Komisi II DPRD PPU Dalami PNPM-MPD ke BPMPD Kaltim

SAMARINDA, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID --- Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU) berkunjung ke Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kaltim di Samarinda, Senin (30/9), untuk mendalami mekanisme PNPM-MPd. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi II, Musliman itu dirangkai dengan Rapat Koordinasi (rakor) yang dipimpin Kepala BPM-PD Kaltim, H Moh Jauhar Efendi.
"Kedatangan Komisi II DPRD bersama perangkat BPM-PD PPU ingin mengetahui mekanisme kerja PNPM-MPd. Mulai kegiatan yang bisa dilakukan melalui PNPM-MPd, hingga kewajiban Pemda memberi dukungan anggaran berupa dana pendamping minimal 5 persen dari total APBD kabupaten," ucap Jauhar yang ditemani Kabid Teknologi Tepat guna (TTG), Ramadhan.
Menurut Jauhar, dana pendampingan untuk kegiatan PNPM-MPd di 10 kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara termasuk besar. Jauhar tidak menyebut besaran dana pendampingan yang dialokasikan APBD Kaltim setiap tahun. Yang jelas, menurut dia, dana sharing yang dialokasikan jauh melebihi kewajiban yang diamanatkan sebesar 5 persen dari total APBD Kaltim.
Kenyataaan tersebut diakui sebagai implementasi komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam kaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan para pucuk pimpinan Kaltim ini sudah sepakat akan melanjutkan pola-pola program PNPM-MPd jika benar-benar berakhir 2014 mendatang.
"Sasarannya kan jelas untuk membantu masyarakat tidak mampu. Jadi, tidak masalah pola-pola PNMP-MPd diadopsi dalam kegiatan tingkat daerah. Apalagi pelaksanaannya terbilang berhasil dan dianggap sebagai penyumbang menurunnya tingkat kemiskinan di Kaltim," timpalnya.
Meski begitu, perlu turut dipersiapkan pengawalan pengelolalan dananya agar tidak ada penyimpangan. Dengan demikian permasalahan pengelolaan dana PNPM-MPd yang tidak tepat sasaran bisa di atasi. "Mekanismenya harus dimantapkan. Karenanya perlu punishment atau sanksi. Di antaranya melalau kebijakan ketika terjadi penyimpangan maka ditanggung renteng oleh pelaksana satu kabupaten. Dananya tidak disalurkan semua, sehingga diharapkan dijaga bersama," katanya.
Sementara Ramadhan mengatakan, namanya suatu kegiatan ketika ada awal maka akan ada akhir. Maka bukan mustahil jika PNPM-MPd juga akan berakhir. "Yang harus dilakukan adalah transformasi pola/model PNPM-MPd menjadi program pengentasan kemiskinan dengan nama lain. Istilah ganti baju. Sebab program pemberdayaan masyarakat ini banyak dilirik negara-negara lain sebagai contoh," sebutnya.
Lantas Musliman menyebut setelah kunjungannya ke BPMPD Kaltim mendapat tambahan pengertiaan tentang penggunaan dana PNPM-MPd. Ternyata dananya juga bisa dimanfaatkan untuk membangun perumahan layak huni bagi masyarakat miskin. "Dana sharingnya pun bisa bisa lebih besar. Jika sepengethuan saya daerah hanya diwajibkan mengalokasikan dana pendampingan 5 persen, ternyata daerah lain ada yang sampai 15 -- 20 persen," ujarnya.
Menurut dia, hasil pertemuan tersebut akan dijadikan acuan ke depan dalam penganggaran dan pendampingan PNMP-MPd agar pelaksanaannya semakin baik lagi. Termasuk berkaitan pembangunan rumah gakin melalui PNPM-MPd diharapkan dapat mempercepat program pengentasan kemiskinan di Kaltim. (arf-dil/diskominfo)

teks foto :
PETERMUAN : Ketua Komisi II DPRD PPU, Musliman dan Kepala BPM-PD Kaltim, H Moh Jauhar Efendi ketika melakukan pertemuan yang sekaligus Rapat Koordinasi (Rakor)  tentang PNPM-MPd di Samarinda, Senin (30/9). (foto : diskominfo/arif maulana)
Sumber: http://diskominfo.kaltimprov.go.id/

Sosialisasi Raperda Tentang Pembinaan TPA Disosialisasikan

PENAJAM, DPRD-Penajamkab.go.id — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembinaan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) di Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang merupakan inisiatif DPRD PPU, telah disosialisasikan Panitia Khusus (Pansus) I di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Sepaku, Babulu dan Waru, diikuti antusia masyarakat seluruh wilayah tersebut.

