Anggota DPRD Periodeo 2014-2019 Dilantik 18 Agustus 2014

Sekwan-DPRD-FIRMANSYAH.-S.Sos-.MM-webPENAJAM - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2014-2019 akan dilantik 18 Agustus mendatang. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Firmansyah. Persiapan pelantikan 25 anggota dewan terpilih mencapai 80 persen.
Dia menuturkan, sekretariat DPRD mempersiapkan 1100 undangan dalam acara pelantikan. Selain keluarga anggota dewan, pihaknya mengundang pejabat, lurah/kepala desa, tokoh-tokoh partai, dan LSM. “Khusus keluarga anggota dewan kami persiapkan 625 undangan, disebar mulai 14 Agustus. Gladi bersih tanggal 15,” tuturnya.
Selain undangan pelantikan, kata Firmansyah, persiapan lainnya termasuk, jas anggota dewan, pin emas, dan baju dinas. “Kalau baju dinas dan jas masing-masing anggota dewan dapat empat pasang, satu pin emas seberat 10 gram masing-masing anggota dewan,” katanya.
Anggaran pelantikan dan pengadaan pakaian dinas dan pin emas, diperkirakan menelan biaya ratusan juta rupiah. Anggaran bersumber dari APBD murni tahun 2014, namun Sekwan enggan mengungkapkan biaya yang digunakan pada pelantikan anggota dewan 18 Agustus mendatang. “Saya tidak bisa memastikan berapa totalnya, yang jelas ratusan juta rupiah,” tandas Firmansyah. (*/say/waz/k14)

Pembahasan Anggaran Perubahan Bakal Molor

NANANG-ALI,SEPENAJAM- Terlambatnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), disebabkan keterlambatan dari pihak pemerintah daerah menyusun dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan PPU 2014. Padahal, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU telah mengagendakan rapat paripurna untuk pembahasan APBD perubahan pada Juli lalu.

“Pada saat penyusunan program kerja bulan Juli, kita sudah luangkan waktu dua kali untuk rapat paripurna. Namun kesiapan pemerintah daerah belum menyampaikan dokumen baik itu PPAS 2015 maupun PPAS APBD perubahan 2014,” ujar Ketua DPRD PPU Nanang Ali pada Balikpapan Pos, Kamis (7/8) kemarin.

Dirinya mengaku, pihaknya telah menerima PPAS tersebut beberapa hari yang lalu. Karena banyaknya agenda DPRD, sehingga pembahasan APBD perubahan bakal molor. “Baru disampaikan pemerintah minggu kemarin, dengan sisa waktu jabatan DPRD kurang 10 hari lagi dan padatnya kegiatan yang belum selesai, sehingga pembahasan anggaran perubahan itu setelah pelantikan anggota DPRD yang baru,” ucap Nanang.

Politisi partai pohon beringin itu menuturkan, setelah pelantikan aggota DPRD periode 2014-2019 tidak serta merta langsung melakukan pembahasan anggaran perubahan tersebut. “Setelah pelantikan anggota DPRD yang baru, kita menyusun tata tertib DPRD maupun kode etik, dan setelah pelantikan unsur pimpinan.

Setelah itu, baru kita marathon untuk menyelesaikan kegiatan yang tertunda di tahun 2014 ini, mulai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 2013 yang belum selesai, ditambah lagi APBD perubahan 2014 dan sekaligus APBD perubahan 2015 akan kita bahas,” tutur Nanang.

Ketua DPRD menyatakan, pembahasan anggaran perubahan 2014 itu akan dimulai pada September mendatang. “Estimasi pembahasan September, karena masih ada waktu yang cukup panjang, kita juga bisa menyelesaikan anggaran perubahan 2015,” pungkasnya.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

Anggota DPRD PPU Kunjungan Kerja ke Diskominfo Kaltim

H.ANDI.M.YUSUF,-SHSAMARINDA– Jajaran Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam rangka diskusi mengenai rencana pembentukan Diskominfo di tiap Kabupaten/Kota.

