Anggota DPRD Periode 2014-2019 Resmi Dilantik

pelantikan-1PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID –Anggota DPRD PPU periode 2014-2019 yang berjumlah 25 orang  resmi dilantik oleh Wakil Ketua PN Tanah Grogot, Nasrulloh SH, dalam Sidang Paripurna Istimewa, di Gedung DPRD PPU, Jl. Nipah-nipah, Penajam Paser Utara, Senin (18/08/2014).

Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda pengucapan sumpah dan janji anggota dewan masa jabatan 2014–2019, itu dihadiri lebih dari 1000 undangan, di antaranya  Bupati PPU H Yusran Aspar, Wabup H Mustaqim MZ, dan unsur Muspida tampak hadir di antara para tamu.

Ketua DPRD lama H Nanang Ali  dalam pidatonya mengatakan,  perjalanan DPRD PPU selama 5 tahun hasil pemilu 2009 silam, telah bekerja keras dalam menjalani kemitraan yang baik dan kompak antara legislatif dan eksekutif, serta berbagai pihak terkait lainnya. Hal ini pun diwujudkan dengan  kondisi PPU yang kondusif, serta dapat berkembang menuju kearah lebih baik. “Sehingga,  secara bertahap dapat berhasil menggerakkan roda perekonomian dan membawa peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat PPU,” katanya.

Nanang Ali mengatakan, selama kurun waktu 5 tahun menjabat, anggota DPRD telah berupaya secara professional dan optimal dalam menjalankan tupoksinya, dimana telah terlihat beberapa perubahan yang terjadi dari sisi konstitusional, penganggaran serta pengawasan dilakukan DPRD PPU. Secara umum fungsi legislasi atau kontitusional DPRD PPU melalui proses kegiatan penyusunan dan pembaha san, serta penetapan Raperda bersama esekutif, telah berupaya secara maksimal untuk tampil lebih kritis dan proporsional.

“Tidak kalah penting dari sisi fungsi pengawasan, DPRD telah berupaya melakukan pengawasan, terhadap pelaksanaan APBD yang merupakan implementasi dari program–program pemerintah dan pelaksanaan Perda yang telah ditetapkan. Sehingga terlihat peningkatan kinerja serta PAD yang cukup meningkat dari tahun ke tahun, serta sebagai langkah perwujudan Good Governance,” ucap Nanang Ali.
pelantikan2Sementara Bupati PPU H Yusran Aspar sebelum membacakan sam-butan tertulis Gubernur Kaltim H. Awang Faroek Ishak mengatakan, atas nama Pemkab PPU dan pribadi, mengucapkan selamat dan sukses kepada anggota DPRD PPU yang baru dilantik. Dan ia berharap dapat terjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis dan sinergis, antara Pemkab serta anggota dewan dalam men-jalankan tugas-tugas pembangunan yang sedang dilaksanakan saat ini.
“Saya mengucapkan selamat dan sukses kepada Anggota DPRD PPU masa jabatan 2014–2019. Saya berharap dapat terjalin kerjasama dan hubungan harmonis dan sinergis, antara Pemda dan Anggota Dewan dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan ,yang sedang kita laksanakan saat ini. Sedangkan kepada Anggota DPRD lama, saya me-nyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan tak terhingga atas pengabdian dan dedikasinya dalam membangun Kabupaten PPU, selama melaksanakan tugas sebagai Anggota Dewan,” pungkasnya.
Berdasarkan surat No.175/225/Sekwan/VIII/2014 Sekwan DPRD PPU. ditetapkan penunjukan Fadliansyah dari fraksi Golkar sebagai ketua sementara dan Hartono Basuki dari Fraksi PDI P sebagai wakil ketua Sementara DPRD.
Nama-nama  anggota DPRD PPU yang dilantik tersebut, antara lain berasal dari partai Golkar diantaranya H Nanang Ali, Fadliansyah, Andi M Yusuf, Jamaluddin dan Heni Arisandi. Sedangkan PDI P yakni Sudirman, Hartono Basuki, Muhammad Taufiq Yohansyah serta Sudibyo. Partai Demokrat Jon Kenedi, Syarifuddin HR dan Syahrudin M.Noor. Partai Gerindra Suyadi, Baharuddin Muin dan Anwar Sanusi. PKS diantaranya Thohiron, Sariman serta Wakidi. PAN H Hamdam serta Zainal Arifin. Lalu dari PBB H Rusbani dan Syamsuddin Alie. Kemudian partai Hanura Ahmad Badaraini, PKB Muhammad Zaidsyah dan caleg terpilih asal Nasdem Zeth Salurapi. ***

 

 

DPRD Lama Tinggalkan PR

nanang aliPENAJAM- Menjelang berakhirnya masa tugas anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU) 2009-2014 yang tinggal beberapa hari lagi ini, ternyata masih ada pekerjaan rumah (PR) para anggota dewan yang belum tuntas, diantaranya yang mendesak saat ini adalah pembahasan draf APBD-Perubahan TA 2014.

