Anwar Sanusi: 1.150 KK dan KTP PPU Tidak Sah

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jumlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sejak Kamis lalu (5/9/2013) hingga Kamis  siang (3/10/2013) , sebanyak 1.150 lembar, dinyatakan tidak sah, karena ditandatangi Pejabat pelaksana harian (Plh). Demikian dibeberkan, anggota DPRD PPU Anwar Sanusi, kepada Koran Kaltim, Jumat siang (4/10/2013).

Ia menerangkan, dalam surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Ditjen Dukcapil nomor : 479/10.102/DUKCAPIL.SES tertanggal 25 September 2013 ditandatangani Sekretaris Ditjen, Didik Suprayitno, perihal penjelasan penandatangan dokumen kependudukan,  menegaskan, untuk penandatangan KK dan KTP, apabila Kepala Dinas berhalangan dengan kurun waktu relatif lama,  dapat dilakukan oleh pejabat pelaksana tugas kepala dinas penunjukan ditetapkan oleh surat keputusan bupati.

Sementara itu, lanjutnya,  sejak satu hari setelah dilantik kepala Disdukcapil PPU sudah tidak berada di tempat karena mengikuti pendidikan PIM II dan sebagai gantinya ditunjuk Sekretaris Dinas sebagai Plh, dalam kurun waktu tersebut Plh telah menandatangai KK dan KTP, padahal dalam pasal 102 UU nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependuduk telah ditetapkan bahwa semua peraturan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai ketentuan UU, dimana untuk penandatangan Akta pencataan sipil seperti akta kelahiran agar berpedoman dengan surat edaran mendagri nomor : 477/1208 tanggal 4 Desember 2002, jika tidak ada kepala Dinas dapat ditandatangani oleh bupati atau dapat didelegasikan serendah-rendahnya kepada Asisten bidang pemerintahan, sedangkan KK dan KTP untuk penandatangan dilakukan oleh Plt.

Anwar menuturkan, dengan kondisi ini, gelar yang telah diterima PPU oleh pemerintah pusat berupa penghargaan nomor satu atas tertib administrasi kependudukan  di Provinsi dan terbaik lima di Indonesia tengah dapat tercoreng, karena adanya kesalahan administrasi tersebut.

“Kami minta, agar Didukcapil bisa melakukan pembenahan terhadap kesalahan administrasi tersebut. Atas kesalahan ini, masyarakat dapat menuntut ganti rugi dan perbaikan nama baik kepada  pemerintah, jika dalam berurusan KTP dan KK tidak diakui oleh lembaga pemerintah dan swasta,” tegasnya.

Terpisah, Kasi Informasi Kependudukan Disdukcapil PPU, Ghozali,  mengatakan, masalah ini sebelum surat mendagri yang ditujukan kepada Bupati PPU turun, pihaknya sebelumnya telah menyampaikan kepada Plh Kadis dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) PPU, sehubungan kondisi saat ini pejabat definitif sedang melakukan pendidikan PIM II, sehingga perlu diangkat Plt guna menandatangani KK dan KTP tersebut.

Hal  ini, lanjutnya,  bergambar dengan  pengalaman yang pernah dialami dua daerah yakni dua daerah yakni Pemerintah  Kota Pandang Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan, oleh Dirjen Dukcapil kemendagri RI kedua daerah tersebut diminta untuk menunjuk Plt dalam menandatangani KK dan KTP sementara untuk Akta pencatatan sipil dilakukan serendah – rendahnya  pejabat  asisten bidang pemerintahan daerah masing-masing.

Menurutnya, karena sudah adanya tanggapan dari Dirjen Dukcapil Kemendagri tersebut, maka pihaknya menunggu petunjuk pejabat  Plh Kadis, dengan membuat telaahan  agar Disdukcapil memiliki pejabat Plt, sehingga mempunyai kewenangan untuk menandatangi KK dan KTP tersebut.

“Sementara, KK dan KTP yang telah diterbitkan dengan di tandatangani oleh Plh, bisa saja nantinya  ditarik dan dilakukan perbaikan sehingga tidak bertentangan dengan aturan berlaku dan kami siap melaksanakannya,”pungkasnya.

