DPRD Lama Tinggalkan PR

nanang aliPENAJAM- Menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) 2009-2014 yang tinggal beberapa hari lagi ini, ternyata masih ada pekerjaan rumah (PR) para anggota dewan yang belum tuntas, diantaranya yang mendesak saat ini adalah pembahasan draf APBD-Perubahan TA 2014.

Karena itu, terlambatnya pembahasan APBD-Perubahan TA 2014 Kabupaten PPU disebabkan pihak Pemkab PPU melalui TAPD yang belum merampungkan penyusunan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2014.

Padahal, pihak DPRD sudah menyiapkan agenda rapat paripurna untuk pembahasan anggaran perubahan tersebut Juli lalu. “Pada saat penyusunan program kerja bulan juli, kita sudah luangkan waktu dua kali untuk rapat paripurna.

Namun, kesiapan pemerintah daerah belum menyampaikan dokumen baik itu PPAS 2015 maupun PPAS APBD perubahan 2014,” jelas Ketua DPRD PPU H Nanang Ali kepada Balikpapan Pos di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Meski demikian, Nanang Ali mengaku pihaknya menerima PPAS tersebut beberapa hari yang lalu. Hanya saja, banyaknya agenda DPRD sehingga pembahasan APBD perubahan hingga saat ini masih molor. “Memang benar baru disampaikan pemerintah minggu lalu, dengan sisa waktu jabatan DPRD kurang 10 hari lagi.

Namun padatnya kegiatan dewan yang belum selesai, sehingga pembahasan anggaran perubahan itu kita rencanakan setelah pelantikan anggota DPRD yang baru,” terang Nanang.

Politisi dari partai Golongan Karya itu menuturkan, setelah pelantikan aggota DPRD periode 2014-2019 tidak serta merta langsung melakukan pembahasan anggaran perubahan.

“Setelah pelantikan anggota DPRD yang baru, kita menyusun tata tertib DPRD maupun kode etik, dan setelah pelantikan unsur pimpinan. Setelah itu, baru kita maraton menyelesaikan kegiatan yang tertunda di tahun 2014 ini. Mulai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 2013 yang belum selesai, tambah lagi APBD perubahan 2014 sekaligus RAPBD 2015 akan kita bahas,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan, pembahasan anggaran perubahan 2014 itu akan dimulai September mendatang. “Estimasi pembahasan September, karena masih ada waktu yang cukup panjang, kita juga bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2015,”imbuh Nanang.

Terpisah, Plt Sekkab PPU H Tohar yang juga merangkap sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, sebenarnya pihak pemkab sudah meminta kepada Banggar DPRD menyediakan alokasi waktu untuk membahas anggaran perubahan 2014.

Namun, karena melihat padatnya jadwal anggota dewan yang padat ditambah lagi akan berakhirnya masa tugas anggota dewan, maka waktu yang ada saat ini kurang efektif membahas anggaran perubahan.

“Dari TAPD sebenarnya sudah minta alokasi waktu khusus untuk bahas KUA-PPAS 2014 sekaligus persiapan bahas pra anggaran 2015. Namun, kami juga sadari jadwal anggota dewan padat sekali, karena harus bentuk pansus segala macam. Belum lagi sisa waktu yang singkat ini segera ada pelantikan anggota dewan yang baru, sehingga kita tunda sampai selesai pelantikan baru pembahasan dilanjutkan lagi,” papar Tohar.

Tohar menyebutkan, dalam pembahasan nanti sekaligus menyiapkan draf KUA-PPAS 2015. “Sebetulnya tak masalah, karena waktunya masih cukup, yang penting sama-sama punya komitmen untuk menuntaskan pembahasan anggaran perubahan 2014 dan draf APBD 2015,” kata Tohar.