Ketua Pansus I DPRD PPU, Jamaluddin dihadapan masyarakat peserta sosialisasi dan didampingi seluruh anggota Pansus menjelaskan, pendidikan Al-Quran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan SDM masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka dipandang perlu meningkatkan kegiatan pendidikan baca tulis Al-Qur’an di Kabupaten PPU.

“Pendidikan Al-Quran merupakan bagian dari kehidupan beragama masyarakat muslim di PPU serta bagian integral dalam kurikulum pendidikan formal yakni pendidikan agama Islam dan sistem pendidikan nasional. Guna mewujudkan terbentuknya SDM itu, Pemkab perlu memberikan dukungan dalam rangka pengembangan dan peningkatan TPA secara sistematis, terarah dan berkesinambungan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Perda PPU tentang Pembinaan TPA.

Dalam sesi tanya jawab dengan warga Sepaku, M. Salim dari TPA Khusnul Khotimah Bukit Raya mengatakan, memberikan apresiasi kepada Anggota DPRD yang telah membuat raperda ini. Pentingnya persyaratan Ijazah TPA untuk masuk ke sekolah menengah pertama karena menjadi bagian dari pendidikan agama Islam di sekolah, namun kenyataan yang ada ternyata masih ada guru SD dan SMP kemampuannya di Al – Qur’an masih lemah, oleh karena itu mohon diintegrasikan antara guru TPA dengan guru SD/SMP agar pengajarannya sama.

“Kami juga memohon agar anggaran untuk TPA diperhatikan karena TPA sangat penting bagi generasi muda kita,” harapnya.

Ungkapan senada juga dikatakan M. Fatoni dari dari TK/TPA Almuhajirin Desa Suka Raja Sepaku, juga memberikan apresiasi kepada Anggota Pansus I DPRD, karena telah merencanakan Perda TPA di PPU, namun untuk pembiayaan secara keseluruhan dibebankan dalam APBD PPU secara keseluruhan.

Abdul Muthalib dari Kelurahan  Pemaluan meminta, agar didalam perda itu  juga mengatur cara berpakaian muslim yang lebih sopan, sehingga umat muslim di PPU menjadi lebih baik dalam berprilaku sehari-hari. ”Kami juga meminta menganggarkan dalam APBD seragam bagi TPA agar kelihatan lebih rapi seperti sekolah formal,”pintanya.

Menanggapi aspirasi masyarakat Sepaku tersebut,  Fadliansyah anggota Pansus I DPRD PPU menjelaskan, semua kegiatan proses belajar mengajar termasuk seragam di TPA tersebut, akan diusahakan dapat dianggarakan dalam APBD PPU. Selain itu sasaran program di TPA bakal dilanjutkan di sekolah formal.

Menurutnya, DPRD dan Badan Kordinasi Pemuda Remaja Mesjid ( BKPMRI ) Kabupaten saling bekerjasama dalam memberikan masukan dalam rangka pembuatan Peraturan Bupati tentang Perda Pembinaan TPA.

Wakidi Wakil Ketua Pansus I, menuturkan,  Ijazah TPA untuk syarat masuk SMP adalah prioritas agar di SMP tetap diajarkan baca Al-Quran sehingga SDM pemuda di PPU menjadi lebih baik dalam bertaqwa kepada Allah SWT. Fungsi  perda ini untuk menguatkan nilai – nilai yang sudah berkembang di masyarakat agar menjadi lebih bagus.

Selain itu, lanjutnya, Lembaga Pendidikan TPA (LP – TPA) nantinya akan dibentuk di setiap kecamatan,  dan orang – orang BKPMRI lah yang punya kompetensi disini untuk menjadi anggotanya. Setiap guru kampung nantinya  masuk di informal, sehingga honornya diakomodir serta di sertifikasi oleh LP-TPA ini.

Sementara dalam pelaksanaan sosilisasi di Kecamatan Babulu pada Kamis (8/11), sejumlah masukkan dan aspirasi masyarakat bermunculan dan disampaikan kepada para anggota Pansus. Antara disampaikan oleh, Imam  warga desa Gunung Makmur Babulu  dari  P3N Nur  Huda,  yang meminta agar ijazah Al – Quran  dari TPA agar menjadi syarat untuk masuk SD, SMP, SMA, Universitas bagi yang beragama Islam hal ini harus ada MoU dengan lembaga pendidikan tersebut, oleh karena itu juga perlu ada legalitas ijazah para santri TPA itu.