Ia membeberkan, KTP dan KK yang diterbitkan sejak Kamis lalu (5/9) hingga Kamis siang (4/10) kemarin, terdata sebanyak 1.150 lembar KK dan KTP, dengan perincian KTP sebanyak 614 lembar dan KK 536 lembar.

“Hingga kini pelayanan  pembuatan KK dan KTP masih berjalan, bisa dipastikan jumlah dua dokumen administrasi kependudukan yang tidak sesuai aturan tersebut dipastikan terus bertambah, karena pelayanan tidak bisa dihentikan,”pungkasnya.(nav)

Bantah, Banggar Bahas Anggaran Perubahan di Surabaya

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID  ---  Anggota dewan yang tergabung dalam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Penajam Paser Utara (PPU) beberapa hari ini berada di Kota Surabaya, Jatim. Isu yang berkembang keberadaan Banggar di Surabaya ini terkait soal pembahasan anggaran perubahan APBD 2013 yang kini sedang berlangsung.
Salah seorang kontraktor lokal PPU menyebutkan, semua anggota Banggar DPRD sekarang di Surabaya. “Informasi yang saya dapatkan semua anggota Banggar sekarang di Surabaya,” tutur salah seorang kontraktor yang tak mau ditulis namanya kepada wartawan, Jumat (18/10).
Ketika informasi ini dikonfirmasikan ke salah satu anggota Banggar DPRD, H Baharuddin Muin, pihaknya membenarkan anggota Banggar DPRD saat ini di Surabaya, tapi bukan membahas anggaran perubahan 2013.
“Ya, semua anggota banggar sekarang di Surabaya, tapi bukan untuk bahas anggaran. Banggar ke Surabaya ini dalam rangka kunjungan kerja menemui DPRD Surabaya,” ujar Baharuddin Muin.
Wakil Ketua DPRD Jon Kenedi juga membenarkan semua anggota Banggar DPRD PPU sekarang berada di Surabaya. Namun, Jon mengelak kunjungan Banggar ke Surabaya dikaitkan dengan pembahasan anggaran perubahan 2013. “Banggar ke Surabaya ini tak ada hubungannya dengan pembahasan anggaran 2013 yang saat ini sedang berjalan. Kunjungan banggar ke Surabaya menemui DPRD Surabaya dalam rangka mencari masukan soal persiapan penyusunan APBD PPU 2014,” tukas Jon. (pam)
Sumber: www.balikpapanpos.co.id

DPRD Bentuk Tim Pengawas Penerimaan CPNS

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID--- Guna mengawasi serta memantau semua tahapan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2013, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) segera membentuk tim pengawas CPNS PPU. Demikian dikatakan, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, kepada Koran Kaltim,  siang kemarin.
Ia menerangkan, tim pengawasan penerimaan CPNS tersebut merupakan bagian dan fungsi DPRD dalam hal melakukan pengawasan dan kontrol legeslatif terhadap perekrutan CPNS di Pemkab PPU. selain mengawasi penerimaan CPNS, pihaknya juga melakukan pengawasan tenaga honorer yang masuk dalam kategori 2 (K2) bakal diangkat menjadi CPNS tahun ini.
“Pengawasan kami tidak sebatas hanya dalam penerimaan CPNS dari jalur  umum tetapi juga untuk perekrutan CPNS jalur Honorer yang masuk dalam K2,”ujarnya.
Dijelaskannya, tim pengawas tersebut nantinya berasal dari lintas fraksi dan beranggotakan sekitar lima orang anggota fraksi yang ditunjuk. Tim juga akan membuka posko pengaduan di DPRD PPU.
Menurutnya, pembentukan tim pengawas ini untuk mengantisipasi adanya pengaduan dari masyarakat terhadap adanya indikasi permaian dalam penerimaan CPNS dan K2, jadi apabila masyarakat mengetahui dan menemukan terjadi kecurangan bisa langsung menyampaikan ke DPRD.
“Semua aduan masyarakat tersebut, langsung kami tindaklanjuti dan akan dibahas di tim, jika dalam pengaduan tersebut terbukti dan terdapat unsur melanggar hukum, maka kami lanjutkan kepada intansi hukum di PPU. Pengawasan kami dilakukan sejak mulai seleksi berkas hingga penetapan SK pengangkatan CPNS,”tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI – P) PPU, Sudirman yang juga Wakil Ketua DPRD PPU, menegaskan, PDI-P melalui fraksinya di DPRD telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang mengetahui dan menemukan terjadinya kecurangan.
Selain itu juga, lanjutnya, posko dibuka guna mengantisipasi berederannya isu-isu adanya calo dalam penerimaan CPNS tersebut, bahkan diduga melibatkan oknum anggota DPRD PPU.
“Kami kerap mendengar adanya isu-isu keterlibatan oknum anggota  DPRD yang menjadi calo dalam penerimaan CPNS tersebut, bahkan oknum tersebut telah menerima uang dari pelamar untuk bisa lolos dalam penerimaan CPNS ini,”pungkasnya.
Sudirman berpendapat, tidak masalah jika di lembaga  DPRD memiliki dua posko pengaduan karena selain fraksinya,  DPRD juga  telah membentuk tim pengawas dan posko tersebut. hal ini menurutnya menjadi lebih baik karena dapat saling membantu jika ada temuan,  kalau perlu melakukan investigasi bersama-sama.
“DPRD, PDI – P dan masyarakat,  berharap penerimaan CPNS baik jalur umum maupun jalur K2 di PPU berjalan secara profesional bersih dari  kecurangan ,” pungkasnya. (nav/adv)