 

“Kedatangan kami ke Diskominfo Kaltim dengan maksud ingin bersilaturahmi dan juga berdiskusi mengenai pembentukan Diskominfo di Kabupaten. Saat ini Diskominfo menjadi pusat informasi untuk publik dari segala sumber baik dari tiap SKPD maupun informasi Pemprov lainnya,” papar Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Yusup di WIEK Diskominfo, Kamis (3/7).

 

Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 2009 telah diterbitkan edaran Gubernur Kaltim bahwa setiap Kab/Kota dimaksudkan bisa membentuk Diskominfo berdasarkan rincian dasar hukum dan 3 sektor yaitu pos dan telekomunikasi, informasi publik dan media massa serta aplikasi dan telematika.  Diskominfo diharapkan akan menjadi gerbang dari semua informasi.

 

“Tahun 2009 ada edaran Gubernur agar tiap Kab/Kota membentuk Diskominfo. Namun, hanya Tarakan dan Kukar yang menindaklanjuti, padahal Diskominfo akan menjadi gerbang dari semua urusan, jika tidak berdiri sendiri maka akan menyulitkan urusan seperti PPID, LPSE, E-Gov dll,” ucap Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Atmaji.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bidang TI Diskominfo Kaltim Ahmad Mulyadi mengatakan pentingnya tiap Kab/Kota mendirikan Diskominfo adalah untuk memudahkan membantu program Pemprov Kaltim mewujudkan sistem komunikasi berkualitas, merata, dan berkeadilan melalui perencanaan yang mengacu tiga isu strategis, yakni perbaikan elektronic government (e-Gov), menuntaskan blankspot area, dan pemerataan penyebarluasan informasi.

 

“E-Gov ini mendorong Kab/Kota dalam mempercepat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luas khusunya di Kaltim,” katanya. (cht)

Sumber: Diskominfo Kaltim

Pemkab Diminta Beri Penjelasan LKPJ Secara Transparan

MUSLIMANPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  tahun 2013 Kabupaten DPRD  Penajam Paser Utara (PPU), memberikan rekomendasi kepada Pemkab PPU, meminta agar memberikan penjelasan final secara transparan dan akuntabel sehingga DPRD dan masyarakat mendapatkan informasi  dengan benar.
Ketua Pansus LPKJ DPRD PPU, Musliman ketika dilaksnakan rapat paripurna istimewa DPRD PPU tentangpenyampaian rekomendasi terhadap LKPJ akhir tahun 2013 Kabupaten PPU, Kamis siang (12/6), yang dipimpinan Ketua DPRD PPU, H Nanang Ali, dihadiri, Bupati, H Yusran Aspar, Wakil Ketua I DPRD, H Sudirman, Wakil Ketua II DPRD, Jon Kenedi dan undangan lainnya.
Diungkapkannya, sesuai dengan PP Nomor 3 tahun  2007  tentang LKPJ, tolak ukur penilaian terhadap kinerja Pemerintah adalah dapat menjalankan  visi misi daerah yang  selaras dengan RPJMD, RPJPD, KUA dan PPAS serta program di APBD.
“Berdasarkan analisa realisasi pendapatan dan belanja daerah penyajian informasi yang diberikan tidak lengkap, sehingga berdampak sulitnya kami menyelusurinya, informasi total pendapatan dan belanja juga tidak jelas, oleh karena itu kami minta agar dicari tahu apa penyebabnya sehingga informasi tersebut tidak lengkap,”ujarnya.
Ia membeberkan, berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh bupati pada 14 Mei 2014 silam, total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun lebih, diketahui dua pos pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Perimbangan tidak tercapai target. Dimana pendapatan terbesar masih berasal dari dana perimbangan, sedangkan PAD masih sangat kecil, artinya masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergali, hal ini menjadi tugas Pemkab untuk menggalinya apalagi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB – P2) sudah dilimpahkan ke Pemkab PPU untuk dikelola sendiri.
“Kami juga meminta agar, semua program diawasi dengan baik agar program – program di setiap SKPD dapat berjalan sesuai harapan, karena ada beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya sangat rendah,”pintanya.
Dituturkannya, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran dana tidak terduga  nol persen padahal nilai cukup tinggi hingga mencapai Rp1 miliar lebih, maka Pemkab diminta untuk memberikan penjelasan terhadap itu. Selain itu dana itu harus diawasi serta dikembalikan ke Kas daerah. Sisa lebih penggunaan Anggaran (Silpa) juga perlu dicermati dalam PAD agar bisa sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketua DPRD PPU, Nanang Ali saat memimpin rapat mengatakan, sidang paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2014 merupakan tindaklanjut penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2013 dimana DPRD telah membentuk Pansus guna melakukan analisasi, kajian dan pendalaman terhadap LKPJ yang hasilnya berupa rekomendasi DPRD PPU.
“Rekomendasi ini mengandung makna startegis proses pembangunan selama  satu tahun. Rekomendasi itu juga bersifat kritik dan masukan membangun agar dapat dijadikan acuan program setiap SKPD kedepan,”jelasnya.
Pada  kesempatan itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam pidatonya mengatakan, LKPJ kepala daerah merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dengan ruang lingkup mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembentukan dan tugas umum pemerintahan.
Dengan telah disampaikannya Laporan pansus DPRD ini, terangnya,  yang memuat rekomendasi berupa saran dan  koreksi terhadap Penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD dan  unit kerja agar menjadikan rekomendasi ini sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada SKPD yang telah menyajikan data LKPJ dan DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2013, sehingga amanat  Pasal 23 PP Nomor 3 Tahun 2007 dapat kita tuntaskan secara bersama – sama,”pungkasnya.***   