Selain itu, lanjut Imam, harus ada kejelasan status TPA ini, apakah nantinya dibawah Dinas Pendidikan, karena kebanyakan pendidikan para guru TPA dari pendidikan umum bukan pendidikan khusus Al– Quran.

Tanggapan dan masukan dari masyarakat di Kecamatan Waru,  juga diterima Pansus I DPRD PPU saat mensosialisasikan Raperda Tentang Pembinaan TPA di kecamatan tersebut, antara lain disampaikan, Abdil Harun Warga Waru, meminta agar guru Al-Quran tradisional terus meningkatkan mutu pendidikan, dan memohon agar guru Al-Quran tradisional diperhatikan secara masimal.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Wakidi Wakil Ketua Pansus I, menjelaskan, guru tradisional masuk di guru informal yaitu guru – guru yang mengajar dirumah, dan pihaknya ingin mengangkat nilai – nilai yang sudah tumbuh subur di masyarakat agar lebih maju dengan mekanisme tertentu,  walaupun guru ngaji di rumah tidak punya TPA tapi standar ngajinya bagus,  maka berhak ikut tes sertifikasi.

Sementara anggota Pansus I Habir menerangkan, Perda ini adalah payung hukum, untuk tekhnis ke bawah akan dituangkan dalam Perbup, dan melalui peraturan inilah menjadi kunci secara teknis, guna mengatur, berapa jumlah pengajar, sertifikasi, tunjangan dan lain-lain.

Ketua Pansus I DPRD menyimpulkan, perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan raperda tentang pembinaan TPA ini, sehingga nantinya dapat menciptakan SDM masa depan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua pihak baik itu pihak sekolah dan komite sekolah serta masyarakat PPU harus memberikan dukungan penuh, agar tujuan Raperda ini setelah disahkan menjadi Perda dapat berjalan dengan baik.***

Raperda Pembinaan Lembaga Tani dan Nelayan Disosialisasikan

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID — Pembinaan tani dan nelayan yang dilakukan oleh Pemkab Penajam Paser Utara (PPU),  diarahkan untuk memperdayakan petani dan nelayan agar memiliki kekuatan mandiri, yang mampu menerapkan inovasi, teknis, sosial dan ekonomi, mampu memanfaatkan azas skala ekonomi, untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna sehingga mampu memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak.

Terkait hal itu, DPRD PPU telah membuat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)  tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan di Kabupaten PPU. Melalui Panitia Khusus (Pansus) I DPRD, Raperda ini telah disosialisasikannya kepada masyarakat di empat kecamatan se-PPU, pada Senin  (6/11) dihadiri para petani dan nelayan serta  undangan lainnya.

Pada sosialisasi itu  Ketua Pansus I DPRD PPU Jamaluddin menjelaskan landasan hukum digelarnya sosilisasi Raperda, yakni Surat Keputusan DPRD PPU Nomor 06 Tahun 2012 tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahasan Dua Belas Raperda PPU, jadwal Badan Musyawarah DPRD bulan November 2012, surat Ketua Pansus I DPRD yang ditujukan kepada Wakil Ketua DPRD perihal sosialisasi raperda inisiatif, surat Wakil Ketua DPRD yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan fasilitasi sosialisasi raperda inisiatif serta surat Wakil Ketua DPRD yang ditujukan kepada Lurah Saloloang perihal Sosialisasi Raperda Inisiatif ini.

Sementara itu dalam jalannya sosialisasi tersebut, warga kelurahan Saloloang, Abdul Hakim, mengungkapkan secara pribadi,  perda ini sudah dapat mewadahi petani dan nelayan, namun dirinya mohon pada  bagian dalam Perda tersebut ditambahkan guna mempersempit penyimpangan di lapangan karena banyak kelompok tani yang baru tidak mendapat perhatian oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Selain itu, pada pasal 6  di Raperda itu pula diusulkan untuk ditambah pada agar para  petugas penyuluh lapangan (PPL) penyuluh turun ke lapangan, sebab kenyataannya selama ini banyak PPL yang tidak turun ke lapangan. Selain itu masa jabatan Gapoktan harusnya  di batasi serta ada tindakan hukum terhadap  pihak – pihak yang selama ini  menghalangi pengembangan kelompok tani.