Disinggung berapa persen serapan APBD 2014 sampai Agustus ini, Tohar menyebutkan realisasi APBD 2014 hingga Agustus baru sampai sekira 27 persen, karena pelaksanaan proyek fisik baru terserap yang skala kecil saja. “Ya, perkiraan serapan anggaraan 2014 ini baru sampai 27 persen. Karena yang berjalan sampai saat ini baru proyek-proyek sekala kecil,” pungkas Tohar.(adv/pam)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

DPRD Instruksikan 12 Pejabat Non Job Difungsikan

jon kenediPENAJAM- Terkait rencana Bupati Penajam Paser Utara (PPU) melakukan mutasi dalam waktu dekat ini, termasuk 12 pejabat yang dinonjobkan sejak September 2013 lalu, bakal diaktifkan kembali. Rencana tersebut disambut baik oleh salah satu pejabat esselon III yang dinonjobkan, Ester Yany.

Menurutnya, pejabat yang dinonjobkan tersebut pada awalnya 13 orang mulai dari esselon II sampai esselon IV, namun satu orang telah difungsikan kembali, dan saat ini pejabat yang dinonjobkan tersisa 12 orang. “Kita menanggapi positif adanya niat baik dari pimpinan sekarang, untuk merekrut kembali pejabat yang non job hampir satu tahun,” ujar Ester, kemarin (10/8).

Dia menuturkan, bahwa dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Waktu 11 bulan menjalani sanksi itu, dinilai cukup lama. Padahal, pejabat yang dinonjobkan itu memiliki keluarga yang mebutuhkan biaya. “Mereka punya keluarga yang harus dibiayai dan dipenuhi kebutuhannya, termasuk biaya pendidikan anak,” tuturnya.

Ester menerangkan, dirinya diberikan sanksi seperti itu sebelumnya tidak ada pemberian teguran terkait kedisiplinan pegawai oleh pihak berwenang. Bahkan pada saat dinonjobkan, ia juga tidak menerima surat pemberhentian dari jabatannya. “Kita tidak dapat surat teguran disiplin kepegawaian sebelumnya, tiba-tiba saja posisi kita diganti sama yang lain.

Kita juga tidak pernah ditanya mengenai kesalahan kita apa, seharusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan supaya kita bisa klarifikasi, apa sih yang disangkakan kepada kita,” terangnya. Tapi, ia tetap memiliki keyakinan bahwa pimpinan tidak akan menutup mata terkait potensi yang dimiliki oleh pejabat yang dinonjobkan itu.

“Saya pribadi legowo menerima keputusan pimpinan, dan kami juga percaya pimpinan tidak mungkin menutup mata, menutup telinga terkait kinerja pejabat yang dinonjobkan ini. Karena kami bukan pegawai yang baru atau muda, rata-rata sudah mengabdi 20 tahun, bahkan ada yang sudah mengabdi 32 tahun lebih,” kata Ester. Dirinya berharap, seluruh pejabat yang dinonjobkan itu, dapat kembali mengabdi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing.

“Harapan kami diberdayakan kembali dan Kabupaten PPU dapat lebih baik kedepannya,” harapnya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya tidak membiarkan sanksi non job itu terlalu lama. “Memang harus merekrut secepatnya, supaya yang dinonjobkan itu ada fungsinya, tidak boleh dibiarkan selama itu, tidak kerja, tidak ada posnya,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, terkait dengan posisi jabatan merupakan kewenangan dari bupati dan DPRD tidak punya kewenangan untuk ikut campur. “Mengenai posisi, tergantung dari bupati, kita tidak boleh ikut campur. Kita hanya menyampaikan agar non job tersebut secepatnya diaktifkan kembali,” tandas Jon Kenedi.

Sementara itu, Bupati PPU, Yusran Aspar memastikan, pada mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, ke 12 pejabat non job akan difungsikan kembali. Entah itu masuk sebagai pejabat struktural atau fungsional. “Insya Allah kita akan posisikan, saya sudah minta kepada tim. Kalau memang merupakan hukuman disiplin, ya sudah cukup,” jelas Yusran.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpost

Keberdaan UPT – PU Sangat Membantu Masyarakat

ANWAR-SANUSIPENAJAM – Keberadaan Unit Pelaksana Teknis  Pekerjaan Umum (UPT – PU) Dinas PU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang baru – baru lalu dibentuk dan dioperasional di setiap Kecamatan, sangat membantu masyarakat desa, karena pelayanan pembangunan insfrastruktur dapat cepat dilakukan. Demikian dikatakan, Anggota DPRD PPU, Anwar Sanusi, kepada Koran Kaltim, Selasa siang (5/8) kemarin.