Pindah Parpol, Anggota DPR/DPRD Tidak Harus Mundur

JAKARTA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Anggota DPRD yang “dipaksa” mengundurkan diri karena pindah parpol oleh berlakunya ketentuan pemberhentian anggota DPR/DPRD yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) kini dapat bernapas lega. Pasalnya, MK memutuskan aturan tersebut konstitusional bersyarat. Putusan dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dibacakan oleh Ketua MK M. Akil Mochtar dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi pada Rabu (31/7) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Pasal 16 ayat (3) UU Parpol bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai: dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika: (a) partai politik yang mencalonkan anggota tersebut  tidak lagi menjadi peserta Pemilu atau kepengurusan partai poitik tersebut sudah tidak ada lagi, (b) anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya, (c) tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya,” urai Akil.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Ahmad Fadilil Sumadi, merupakan hak konstitusional partai politik yang mencalonkan anggotanya untuk menariknya menjadi anggota DPR atau DPRD dan menjadi kewajiban pula bagi anggota partai politik yang bersangkutan untuk berhenti dari anggota DPR atau DPRD. Dalam kerangka pemahaman yang demikianlah, menurut Mahkamah ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol adalah konstitusional.

Akan tetapi, lanjut Fadlil, apabila partai politik yang mencalonkan yang bersangkutan tidak memberhentikannya sebagai anggota partai dan tidak juga menariknya sebagai anggota DPR atau DPRD, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggota partai politik lain, tidak serta merta berhenti pula menjadi anggota DPR atau DPRD.

“Dalam kasus yang dipersoalkan oleh para Pemohon, para Pemohon pindah menjadi anggota partai politik lain, oleh karena partai politik yang semula mencalonkannya sebagai anggota DPR atau DPRD tidak lagi sebagai peserta Pemilu,” urainya.

Di beberapa daerah yang keanggotaan DPRD mayoritas diisi oleh partai yang tidak lagi ikut dalam Pemilu tahun berikutnya, lanjut Fadlil, maka anggota DPRD secara massal juga akan melakukan perpindahan ke partai politik lain yang menjadi peserta pada Pemilu berikutnya. Dalam jumlah yang signifikan, perpindahan anggota DPRD ini akan menimbulkan permasalahan dalam penggantian anggota yang mengakibatkan DPRD tidak akan dapat melaksanakan tugas konstitusionalnya, padahal pada tingkat daerah, DPRD merupakan bagian penting sebagai unsur dari pemerintah daerah bersama dengan kepala daerah.