Rudi Arianto seorang anggota Gapoktan Maridan, pada kesempatan itu juga mempertanyakan SK kelompok tani yang hingga kini juga belum dikeluarkan oleh pemerintah dan meminta ada perhatian dari pemerintah terhadap petani buah salak sehingga dapat meningkatkan produksi serta kesejahteraannya.

Menanggapi sejumlah pertanyaan dan aspirasi masyarakat, Jamaluddin, mengatakan sepakat jika masa tugas ketua dan pengurus Gapoktan dibatasi, selain itu oknum yang menghalang-halangi pengembangan kelompok tani juga akan ditindak sesuai hukum berlaku.

Terkait dengan usulan kepala dalam, lanjutnya, diutamakan dulu pembangunan pintu air karena sangat memerlukan pintu air dan pengairan.“Kami juga akan menyampaikan kepada Pemerintah, agar petani salak lebih diperhatikan mungkin dalam bentuk pemasarannya seperti  kios penjualan hasil pertaniannya,” tuturnya.

Senada dengannya, Anggota Pansus I, Wakidi, menegaskan, jika ada oknum yang  menghalangi atau menutup informasi maka orang tersebut  bisa diancam hukuman. Menyangkut Gapoktan, satu desa tidak harus memiliki satu Gapoktan, dan bisa saja diubah satu desa terdiri dari beberapa kelompok tani.

Jumraih salah satu anggota Pansus I lainya, menambahkan, dalam hal peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan dilakukan secara bertahap karena APBD PPU terbatas, diharapkan setelah adanya perda ini, bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut, Fadliansyah Anggota Pansus I, masa jabatan Gapoktan sangat penting agar tidak ada penyimpangan.

Sementara itu,warga Sosulu,   Talib disesi kedua tanya jawab antara Pansus I DPRD PPU dengan masyarakat, minta ada ada batasan bagi kapal dari luar PPU yang menangkap ikan wilayah PPU di perairan dangkal serta minta agar Pemerintah  memperhatikan penyuluh yang ditempatkan harus mempunyai latar pendidikan tentang perikanan dan peranian.            Darman Warga kelurahan  Gersik memohon agar penyuluh yang ditempatkan di suatu wilayah berasal dari wilayah tersebut sendiri, sehingga lebih mengetahui kondisi di tempatnya bertugas. Nelayan di Gersik adalah nelayan musiman dimana juga berprofesi sebagai petani, kondisi ini dipersoalkan jika meminta bantuan untuk dua bidang tersebut.

Rahmad,  Ketua kelompok Nenayan Sinar Pantai Babulu Laut, pada kesempatan itu juga mengungkapkan, di wilayahnya banyak kapal dari luar PPU yang melakukan penangkapan ikan dan masalah ini  sudah pernah disampaikan ke Dinas Perikanan malah, tetapi dirinya diminta membuat Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)

“Kami sering mengajukan proposal tetapi begitu bantuan ada,  bukan kami yang mendapat karena ada pihak – pihak tertentu ikut mengatur di belakangnya. Oleh karena itu kami minta agar bantuan diberikan secara merata,” ujarnya.

Pada kesemparan itu  Slamet  petani asal  desa Sidorejo menuturkan, petani tanaman pangan di daerahnya hingga kini masih  kekurangan alat sistim pertanian (Alsintan) yakni berupa alat pemanen. Sementara Abdul Samat dari  Kelompok Tani Nipah – nipah membeberkan, di tempatnya belum pernah mendapat bantuan padahal PPLnya sudah tiga  kali ganti

Menanggapi hal itu, Katua Pansus I DPRD PPU Jamaluddin mengatakan, akan berkoordinasi ke Dinas terkait tentang batasan – batasan wilayah antar kabupaten kota dalam hal wilayah penangkapan ikan, sehingga tidak ada lagi nelayan luar daerah yang mengambil ikan di wilayah PPU. Dirinya juga, sangat sependapat agar PPL memiliki SDM perikanan dan perairan, tetapi di wilayah PPU PPL perikanan sangat terbatas jumlahnya.

“Saya berpendapat, tidak boleh ada larangan jika seseorang nelayan juga menjadi petani, untuk bantuan yang disampaikan Pak Abdul Samat akan saya pertanyakan ke Dinas terkait.  Saat  ini DPRD juga sedang merancang Raperda pesisir, yang nantinya mengatur perlindungan kawasan pesisir,”urainya.

Jamaluddin menyatakan, perlunya peran serta masyarakat dalam penyusunan raperda tentang pembinaan dan pengembangan lembaga tani dan nelayan yang nantinya menjadi payung hukum demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten PPU***

Categories