Anwar Sanusi  menilai, langkah kebijakan Bupati PPU, H Yusran Aspar dan Wabup H Mustaqim MZ merupakan terobosan yang sangat tepat serta  patut mendapatkan apresiasi, karena masyarakat dapat merasakan atau menikmati pembanguan secara merata bukan hanya di ibukota kabupaten atau kecamatan saja.
Ia mencontohkan,  di wilayahnya kecamatan Babulu dan Waru  yang selama ini rata- rata terkendala oleh infrastruktur jalan, adanya UPT – PU tersebut sangat membantu masyarakat, karena pekerjaan jalan bisa langsung dikerjakan secara swakelola oleh UPT – PU Kecamatan Babulu dan Waru, dimana biasanya pekerjaan baru dilakukan oleh Dinas PU kabupaten yang tentunya memakan waktu cukup lama.
“Apabila ada jalan rusak atau perlu ditingkatkan, masyarakat tinggal lapor ke Desa dan dilanjutkan ke kecamatan. Dan camat langsung menyampaikan ke UPT – PU untuk dilakukan pekerjaan, sehingga alur birokrasi semakin pendek dan pekerjaan bisa segara terlaksana. Hal itu tentu sangat membantu warga kami,”katanya.
Selain masalah jalan umum, dirinya berharap, UPT – PU juga dapat mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani menuju ke pertanian masyarakat termasuk juga irigasi pertanian, pasalnya di wilayah Babulu masyarakatnya sebagai besar merupakan beraktifitas sebagai petani dan perkebunan  dan sebagian lagi juga masyarakat di Kecamatan Waru.
“Biasanya masyarakat kesulitan melakukan panen hasil pertanian dan perkebunannya, karena tidak tersedianya jalan pertanian yang layak, dan apabila musim hujan, petani tidak bisa melalui jalan yang ada karena banjir, sehingga hasil pertanian dan perkebunan terpaksa diangkut menggunakan kapal dan rakit akibatnya biaya angkut menjadi lebih tinggi dan hasil diterima petani menjadi kecil,”bebernya.
Ia berharap, kinerja UPT – PU ini bisa terus ditingkatkan agar pelaksanaan pembanguan di PPU semakin maju begitu pula kesejahteraan masyarakatnya, namun agar pekerjaan makin optimal, maka dibutuhkan SDM, sarana prasaran serta anggaran yang memadai. “Kami berharap Pemkab PPU bisa meningkatkan SDM, sarana prasarana serta anggaran operasional UPT – PU sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik,”pungkasnya.(nav)