Raperda RPJMD PPU Tahun 2014-2018 Disetujui

dprd webPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID— DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten PPU saat dilaksanakan rapat Paripurna DPRD PPU penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda berasal dari kepala daerah dan Raperda Inisiatif DPRD PPU, Rabu pagi (28/5) kemarin.

Ketua DPRD PPU, Nanang Ali seusai memimpin rapat mengatakan, dari tiga fraksi yang ada, fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui jika RPJMD ditetapkan menjadi Perda sementara fraksi Partai Golkar menolak menyetujui Raperda itu. Karena hanya satu fraksi saja yang menolak, maka Raperda RPJMD ini memenuhi syarat untuk disahkan.

“Hanya fraksi Golkar saja yang tidak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, tetapi sesuai mekanisme, RPJMD masih tetap dapat disahkan menjadi Perda,”ucap Nanang.

Menurutnya, pendapat fraksi tidak harus bulat sama, tetapi jika memenuhi korum dimana dua fraksi menyetujuinya, maka RPJMD itu tetap dilanjutkan proses untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten PPU.

Ia menjelaskan, setelah Raperda RPJMD ini disetujui untuk disahkan menjadi Perda, maka langkah selanjutnya, adalah menyampaikan ke Pemerintah propinsi kaltim untuk dilakukan konsultasi dan koreksi, hasilnya jika ada koreksi maka dilakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan menjadi Perda PPU. “RPJMD ini juga akan disesuaikan RPJMD Propinsi karena memiliki keterkaitan juga sehingga harus disampaikan ke Pemprop,”katanya.

Menurutnya, dalam RPJMD banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang harus dijadikan dasar untuk pelaksanaan program daerah di setiap SKPD dan menjadi kegiatan prioritas daerah, karena RPJMD untuk merupakan penjabaran misi visi kepala daerah yang wajid dilaksanakan. Contohnya seperti masalaha batas wilayah daerah, peruntukan kawasan dan lahan di PPU, pembangunan infrstruktur, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan lainnya di PPU untuk lima tahun kedepan.

“RPJMD ini merupakan landasan dan acuan pembanguan di PPU lima tahun kedepan termasuk dasar untuk melakukan pembahasan APBD di tahun 2014 hingga 2018 mendatang. Dalam segi pengawasan pelaksanaan RPJMD ini kami tetap konsisten dengan apa yang sudah kita perdakan,”tegas Nanang.

Sementara itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam sambutannya mengatakan,    Dengan disetujuinya atau ditetapkannya Raperda RPJMD itu, maka Pemkab PPU telah memiliki payung hukum arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU dalam tenggang waktu lima tahun ke depan, dengan demikian Perda tersebut nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh setiap stake holders Pemkab.