“Kekosongan keanggotaan, apalagi dalam jumlah yang signifikan, akan menimbulkan persoalan legitimasi dan legalitas pengambilan keputusan sehingga mengakibatkan kepincangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” paparnya.

Menurut Mahkamah, sambung Fadlil, dalam kasus demikian terdapat dua masalah konstitusional yang harus dipecahkan, yaitu pertama, tidak berfungsinya DPRD menjalankan tugas konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan kedua, terabaikannya hak konstitusional warga negara yang telah memilih para wakilnya.

“Oleh karena itu, untuk menjamin tetap tegaknya hak-hak konstitusional tersebut, Mahkamah harus menafsirkan secara konstitusional bersyarat tentang Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, sehingga tidak menimbulkan persoalan konstitusional baru sebagai akibat terjadinya kekosongan anggota DPR dan DPRD. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon beralasan hukum untuk sebagian,” tandasnya.

Melalui putusan dari permohonan yang diajukan oleh 12 anggota DPRD dari berbagai parpol ini, maka peraturan KPU dan implementasi UU Parpol tidak berlaku bagi anggota DPRD yang pindah partai politik karena partainya tidak lagi menjadi peserta pemilihan umum legislatif (pileg) di tahun 2014, namun aturan itu berlaku bagi anggota DPRD yang pindah parpol, sedangkan partai pengusungnya pada pileg 2009 masih menjadi peserta di pemilu 2014. (Lulu Anjarsari/mh)

Sumber: Mahkamah Konstitusi

Anggota DPRD Pemohon Uji Materi UU Parpol Perbaiki Permohonan

JAKARTA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Sidang lanjutan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali digelar oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (7/5). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh beberapa  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota.

Dalam sidang tersebut, Para Pemohon yang diwakili oleh Guntur Rambe, melakukan beberapa perbaikan dalam permohonannya. Pemohon yang semula mengajukan permohonan sebagai perseorangan, diganti menjadi anggota partai politik. Selain itu, juga mengubah pasal yang diuji. “Jika semula pemohon memohon pengujian terhadap Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (3) UU Parpol, namun dalam perbaikan permohonan, para pemohon menghapus Pasal 16 ayat (3) UU Parpol,” ujarnya di hadapan Majelis Hakim Ahmad Fadlil Sumadi.

Selain itu, perbaikan permohonan lainnya adalah mengubah tuntutan (petitum) permohonan. Jika semula Para Pemohon meminta pasal yang diuji dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, namun diubah menjadi konstitusional bersyarat. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim yang juga dihadiri oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Maria Farida Indrati, mengesahkan beberapa alat bukti. “Sidang berikutnya akan digelar setelah Majelis Hakim membahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim,” jelas Fadlil.

Dalam pokok permohonannya, menjelaskan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 16 ayat (3) UU 2/2011. Menurut Rambe, membatasi hak Pemohon untuk dipilih yang dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3). (Lulu Anjarsari/mh)

Sumber: Mahkama Konstitusi

LKPJ Bupati PPU, Target Pendapatan Nyaris Sempurna

PENAJAM – Bupati Penajam Paser Utara H Andi Harahap menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2012, kepada DPRD pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD H Nanang Ali, Senin (6/5).