DPRD Pacitan Kunjungi DPRD PPU

gedung-dprd-depnPENAJAM – Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Firmansyah Senin (21/7) siang me-nerima 20 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan study banding program kerja lem-baga legeslatif di PPU. Pada kesempatan itu, Firmansyah menjelaskan, rencana kerja (renja) DPRD PPU telah disepakati ber-sama oleh seluruh anggota dewan berdasarkan ke-butuhan dan besaran anggaran yang tersedia, ter-masuk juga dalam hal pelaksanakan peningkatan SDM anggota DPRD yang berbentuk bimbingan teknis (Bimtek).
“Biasanya pelaksanaan Bimtek dalam setahun kita targetkan sebanyak enam kali. Namun karena ada kesepatakan dan ketersediaan anggaran dan adanya pengurangan anggaran, maka ditahun ini, pelaksanaan Bimtek digelar hanya tiga kali dalam setahun,” bebernya.
Ditambahkannya, seharusnya yang menerima kunjungan ini adalah unsur pimpinan dan anggota DPRD PPU, namun berhubungan anggota DPRD lagi tugas keluar daerah, guna melaksanakan kunjungan kerja menambah masukan dan referensi me-nuntaskan sejumlah Raperda PPU yang belum disahkan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menerima para anggota DPRD Pacitan semaksimal mungkin.
Lanjutnya, sudah banyak pejabat luar daerah termasuk dari anggota DPRD   Pacitan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten PPU. Hal ini terkait keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (ekskekutif) bersama DPRD PPU.
Ketua rombongan Rahedi Purnomo juga jabat Wakil Ketua DPRD Pacitan menuturkan, pihaknya baru kali pertama kunjungi PPU, semenjak menjadi kabupaten definitif dan telah berusai 12 tahun, dimana kunjungan tersebut untuk belajar dan mengetahui secara dekat pembangunan daerah PPU.
“Ini kunjungan kami yang pertama dipenghujung jabatan sebagai anggota dewan periode 2009-2014. Maksud dan tujuan ke PPU, selain menjalin silaturahmi, juga guna mempelajari sistem tata kelola renja DPRD PPU yang kami nilai cukup bagus dan kami jadikan sebagai referensi kedepan dalam merancang renja DPRD Pacitan,” ungkapnya.
Senada dengannya, salah satu anggota DPRD Pacitan Bambang mengatakan, lawatannya ke Katim khusunya di PPU, selain untuk mendapatkan referensi, juga sebagai refreshing di penghujung akhir jabatannya sebagai anggota dewan. Tetapi lebih penting lagi, guna melihat secara langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak yang berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya.
“Kami berkunjung ke PPU untuk melihat langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya. Selain itu juga guna refreshing di akhir jabatan kami, dan kami semua cukup terkesan,” pungkas Bambang. (nav)

Sumber: korankaltim.com

Putusan PTUN Tak Berpengaruh, Kemendagri Tegaskan Yusran- Mustaqim Sah

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jabatan H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ sebagai Bupati dan Wabup Penajam Paser Utara (PPU) masa bakti 2013-2014 dinyatakan sah. Posisi keduanya tidak tunduk terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya memenangkan gugatan pasangan Andi Harahap-Sutiman.

Demikian ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA dalam suratnya bernomor 131.64/958/OTDA tertanggal 4 Maret 2014 perihal penegasan terhadap pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup PPU Periode 2013 – 2018.
Djohermansyah dalam surat itu menjelaskan, penegasan ini menjawab surat Ketua DPRD Kabupaten PPU Nomor : 170/332/Pim-DPRD tanggal 31 Desember 2013 perihal mohon penegasan pemberhentian bupati dan wabup PPU.
Diuraikannya, berdasarkan keputusan Mendagri RI Nomor 131.64-4710 tahun 2013 dan Nomor 132.64-4711 tahun 2013 masing –masing tertanggal 17 Juli 2013 maka H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ (Yaqin) disahkan pengangkatannya sebagai bupati dan wabup masa bakti 2013 -2018 dan telah dilantik pada 31 Juli 2013. Dasar dari penetapan keputusan tersebut antara lain, Surat Gubernur Kaltim Nomor 131/5999/Pem.A/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal usulan pengesahan pasangan Yaqin diangkat menjadi bupati dan wabup.
Dasar lainnya adalah Surat Wakil Ketua DPRD PPU nomor : 170/174/Pim-DPRD/VI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PHPU.D-XI/2013, Surat Ketua KPU PPU Nomor 270/256/KPU-PPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan surat keputusan KPU PPU Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wabup terpilih.
Memang, berdasarkan keputusan PT TUN Jakarta Nomor 218/B/2013/PT.TUN tanggal 1 November 2013 dalam sengketa antara H. Andi Harahap dan H Sutiman selaku penggugat atau pembanding melawan KPU PPU selaku tergugat dan pasangan Yaqin tergugat II intervensi, putusan menyatakan batal dan memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan KPU Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada.
Ditegaskannya, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September 2011 perihal mohon fatwa MA RI terhadap putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan, antara lain ditegaskan, beberapa surat keputusan yang melandasi penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terbit, tidak tunduk pada keputusan PTUN.
Apalagi, KPU PPU selaku tergugat telah mengajukan permohonan kasasi ke MA, maka sengketa tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Yaqin tetap sah sebagai bupati dan wabup selama lima tahun ke depan.
Menanggapi surat   Dirjen Otda Kemendagri RI ini, Wabup PPU, H Mustaqim MZ  saat digelar rapat koordinasi penilaian Adipura PPU baru-baru lalu,  mengatakan,  surat ini satu penegasan jika bupati dan wabup PPU terpilih secara hukum dan aturan sah dan tidak tunduk dengan keputusan PT TUN.  (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Jembatan PPU–Balikpapan Gunakan Sistem Tol