Diakuinya, walaupun dalam proses pembahasan Raperda ini  terjadi berbagai perdebatan yang cukup alot, namun tetap menghormati etika berdiskusi. Akhirnya dari hasil konsultasi ataupun pembahasan bersama tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu semua merupakan proses gambaran riil dari hakekat demokrasi yang sedang dibangun bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat.

“Tidak berlebihan jika, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah bersungguh-sungguh dan berkerjasama dengan Pemkab yang telah melakukan pembahasan Raperda yang akhirnya pada hari dapat disetujui bersama,”katanya.

Selain menyetujui pengesahan Reparda RPJMD, DPRD juga menyetujui disahkannya Raperda PPU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga di Kabupaten PPU. Hadir dalam rapat tersebut, Wabup PPU, H Mustaqim MZ, sejumlah anggota DPRD PPU, serta undangan lainnya. (***)

DPRD PPU Kunjungi Satpol PP Paser

Ketua Komisi I DPRD PPU. H Andi M YusufTANA PASER, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Guna meningkatkan peranannya dalam hal penegakan peraturan, Kamis (24/4), Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara H Andi Muhammad Yusuf bersama enam legislator PPU lainnya, yakni Habir, Syarifah Ainun Yariyah, H Ahmad Badaraini, Safaruddin SH, Syamusuddin Ali dan Suyadi tidak segan – segan bertandang ke Markas Besar (Mabes) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser untuk berbagi mengenai masalah penegakan peraturan dan disiplin.

Kunjungan mereka disambut  antusias oleh Kepala Kantor Satpol PP Paser HM Guntur. “Kami menerima siapa saja yang ingin mencari informasi disini, termasuk anggota DPRD Komisi I Kabupaten PPU. Apalagi ini menyangkut dasar kinerja Satpol PP dalam penegakan peraturan di Paser,” urai Guntur.
Kunjungan tersebut sebagai silaturahmi dan belajar bersama untuk meningkatkan peranan Komisi I DPRD Kabupaten PPU
“Pada dasarnya, kami tidak pernah melarang PKL untuk berdagang, bahkan kami arahkan mencari yang terbaik untuk hasil yang memuaskan dari dagangan mereka. Hasilnya, kami tidak pernah mengalami kesulitan bahkan kekerasan,” terangnya.
Menurut Guntur, tindak kekerasan tidak perlu terjadi saat penertiban dan penggerebekan. Karena Satpol PP Kabupaten paser mengutamakan pendekatan  kepada masyarakat yang sifatnya informal, sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat akan nilai sebuah peraturan dalam perkembangan pembangunan Paser.
Sedangkan untuk persoalan yang lain, lanjut Guntur, yaitu IMB, tuna wisma, tuna susila, Miras dan pelajar yang membolos dan terjaring razia, sekarang ini prosesnya bisa cepat. Hal ini disebabkan adanya koordinasi dengan pihak lain yang tepat.
“Kami lebih mengedapankan komunikasi dan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan sekolah. Ketika terjadi permasalahan kita tinggal berkoordinasi,” katanya. (sur214)

Sumber: Koran Kaltim

DPRD Jadwalkan Pengesahan RPJMD Tahun 2013-2018

Sekwan-DPRD-FIRMANSYAH.-S.Sos-.MM-webPENAJAM – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sepakat menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Mene-ngah Daerah (RPJMD) tahun  2013 – 2018 Kabupaten PPU pada Selasa (22/4) . Demikian dikatakan, Sekretaris DPRD PPU, Firmansyah kepada Koran Kaltim siang kemarin.

