing.

Menurutnya, karena sudah adanya tanggapan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, maka pihaknya menunggu petunjuk pejabat  Plh Kadis, dengan membuat telaahan  agar Disdukcapil memiliki pejabat Plt, sehingga mempunyai kewenangan untuk menandatangi KK dan KTP tersebut.

“Sementara, KK dan KTP yang telah diterbitkan dengan di tandatangani oleh Plh, bisa saja nantinya  ditarik dan dilakukan perbaikan sehingga tidak bertentangan dengan aturan berlaku dan kami siap melaksanakannya,”pungkasnya.

Ia membeberkan, KTP dan KK yang diterbitkan sejak Kamis lalu (5/9) hingga Kamis siang (4/10) kemarin, terdata sebanyak 1.150 lembar KK dan KTP, dengan perincian KTP sebanyak 614 lembar dan KK 536 lembar.

“Hingga kini pelayanan  pembuatan KK dan KTP masih berjalan, bisa dipastikan jumlah dua dokumen administrasi kependudukan yang tidak sesuai aturan tersebut dipastikan terus bertambah, karena pelayanan tidak bisa dihentikan,”pungkasnya.(nav)

Bantah, Banggar Bahas Anggaran Perubahan di Surabaya

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID  ---  Anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) beberapa hari ini berada di Kota Surabaya, Jatim. Isu yang berkembang keberadaan Banggar di Surabaya ini terkait soal pembahasan anggaran perubahan APBD 2013 yang kini sedang berlangsung.
Salah seorang kontraktor lokal PPU menyebutkan, semua anggota Banggar DPRD sekarang di Surabaya. “Informasi yang saya dapatkan semua anggota Banggar sekarang di Surabaya,” tutur salah seorang kontraktor yang tak mau ditulis namanya kepada wartawan, Jumat (18/10).
Ketika informasi ini dikonfirmasikan ke salah satu anggota Banggar DPRD, H Baharuddin Muin, pihaknya membenarkan anggota Banggar DPRD saat ini di Surabaya, tapi bukan membahas anggaran perubahan 2013.
“Ya, semua anggota banggar sekarang di Surabaya, tapi bukan untuk bahas anggaran. Banggar ke Surabaya ini dalam rangka kunjungan kerja menemui DPRD Surabaya,” ujar Baharuddin Muin.
Wakil Ketua DPRD Jon Kenedi juga membenarkan semua anggota Banggar DPRD PPU sekarang berada di Surabaya. Namun, Jon mengelak kunjungan Banggar ke Surabaya dikaitkan dengan pembahasan anggaran perubahan 2013. “Banggar ke Surabaya ini tak ada hubungannya dengan pembahasan anggaran 2013 yang saat ini sedang berjalan. Kunjungan banggar ke Surabaya menemui DPRD Surabaya dalam rangka mencari masukan soal persiapan penyusunan APBD PPU 2014,” tukas Jon. (pam)
Sumber: www.balikpapanpos.co.id