jembatan-ilustrasi-tribunPENAJAM – Jembatan penghubung dua daerah PPU-Kota Balikpapan dengan titik Nipahnipah-Melawai, jika terbangun, maka pengelolaannya menggunakan sistem tol. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) PPU Puguh Sumitro menjelaskan, penggunaan sistim tol bertujuan agar jembatan tersebut dapat dikelola dengan baik dan perawatan serta pemeliharan pun dapat dilakukan lebih baik lagi.

“Jadi jembatan ini nanti setelah fungsional menjadi komersial, dimana pengelolaannya diserahkan kepada PT Waskita Karya (WK) selaku investor. Jadi setiap kendaraan yang melalui jembatan akan dikenai tarif. Selain PT WK, nantinya masing-masing daerah yang telah memberikan penyertaan modal juga mendapatkan bagian dalam pengelolaan jembatan tersebut,” ujarnya.
Saat ini, PT WK sedang menjajaki sejauh mana kesiapan lokasi dan lain-lainnya yang dibutuhkan guna pembangunan jembatan tersebut. “Kami telah menyajikan data yang ada dan kemudian PT WK menggodoknya. Hasilnya akan dikoordinasikan ke Pemkab, DPRD PPU, Pemprov Kaltim dan  Pemkot Balikpapan,” tukasnya.
Pemkot Balikpapan dan Pemprov Kaltim mendukung pembangunan jembatan tersebut dengan alasan lima hingga 10 tahun ke depan Balikpapan menjadi kota sangat padat dan PPU dapat menjadi daerah penyangga.
Puguh menegaskan, PPU sudah siap untuk lokasinya, sementara dalam hal anggaran sebagai penyertaan modal telah skenariokan. Setelah feasibility study (FS) selesai dibuat, maka langsung dilakukan pengkajian guna mengetahui bagaimana kondisi fisik dan anggaran yang dibutuhkan nanti.
“Pak Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Pemkot Balikpapan telah bersedia untuk konsorsium dan biasanya masing-masing daerah akan menyertakan modal sebesar 30 persen dari total anggaran pembangunan, sementara sisanya dianggarkan oleh PT WK selaku investor dan pengelola jembatan nanti,” jelasnya.
Sementara itu Direktur Utama PT WK, M. Choliq dalam suratnya nomor: 194/WK/Dir/2014 tanggal 28 Februari 2014 dengan tujuan kepada Gubernur Kaltim, Walikota Balikpapan dan Bupati PPU baru baru lalu menyatakan kesanggupannya untuk berpartisipasi investasi pada pembangunan jembatan atau jalan penghubung PPU-Balikpapan yang diperkirakan bernilai sekitar Rp5 triliun. (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Gubernur Desak Pemkab PPU Bentuk BPBD

Ilustrasi tim pemadam

Ilustrasi tim pemadam

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Gubernur Kaltim  Awang Faroek Ishak mendesak Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) segara membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten, karena hingga kini PPU belum memiliki BPBD untuk lebih fokus dan profesional menanggulangi bencana di daerah, termasuk bagi masyarakat selaku korbannya. Hal ini diutarakan Kepala Kesbangpol PPU,  Yahya melalui Kasi Poldagri, PB dan Konflik Kesbangpol, Ramlie  kepada Koran Kaltim, Senin (17/3) kemarin.