Bupati mengatakan,  sebagaimana amanat UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 27 ayat (2), adalah kewajiban konstitusi kepala daerah memberikan LKPj pelaksanaan APBD anggaran 2012 kepada DPRD sekaligus memberikan informasi atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.
Pelaksanaan APBD  tahun 2012, telah dapat berjalan sesuai ketentuan. Ini tidak terlepas dukungan perangkat pemerintah daerah, dan anggota DPRD. “Karena menyadari bahwa persoalan yang dihadapi tetap ada dan menjadi kewajiban bersama mencari solusi sesuai bidang tugasnya,” kata Bupati.
LKPj pelaksanaan APBD 2012  secara garis besar sebagai berikut, target pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 1,56 triliun, dan  realisasi Rp 1,49 triliun atau 95,81 persen. Target belanja daerah sebesar Rp 1,67 triliun, realisasi Rp 1,29 triliun atau capaian 77,62 persen.
Bupati juga menyampaikan permasalahan sebagai tantangan dalam pelaksanaan pembangunan,  yang dibiayai  oleh  APBD tahun 2012 karena belum sinerginya  antara kebijakan pemerintah pusat, provinsi dengan  pemerintah  kabupaten,  terutama untuk kegiatan yang  bersumber  dari  dana APBN, seperti tugas pembantuan, DAK  dan  dekonsentrasi.
Terhadap beberapa permasalahan tersebut, langkah yang dilakukan adalah diperlukannya koordinasi antara unsur pemerintah daerah dengan pusat  mengenai  alokasi  anggaran  sektoral  yang  berasal  dari  APBN, sehingga tidak terjadi tumpang tindih pekerjaan dilapangan, dengan alokasi  anggaran  yang  disediakan pemerintah  daerah.
Juga memandang perlu menyampaikan keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan, yang dibiayai APBD tahun 2012 antara lain, penuntasan wajib belajar dua belas tahun, dengan penyelenggaraan pendidikan bebas iuran 12  tahun,  meningkatnya angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni tingkat SMA.
Selain itu, ketersediaan prasarana kesehatan sudah memadai, hanya perlu peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,  baik di RSUD, Puskesmas, Pusban, Puskesmas keliling dan posyandu. Di Dinas Pekerjaan Umum  pada tahun 2012 meliputi peningkatan dan pembangunan jalan kabupaten, dengan panjang jalan 900,44  kilometer, meningkat sepanjang 51,5 kilometer dari tahun sebelumnya.
 Tahun 2012 panjang jalan berdasarkan permukaan aspal 340,95 kilometer, meningkat sepanjang 182,38 km dari tahun sebelumnya. Kondisi status jalan kategori baik sepanjang 506,18 kilometer, meningkat sepanjang 183,02 kilometer. Kategori sedang 17,21 kilometer, jalan rusak berkurang 72,15 kilometer dan jalan rusak berat berkurang sepanjang 3,98 kilometer.
Pada urusan bidang kependudukan dan catatan sipil, warga yang mendapatkan akte kelahiran sebanyak 15.395 orang, akta perkawinan 67 orang dan akte kematian 130 orang. Bidang sosial tenaga kerja, terdapat 2.466 orang tenaga,  2 orang warga asing, UMK tahun 2012 sebesar Rp 1.303.900, dan tahun 2013 menjadi Rp 1.903.262.
Perikanan dan kelautan, tahun 2011 produksi 4.428,9 ton, tahun 2012 meningkat sebesar 44.667 ton. Perikanan darat atau perairan umum sebesar 1.851  ton. Produksi padi sawah tahun 2011 sebanyak  63.633 ton, di tahun 2012  menjadi 66.179 ton, padi ladang sebesar 3.344  ton. Perkebunan, produksi kelapa sawit 2011 sebesar 357.882 ton, tahun 2012 meningkat menjadi 527.736 ton. (hms7/ind)

DPRD Bakal Lanjutkan Raperda Tertunda

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID.— DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Badan Musyawarah (Bamus) bakal membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tertunda Tahun 2012 dalam jadwal kegiatan DPRD  mendatang.  Hal itu diungkapkan Anggota Bamus DPRD PPU, Andi Gunawan Harahap kepada Koran Kaltim, kemarin.

Dikatakannya, pada Tahun 2012 lalu terdapat raperda yang belum dituntaskan, yakni Raperda Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten PPU dan tahun ini akan dimasukkan lagi dalam pembahasan.

Raperda tersebut merupakan satu dari 11 Raperda diusulkan Pemkab PPU, kemudian disahkan DPRD menjadi Peraturan Daerah. Berda-sarkan penjelasan Panitia Khusus (Pansus), ditundanya pengesahan raperda itu karena menunggu pengesahan raperda terkait yang diusulkan Pemprov Kaltim.

“Perda ini perlu sinkronisasi dengan pemerintah kabupaten yang memiliki korelasi dengan raperda tersebut, sehingga ketika diterapkan dapat berjalan dengan baik tanpa ada perbedaan pertentangan aturan dalam setiap perda,” jelas Andi Gunawan.