DPRD Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID--- Guna mengawasi serta memantau semua tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera membentuk tim pengawas CPNS PPU. Demikian dikatakan, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, kepada Koran Kaltim,  siang kemarin.
Ia menerangkan, tim pengawasan penerimaan CPNS tersebut merupakan bagian dan fungsi DPRD dalam hal melakukan pengawasan dan kontrol legeslatif terhadap perekrutan CPNS di Pemkab PPU. selain mengawasi penerimaan CPNS, pihaknya juga melakukan pengawasan tenaga honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) bakal diangkat menjadi CPNS tahun ini.
“Pengawasan kami tidak sebatas hanya dalam penerimaan CPNS dari jalur  umum tetapi juga untuk perekrutan CPNS jalur Honorer yang masuk dalam K2,”ujarnya.
Dijelaskannya, tim pengawas tersebut nantinya berasal dari lintas fraksi dan beranggotakan sekitar lima orang anggota fraksi yang ditunjuk. Tim juga akan membuka posko pengaduan di DPRD PPU.
Menurutnya, pembentukan tim pengawas ini untuk mengantisipasi adanya pengaduan dari masyarakat terhadap adanya indikasi permaian dalam penerimaan CPNS dan K2, jadi apabila masyarakat mengetahui dan menemukan terjadi kecurangan bisa langsung menyampaikan ke DPRD.
“Semua aduan masyarakat tersebut, langsung kami tindaklanjuti dan akan dibahas di tim, jika dalam pengaduan tersebut terbukti dan terdapat unsur melanggar hukum, maka kami lanjutkan kepada intansi hukum di PPU. Pengawasan kami dilakukan sejak mulai seleksi berkas hingga penetapan SK pengangkatan CPNS,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P) PPU, Sudirman yang juga Wakil Ketua DPRD PPU, menegaskan, PDI-P melalui fraksinya di DPRD telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui dan menemukan terjadinya kecurangan.
Selain itu juga, lanjutnya, posko dibuka guna mengantisipasi berederannya isu-isu adanya calo dalam penerimaan CPNS tersebut, bahkan diduga melibatkan oknum anggota DPRD PPU.
“Kami kerap mendengar adanya isu-isu keterlibatan oknum anggota  DPRD yang menjadi calo dalam penerimaan CPNS tersebut, bahkan oknum tersebut telah menerima uang dari pelamar untuk bisa lolos dalam penerimaan CPNS ini,”pungkasnya.
Sudirman berpendapat, tidak masalah jika di lembaga  DPRD memiliki dua posko pengaduan karena selain fraksinya,  DPRD juga  telah membentuk tim pengawas dan posko tersebut. hal ini menurutnya menjadi lebih baik karena dapat saling membantu jika ada temuan,  kalau perlu melakukan investigasi bersama-sama.
“DPRD, PDI – P dan masyarakat,  berharap penerimaan CPNS baik jalur umum maupun jalur K2 di PPU berjalan secara profesional bersih dari  kecurangan ,” pungkasnya. (nav/adv)





Pindah Parpol, Anggota DPR/DPRD Tidak Harus Mundur

JAKARTA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Anggota DPRD yang “dipaksa” mengundurkan diri karena pindah parpol oleh berlakunya ketentuan pemberhentian anggota DPR/DPRD yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) kini dapat bernapas lega. Pasalnya, MK memutuskan aturan tersebut konstitusional bersyarat. Putusan dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu (31/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politik yang mencalonkan anggota tersebut  tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya,” urai Akil.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadilil Sumadi, merupakan hak konstitusional partai politik yang mencalonkan anggotanya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional.

Akan tetapi, lanjut Fadlil, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD.

“Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu,” urainya.

Di beberapa daerah yang keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, lanjut Fadlil, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah.

“Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” paparnya.

Menurut Mahkamah, sambung Fadlil, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya.

“Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian,” tandasnya.

Melalui putusan dari permohonan yang diajukan oleh 12 anggota DPRD dari berbagai parpol ini, maka peraturan KPU dan implementasi UU Parpol tidak berlaku bagi anggota DPRD yang pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi peserta pemilihan umum legislatif (pileg) di tahun 2014, namun aturan itu berlaku bagi anggota DPRD yang pindah parpol, sedangkan partai pengusungnya pada pileg 2009 masih menjadi peserta di pemilu 2014. (Lulu Anjarsari/mh)

Sumber: Mahkamah Konstitusi

Anggota DPRD Pemohon Uji Materi UU Parpol Perbaiki Permohonan

JAKARTA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Sidang lanjutan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/5). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh beberapa  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota.

Dalam sidang tersebut, Para Pemohon yang diwakili oleh Guntur Rambe, melakukan beberapa perbaikan dalam permohonannya. Pemohon yang semula mengajukan permohonan sebagai perseorangan, diganti menjadi anggota partai politik. Selain itu, juga mengubah pasal yang diuji. “Jika semula pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, namun dalam perbaikan permohonan, para pemohon menghapus Pasal 16 ayat (3) UU Parpol,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Selain itu, perbaikan permohonan lainnya adalah mengubah tuntutan (petitum) permohonan. Jika semula Para Pemohon meminta pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun diubah menjadi konstitusional bersyarat. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, mengesahkan beberapa alat bukti. “Sidang berikutnya akan digelar setelah Majelis Hakim membahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim,” jelas Fadlil.

Dalam pokok permohonannya, menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011. Menurut Rambe, membatasi hak Pemohon untuk dipilih yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3). (Lulu Anjarsari/mh)

Sumber: Mahkama Konstitusi

Categories