Dijelaskan, seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Banmus telah sepakat untuk menjadwalkan pengesahaan RPJMD kabupaten PPU pada 22 April besok. Sehingga saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan rapat paripurna tersebut, baik dari hal susunan acara, lokasi rapat hingga membagikan undangan kepada sejumlah terkait.
“Dijadwal, dalam rapat paripurna tersebut seluruh anggota DPRD hadir. Kami juga mengundang bapak Bupati PPU, H. Yusran Aspar  dan Wabup H Mustaqim MZ  termasuk juga termasuk seluruh pejabat SKPD dilingkungan Pemkab PPU, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta tokoh masya-rakat dan agama se PPU,”ujarnya.
Terpisah Wakil Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi men-uturkan, pengesahan RPJMD tersebut merupakan pengesahan kesepakatan gabung  dari  tiga fraksi yakni fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi  Gabungan, pengesahan RPJMD tersebut merupakan tanggungjawab DPRD yang harus dituntaskan.
“Kami telah setuju untuk mengesahkan RPJMD dan sangat mendukung agar segera disahkan sebagai landasan pembangunan di PPU kedepan. Hal itu juga diungkapkan rekan – rekan anggota lainnya jika pengesahan sepakat dilakukan seusai Pemilu legislatif,”aku Jon.
Menurutnya, RPJMD ini merupakan rencana pembangunan yang menjabarkan pelaksanaan  program pem-bangunan Pemkab PPU sesuai misi visi Bupati dan Wabup PPU, sehingga misi visi itu dapat berjalan sesuai harapan masyarakat PPU. Karenanya  RPJMD hasrus  dijadikan sebagai patokan dalam ang-garan APBD lima tahun kedepan.
“Untuk mencapai dan mewujudkan pelaksanaan misi visi kepala daerah tersebut dibutuhkan dukungan anggaran dalam APBD oleh karena itu, pengajuan APBD setiap tahunnya harus menggambarkan RPJMD yang telah disahkan ini,”jelasnya.
Selain itu,  RPJMD yang disahkan nantinya, harus menjadi pegangan setiap SKPD dalam pelaksanaan fungsi tugas pokoknya mem-berikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program pembangunan. Jika ada SKPD melenceng dari RPJMD maka mustahil visi misi ter-capai.“Kami sebagai lembaga legislatif sebagai wakil rakyat di daerah harus mendukung setiap program yang telah dicanangkan oleh esekutif (Pemkab,red). ***

 

Akibat Reses dan Pemilu, RPJMD PPU Disahkan Usai Pileg

NANANG-ALI,SEPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2013–2018 bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD PPU. Pengesahan itu akan dilakukan setelah usai Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang. Demikian diungkapkan Ketua DPRD PPU, H Nanang Ali (3/4/2014).

“Kami (DPRD,red) PPU telah rampungkan pembahasan Raperda tentang RPJMD 2013–2018 yang disampaikan Pemkab PPU beberapa waktu lalu, dan telah dijadwalkan untuk disahkan jadi Perda melalui rapat paripurna DPRD setelah Pileg,” ucap Nanang Ali.
Ia menjelaskan, tertundanya pengesahan RPJMD PPU akibat anggota DPRD melaksanakan reses dan kebetulan juga disibukkan  sosialisasi Pemilu, sehingga belum bisa jadwalkan kegiatan rapat paripurna sebelum Pemilu guna membahas dan mengesahkan sejumlah Raperda termasuk pengesahan Raperda RPJMD tersebut.
“Kami paham dan mengerti kondisi teman–teman anggota DPRD PPU, tidak mungkin kami jadwalkan rapat paripurna, sementara masih sibuk sosialisasi,” tambahnya.
Untuk diketahui, saat ini terdapat 30 draft Raperda harus dibahas dan disahkan DPRD, sementara sisa masa tugas anggota DPRD PPU diyakini tak mampu menuntaskan 30 Raperda diajukan pemerintah. Untuk membahas dan melakukan pengkajian Raperda perlu waktu, sehingga tidak menuntut pihaknya menuntaskan semuanya.
“Sebanyak 30 Raperda diusulkan Pemkab PPU jelas tidak mungkin diselesaikan, mengingat masa jabatan seluruh anggota DPRD yang ada berakhir pada Agustus mendatang. Paling banyak kami mampu selesaikan 15 Raperda saja,” tambahnya .
Ia menjelaskan, 30 Raperda akan diajukan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD guna dibahas mana Raperda yang masuk skala prioritas untuk segera diselesaikan, kemudian DPRD dalam pembahasan raperda harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mempelajari, meneliti dan mengkaji.
“Setiap Pansus akan melakukan pengkajian, kelayakan sejumlah Raperda usulan itu, sebelum lanjut tahap selanjutnya dalam proses pembuatan Perda PPU,” tambahnya. ***

DPRD PPU Minta Distamben Aktifkan PIT

Ir.H.HAMDAMPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Komisi III DPRD Penajam Paser Utara (PPU) meminta Dinas Pertambangan dan Energi(Distamben) PPU mengaktifkan PNS Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT) yang bertugas mengawasi pertambangan di PPU.