Menurutnya, raperda itu sangat penting dimiliki Kabupaten PPU sebagai payung  hukum agar lahan pertanian tanaman pangan dan holtikultura milik masyarakat tetap terjaga dan tidak mudah di alihfungsikan tanpa ada persetujuan dari pejabat berwewenang di daerah, sehingga lahan tetap difungsikan sebagai lahan pertanian.

“Prinsipnya lahan pertanian di PPU diharapkan semakin eksis dan hasil produksi tetap terjaga dan memenuhi kebutuhan pertanian di daerah. Berbeda apabila tidak ada perda, maka lahan bisa beralih fungsi menjadi lahan lain yang dampaknya membawa kerugian bagi masyarakat PPU,” jelasnya.

Selain raperda, ia juga meminta Pemkab PPU menyiapkan sejumlah raperda agar bisa diusulkan kepada Badan Legislasi (Banleg) DPRD PPU, namun raperda yang disampaikan harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat yang lebih prioritas.

Selain itu, Andi Gunawan melanjutkan terkait raperda Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sudah menjadi salah satu Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di DPRD. Sehingga, pada tahun  ini Raperda PPA bisa ditindaklanjuti pembahasannya.

“Kami berharap, raperda yang dinilai prioritas baik yang tertunda ataupun masuk dalam prolegda dapat dijadwalkan bamus DPRD PPU untuk dibahas demi kesejahte-raan masyarakat PPU, karena keberadaan perda sangat penting sebagai aturan hukum daerah dalam memajukan Kabupaten PPU,” tambahnya. (nav/adv)

Sumber: Koran Kaltim

Mayoritas Anggota DPRD PPU Masih “Nyaleg”

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID–Dari 25 orang yang menjadi wakil rakyat di DPRD Penajam Paser Utara, mayoritas akan maju kembali dalam pemilihan anggota legislatif (pileg) periode 2014-2019. Informasi yang dihimpun koran ini, hanya ada beberapa yang tidak mencalonkan lagi, yakni Musliman (PNI Marhaenisme) dan Kamaluddin Sahar (PPP) dan Hj Jumriah (Golkar). Sementara 1 anggota yakni Andi Gunawan (Golkar) maju sebagai caleg provinsi Kaltim.

Artinya, masih ada 21 wajah lama  yang kembali diusung partai politik masing-masing. Mereka akan bertarung bersama 270 bakal caleg dari 12 parpol peserta yang sudah menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Penajam Paser Utara, untuk memperebutkan kuota 25 kursi di parlemen.

Lalu seperti apa kesiapan dan target parpol kontestan Pemilu menghadapi pesta demokrasi 5 tahunan itu? Tentu semuanya memasang target maksimal. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) misalnya, yakin bisa menempatkan 5-6 wakilnya di parlemen. Jumlah itu dianggap realistis mengingat calon-calon yang dipasang memiliki kualitas dan kapasitas mumpuni. Seperti Sudirman, Hartono Basuki dan Habir yang saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD. Kemudian ada Taufik yang menjabat bendahara partai, serta istri wakil bupati PPU. “Sangat realistis target kami,” tegas Hartono Basuki, yang juga menjabat sekretaris DPC PDIP PPU.

Lalu Partai Demokrat juga sedang berjuang untuk mendapat 4 kursi agar bisa membentuk fraksi sendiri. Wakil Ketua DPC Demokrat PPU Jon Kenedi mengatakan, kalkulasi 4 kursi itu tersebar di 3 dapil, masing-masing Penajam, Babulu-Waru dan Sepaku. “Insya Allah, kita berjuang semaksimal mungkin,” tegas Jon yang masih tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD PPU.