Dijelaskannya, instruksi gubernur untuk segara membentuk BPBD tersebut disampaikan saat digelar Rapat Koordinasi (Rakor) seluruh Kesbangpol se Kaltim belum lama ini, dimana selain kabupaten PPU, instruksi ini juga diarahkan kepada Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Mahakam Hulu, karena hingga kini belum membentuk BPBD.
Dalam intruksi tersebut, lanjutnya, gubernur men-deadline hingga April depan kepada   PPU dan empat kabupaten/ kota membentuk BPBD tersebut. BPBD tersebut hingga kini belum terbentuk karena payung hukum berupa Perda belum tuntas diproses oleh bagian hukum Setkab PPU.  Intruksi gubernur ini juga berkait dengan dengan instruksi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Syamsul Ma’arif.
Ramlie menuturkan, sebetulnya Kesbangpol telah berupaya agar BPBD bisa segera terbentuk dan hal itu dilakukan sejak tahun 2012 silam hingga 2013, kini tinggal menunggu payung hukum berupa Perdasaja dari Pemkab PPU yang disahkan DPRD PPU.
“Kami telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan bagian hukum dan bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal) Setkab PPU, dan rencananya Senin kemarin (17/3) Raperda pembentukan BPBD disampaikan ke DPRD PPU. dan DPRD juga berkomitmen selesai Pileg 9 April mendatang Raperda itu dibahas dan diselesaikan,”tukasnya.
Ia menegaskan, dasar hukum pembentukan BPBD adalah Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (PB) serta  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan diperkuatkan lagi oleh Perda jika disetujui oleh DPRD PPU.
Ramlie menilai, keberadaan BPBD sangat penting sehingga dalam penanggulangan bencana dapat lebih baik dan optimal, baik  dari segi program hingga anggaran serta SDM dapat tersedia.
Dibeberkannya, selama ini penanggulan bencana hanya berdasarkan kebijakan pada dinas terkait saja,  sehingga bantuan yang diberikan kepada masyarakat korban bencanapun tidak maksimal. Pemberian bantuan yang bersumber dari APBN juga tidak bisa dilakukan apabila belum terbentukan BPBD.
Di Kabupaten PPU sebetulnya banyak terdapat titik rawan bencana dan dari empat kecamatan yang ada Kecamatan Sepaku paling banyak memiliki titik rawan bencana seperti banjir dan tanah longsor. “Setidaknya melalui BPBD, komando dan anggaran bisa dilakukan di instansi tersebut guna menanggulangi darurat bencana,”pungkasnya. (nav)

Sumber: korankaltim

Tidak Lulus, Honorer K2 Mengadu ke DPRD PPU

Sekretaris Komisi II DPRD PPU, JamaluddinPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Sebanyak 46 orang tenaga honorer kategori dua (K2) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU),   yang dinyatakan tidak lulus dalam tes dalam penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) minta diperjuangkan dan diprioritaskan dalam penerimaan CPNS yang rencananya akan digelar Juni mendatang. Demikian dikatakan para honorer ketika mendatangi Komisi II DPRD PPU  yang diterima Sekretaris Komisi II, Jamaluddin dan anggota Anwar Sanusi, siang kemarin.