“Kami sudah meminta Distamben aktifkan PIT, sehingga seluruh kegiatan tambang di PPU bisa diawasi. Jika terjadi masalah tambang, baik dilakukan perusahaan ke masyarakat atau pelanggaran aturan, maka PIT bisa bertindak sesuai prosedur,” ucap Wakil Ketua Komisi III DPRD PPU, Hamdam (26/2/2014), kemarin.
Sesuai keterangan Distamben mengaku keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan atau skill PIT dibuktikan dengan sertifikat Dirjen Mineral, Batu Bara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga pengawasan tambang  tak bisa dilakukan PIT.
Menurutnya, keberadaan PIT atau pengawas tambang saat ini di PPU dibutuhkan karena inspektur tambang dapat bertugas  menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat terhadap pelanggaran dilakukan pengelola tambang.
Selain itu, lanjut Hamdam, inspektur tambang juga akan bertindak aktif mengawasi dan membina tambang, sehingga menganut standar operasional sesuai aturan yang ada, termasuk memberi peringatan jika perusahaan melanggar. Sehingga  dapat mencegah semakin luasnya pelanggaran tersebut.
Seperti diketahui, kewenangan inspektur tambang sesuai fungsi dan tugasnya melanjutkan penuntasan masalah,  hingga pada tahap menghentikan sementara aktifitas tambang dianggap melanggar aturan. “Keberadaan PIT di PPU diperlukan, seiring banyaknya investasi tambang swasta di PPU agar aktifitas tambang sesuai aturan,” tandasnya. ***

DPRD: Timsel KPU PPU Harus Profesional dan Independen

ANDI-GUNAWAN.HPENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meminta agar tim seleksi (timsel) calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU bekerja profesional dan independen sesuai Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2013. Demikian dikatakan, Anggota DPRD PPU, Andi Gunawan Harahap, Senin (24/2).

Ia menuturkan, keberadaan timsel tersebut merupakan penentu politik di PPU lima tahun kedepan, karena itu dalam bekerja, setiap anggota timsel bertanggung jawab besar terhadap kemajuan politik di PPU, karena harus menentukan 10 kandidat calon  komisioner KPU sebelum ditetapkan lima nama anggota terpilih oleh KPU Kaltim.
“Kami berharap komisioner KPU yang terpilih adalah orang–orang terbaik dari yang terbaik, sehingga pelaksanaan pemilu atau kebijakan politiknya dapat lebih baik dari sebelumnya,”katanya.
Ia optimis, timsel mempunyai harapan sama dengan masyarakat PPU dimana anggota KPU terpilih nanti harus memiliki kualitas yang tak diragukan lagi, serta dapat bekerja sesuai aturan dan ketentuan berlaku. Karena itu, seluruh timsel harus mengabaikan kepentingan pribadi atau  golongan, kemudian bekerja sesuai aturan.
Bahkan, anggota timsel juga harus memiliki komitmen memilih calon secara benar dan obyektif, jika tak layak dipilih sesuai PKPU , maka jangan dipaksakan. Pilihlah masyarakat yang dinilai berkualitas, sebab tugas anggota KPU selama lima mendatang akan lebih berat dibanding tahun sebelumnya.
“Anggota KPU terpilih harus siap bekerja sepenuh hati, setelah mereka dilantik maka tugas berat sudah menanti, yakni penyelengaraan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden 2014,” ungkapnya.
Menurutnya, selama ini kerja timsel perlu di apresiasi, karena menegaskan tetap berpegang teguh dengan PKPU dan UU berlaku. Diharapakan seluruh masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan terhadap calon yang dinyatakan lolos seleksi berkas.
“Kami berharap timsel mengakomodir masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon anggota KPU PPU yang lolos 20 besar, sehingga anggota KPU yang dilahirkan membawa suasana baru dalam perpolitikan di PPU kearah yang lebih baik,” harapnya. ***

Categories