Hal sama diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra PPU Suyadi. Dengan melihat komposisi caleg yang diusung, target mendapat 1 fraksi di dewan juga bukan hal yang mustahil, karena selain dirinya, masih ada nama Anwar Sanusi dan Baharuddin Muin, dimana keduanya memiliki basis massa yang kuat. “Kalau sekarang hanya 1 kursi, Insya Allah di Pemilu nanti bisa 3 atau 4 kursi,” ujarnya.(ind2/kpnn)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

11 Anggota DPRD Uji Materi UU Parpol Di MK

JAKARA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID– Sebelas orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten dan kota mengajukan uji materi UU Partai Politik (Parpol) ke Mahkamah Konstitusi (K), Kamis (18/4). Mereka merasa dirugikan karena tak dapat mencalonkan diri dalam Pemilu 2014 karena berasal dari Parpol tak lolos verifikasi peserta Pemilu.

Mereka memprotes ketentuan UU yang berlaku bahwa untuk mencalonkan diri harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari Parpol asal. Kemudian, bergabung ke Parpol lolos Pemilu.
“Namun, pemohon tidak dapat pindah ke Parpol peserta Pemilu 2014, kecuali mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD,” ujar kuasa hukum permohon, Adi Mansar dalam sidang pendahuluan di MK, kemarin.
Pasal diujikan pemohon yakni pasal 16 ayat 1 huruf (c) dan (d), dan ayat 3 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol.
Pasal 16 ayat 1 huruf (c) dan huruf (d) berbunyi ‘Anggota Parpoldiberhentikan keanggotaannya dari Parpol apabila (c) menjadi anggota Parpol lain atau (d) melanggar AD dan ART.
Menurut Adi, kemunculan UU Parpol ahun 2011 tak memenuhi aspek pembentukan perundang-undangan.
“UU itu mengakibatkan kewenangan para pemohon diberikan UU tentang Susunan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi terganggu,” jelasnya.
Karena itu, pemohon meminta K menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945. (vn)

Sumber: Koran Kaltim

Masuk Gerindra, Politisi PP Siap Mundur

PENAJAM – Anwar Sanusi, menyatakan diri maju sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2014 lewat Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Untuk itu, dia siap mengundurkan diri dari dari Partai Patriot (PP), partai politik yang membawanya duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Saat ini saya sedang membuat surat pengundurkan diri dari PP, karena saya telah resmi mendaftar ke Partai Gerindra untuk maju di Pemilu Legislatif (Pileg) tahun 2014 sebagai caleg DPRD PPU,” ujar Anwar, Selasa (2/4) siang kemarin.

Kepada Koran Kaltim, Anwar mengaku telah meminta formulir model BB 5 ke KPU PPU. BB 5 merupakan surat pernyataan mengundurkan diri dari partai lama. Surat pengunduran diri itu dibutuhkan Gerindra guna memastikan status Anwar di PP. “Saya targetkan dua minggu ke depan surat pengunduran diri saya selesai,” tegasnya.

Menurut Anwar, selama ini ada beberapa kalangan menilai pengunduran diri berimbas Pergantian Antar Waktu (PAW). Diyakininya, PAW tidak serta merta dilakukan, tapi hanya pernyataan saja. Semua itu tergantung kebijakan PP. Setelah resmi mendaftar sebagai Caleg Gerindra, dirinya masih menjadi anggota DPRD PPU dan itu telah ditegaskan dalam Surat Keputusan (SK) pengangkatannya yang dikeluarkan Gubernur Kaltim. “Saya masih berstatus anggota DPRD PPU dari partai lama. Sebab SK itu berlaku selama lima tahun dan waktu periodenya belum habis atau masih berlaku,” tandasnya.

Ia menerangkan, sesuai Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013, PAW anggota DPRD intinya berada di tangan partai. Pelaksanaan PAW sendiri ada mekanisme yang harus dilalui partai. Tidak hanya dia, Baharuddin Muin yang juga rekan separtainya di gedung DPRD PPU, melakukan langkah sama. Keduanya pindah partai, karena pendukung atau  konstituen mereka meminta untuk maju kembali menggunakan perahu Gerindra. Ditambah instruksi DPP PP yang meminta kader pindah ke Gerindra.

Sekretaris DPRD PPU, Firmansyah, mengaku hingga kini belum tahu berapa anggota dewan yang pindah partai. Pihaknya belum resmi menerima surat pengunduran diri mereka yang loncat partai. “Yang saya tahu hanya dua anggota yang hijrah ke partai lain,” tukasnya. (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Categories