Ridwan, seorang perwakilan honorer K2 mengatakan, kedatangan  mereka ke DPRD guna  mengadukan nasib mereka ke DPRD, sebab berharap lulus dalam penerimaan CPNS K2 ternyata gagal, sementara dirinya telah mengabdi cukup lama.
“Kami sangat kecewa karena sudah mengabdi cukup lama, namun dalam tes CPNS lalu dinyatakan tidak lulus, sepengetahuan kami tenaga honorer K2 yang ikut tes seharusnya bisa diluluskan semua, apalagi berkas  kami sudah lengkap dan melalui verifikasi BKN,” ujarnya.
Bahkan Ridwan mengakui, banyak tenaga honorer K2 yang dinyatakan lulus bermasalah dengan SK mereka. Sedangkan yang SK tidak diragukan harus pupus harapan karena tidak lulus,   Namun mereka tidak akan mempersoalkan masalah itu.
Oleh karena itu, lanjutnya, para honorer K2 yang tidak lulus dengan jumlah 46 ini meminta diprioritaskan menjadi PNS dalam penerimaan Juni mendatang.  Apalagi mereka sudah menjadi sarjana karena harapannya menjadi pertimbangan dalam penerimaan CPNS lalu.
ANWAR-SANUSISenada  dengannya, Siti Maryam, honorers K2 lainnya menambahkan, setelah  dinyatakan tidak lulus dirinya sanagat kecewa dan sedih sampai meneteskan air mata di depan murid – muridnya tanpa sadar saat mengajar.
“Saya mengharap pemerintah memberikan kebijakan agar para K2 yang tidak lulus diprioritaskan dalam penerimaan CPNS mendatang, sebab jika  tidak lulus lagi, kami tidak tahu lagi harus kemana lagi mengadukan nasib,” katanya.
Diakuinya, saat ujian dirinya juga cukup kesulitan untuk menjawab seluruh soal yang berjumlah 190 soal itu, karena sudah cukup tua. Bukan hanya itu, karena harus tetap mengajar dirinya tidak melakukan persiapan maksimal.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaluddin menjelaskan, keluh kesah yang disampaikan para honor K2 itu akan dibicarakan unsur pimpinan dewan,  agar bisa diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan melibatkan lintas komisi termasuk mengundang bupati.
“Kami ingin  mengundang bupati agar masalah ini bisa selesai, karena bupati bisa mengambil keputusan,” pungkasnya. (nav)

Sumber: Koran kaltim

Bayar Gaji PNS, Bupati Bakal Terbitkan Perbup

logo-ppuPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Belum disahkannya APBD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun anggaran 2014ini berdampak pada pembayaran gaji PNS di lingkungan  Pemkab. Agar gaji dapat terbayarkan, bupati berencana  menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) agar hak PNS tersebut dapat diberikan. Hal ini disampaikan Bupati PPU H Yusran Aspar kepada wartawan siang kemarin.

“Pembayaran gaji PNS belum dapat dilakukan jika teknis keuangan dan ketentuan lain belum dipenuhi terutama payung hukumnya, oleh karena itu, karena APBD kita belum disahkan sebagai Perda, maka kita terbitkan Perbup guna dijadikan dasar hukumnya, Perbup akan saya terbitkan apabila hingga akhir Januari APBD belum juga disahkan,” ujarnya.
Selain pembayaran gaji, lanjutnya, perbup itu digunakan untuk melakukan pembayaran tunggakan listrik, telpon, air dan Atk serta lainnya yang semuanya masuk dalam pos belanja pegawai, hal ini dilakukan agar roda pemerintah tetap berjalan.
“Masalah ini jadi didramatisir atau dijadikan hal luar biasa. Padahal hal ini biasa saja untuk melindungi pengeluaran anggaran dan punya legalitas, agar gaji dan belanja pegawai lainnya dapat dibayarkan, sebab hingga kini pembahasan APBD sedang berlangsung,” tukas Bupati.
Diakuinya, APBD tahun ini sedikit agak molor, jika disahkan di Desember maka di Januari seluruh belanja pegawai dapat direalisasikan, tetapi karena kini masih dalam pembahasan,  Agar  semua belanja pegawai itu bisa dikeluarkan maka dibutuhkan payung hukum berupa Perbup.
“Perbup itu, hanya diperuntukan bagi anggaran rutin saja bulan Februari, sementara anggaran lain tetap menunggu disahkannya APBD oleh DPRD PPU,” katanya.
Perbup sudah pernah dikeluarkan pada Desember lalu  untuk pengeluaran bulan Desember, sementara pengeluaran anggaran di Januari ini direncanakan kembali diterbitkan, jika hingga akhir bulan ini APBD belum disahkan.(nav)

Sumber: Koran Kaltim

Anwar Sanusi: 1.150 KK dan KTP PPU Tidak Sah

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sejak Kamis lalu (5/9/2013) hingga Kamis  siang (3/10/2013) , sebanyak 1.150 lembar, dinyatakan tidak sah, karena ditandatangi Pejabat pelaksana harian (Plh). Demikian dibeberkan, anggota DPRD PPU Anwar Sanusi, kepada Koran Kaltim, Jumat siang (4/10/2013).

Ia menerangkan, dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Ditjen Dukcapil nomor : 479/10.102/DUKCAPIL.SES tertanggal 25 September 2013 ditandatangani Sekretaris Ditjen, Didik Suprayitno, perihal penjelasan penandatangan dokumen kependudukan,  menegaskan, untuk penandatangan KK dan KTP, apabila Kepala Dinas berhalangan dengan kurun waktu relatif lama,  dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas kepala dinas penunjukan ditetapkan oleh surat keputusan bupati.

Sementara itu, lanjutnya,  sejak satu hari setelah dilantik kepala Disdukcapil PPU sudah tidak berada di tempat karena mengikuti pendidikan PIM II dan sebagai gantinya ditunjuk Sekretaris Dinas sebagai Plh, dalam kurun waktu tersebut Plh telah menandatangai KK dan KTP, padahal dalam pasal 102 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependuduk telah ditetapkan bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan UU, dimana untuk penandatangan Akta pencataan sipil seperti akta kelahiran agar berpedoman dengan surat edaran mendagri nomor : 477/1208 tanggal 4 Desember 2002, jika tidak ada kepala Dinas dapat ditandatangani oleh bupati atau dapat didelegasikan serendah-rendahnya kepada Asisten bidang pemerintahan, sedangkan KK dan KTP untuk penandatangan dilakukan oleh Plt.

Anwar menuturkan, dengan kondisi ini, gelar yang telah diterima PPU oleh pemerintah pusat berupa penghargaan nomor satu atas tertib administrasi kependudukan  di Provinsi dan terbaik lima di Indonesia tengah dapat tercoreng, karena adanya kesalahan administrasi tersebut.

“Kami minta, agar Didukcapil bisa melakukan pembenahan terhadap kesalahan administrasi tersebut. Atas kesalahan ini, masyarakat dapat menuntut ganti rugi dan perbaikan nama baik kepada  pemerintah, jika dalam berurusan KTP dan KK tidak diakui oleh lembaga pemerintah dan swasta,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Informasi Kependudukan Disdukcapil PPU, Ghozali,  mengatakan, masalah ini sebelum surat mendagri yang ditujukan kepada Bupati PPU turun, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan kepada Plh Kadis dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU, sehubungan kondisi saat ini pejabat definitif sedang melakukan pendidikan PIM II, sehingga perlu diangkat Plt guna menandatangani KK dan KTP tersebut.

Hal  ini, lanjutnya,  bergambar dengan  pengalaman yang pernah dialami dua daerah yakni dua daerah yakni Pemerintah  Kota Pandang Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan, oleh Dirjen Dukcapil kemendagri RI kedua daerah tersebut diminta untuk menunjuk Plt dalam menandatangani KK dan KTP sementara untuk Akta pencatatan sipil dilakukan serendah – rendahnya  pejabat  asisten bidang pemerintahan daerah masing-masing.

Menurutnya, karena sudah adanya tanggapan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, maka pihaknya menunggu petunjuk pejabat  Plh Kadis, dengan membuat telaahan  agar Disdukcapil memiliki pejabat Plt, sehingga mempunyai kewenangan untuk menandatangi KK dan KTP tersebut.

“Sementara, KK dan KTP yang telah diterbitkan dengan di tandatangani oleh Plh, bisa saja nantinya  ditarik dan dilakukan perbaikan sehingga tidak bertentangan dengan aturan berlaku dan kami siap melaksanakannya,”pungkasnya.

Ia membeberkan, KTP dan KK yang diterbitkan sejak Kamis lalu (5/9) hingga Kamis siang (4/10) kemarin, terdata sebanyak 1.150 lembar KK dan KTP, dengan perincian KTP sebanyak 614 lembar dan KK 536 lembar.

“Hingga kini pelayanan  pembuatan KK dan KTP masih berjalan, bisa dipastikan jumlah dua dokumen administrasi kependudukan yang tidak sesuai aturan tersebut dipastikan terus bertambah, karena pelayanan tidak bisa dihentikan,”pungkasnya.(nav)

Categories