Karena itu, terlambatnya pembahasan APBD-Perubahan TA 2014 Kabupaten PPU disebabkan pihak Pemkab PPU melalui TAPD yang belum merampungkan penyusunan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan dokumen Prioritas Platfon Anggaran Sementara (PPAS) APBD-Perubahan 2014.

Padahal, pihak DPRD sudah menyiapkan agenda rapat paripurna untuk pembahasan anggaran perubahan tersebut Juli lalu. “Pada saat penyusunan program kerja bulan juli, kita sudah luangkan waktu dua kali untuk rapat paripurna.

Namun, kesiapan pemerintah daerah belum menyampaikan dokumen baik itu PPAS 2015 maupun PPAS APBD perubahan 2014,” jelas Ketua DPRD PPU H Nanang Ali kepada Balikpapan Pos di ruang kerjanya, baru-baru ini.

Meski demikian, Nanang Ali mengaku pihaknya menerima PPAS tersebut beberapa hari yang lalu. Hanya saja, banyaknya agenda DPRD sehingga pembahasan APBD perubahan hingga saat ini masih molor. “Memang benar baru disampaikan pemerintah minggu lalu, dengan sisa waktu jabatan DPRD kurang 10 hari lagi.

Namun padatnya kegiatan dewan yang belum selesai, sehingga pembahasan anggaran perubahan itu kita rencanakan setelah pelantikan anggota DPRD yang baru,” terang Nanang.

Politisi dari partai Golongan Karya itu menuturkan, setelah pelantikan aggota DPRD periode 2014-2019 tidak serta merta langsung melakukan pembahasan anggaran perubahan.

“Setelah pelantikan anggota DPRD yang baru, kita menyusun tata tertib DPRD maupun kode etik, dan setelah pelantikan unsur pimpinan. Setelah itu, baru kita maraton menyelesaikan kegiatan yang tertunda di tahun 2014 ini. Mulai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 2013 yang belum selesai, tambah lagi APBD perubahan 2014 sekaligus RAPBD 2015 akan kita bahas,” tuturnya.

Pihaknya menambahkan, pembahasan anggaran perubahan 2014 itu akan dimulai September mendatang. “Estimasi pembahasan September, karena masih ada waktu yang cukup panjang, kita juga bisa menyelesaikan pembahasan APBD 2015,”imbuh Nanang.

Terpisah, Plt Sekkab PPU H Tohar yang juga merangkap sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengatakan, sebenarnya pihak pemkab sudah meminta kepada Banggar DPRD menyediakan alokasi waktu untuk membahas anggaran perubahan 2014.

Namun, karena melihat padatnya jadwal anggota dewan yang padat ditambah lagi akan berakhirnya masa tugas anggota dewan, maka waktu yang ada saat ini kurang efektif membahas anggaran perubahan.

“Dari TAPD sebenarnya sudah minta alokasi waktu khusus untuk bahas KUA-PPAS 2014 sekaligus persiapan bahas pra anggaran 2015. Namun, kami juga sadari jadwal anggota dewan padat sekali, karena harus bentuk pansus segala macam. Belum lagi sisa waktu yang singkat ini segera ada pelantikan anggota dewan yang baru, sehingga kita tunda sampai selesai pelantikan baru pembahasan dilanjutkan lagi,” papar Tohar.

Tohar menyebutkan, dalam pembahasan nanti sekaligus menyiapkan draf KUA-PPAS 2015. “Sebetulnya tak masalah, karena waktunya masih cukup, yang penting sama-sama punya komitmen untuk menuntaskan pembahasan anggaran perubahan 2014 dan draf APBD 2015,” kata Tohar.

Disinggung berapa persen serapan APBD 2014 sampai Agustus ini, Tohar menyebutkan realisasi APBD 2014 hingga Agustus baru sampai sekira 27 persen, karena pelaksanaan proyek fisik baru terserap yang skala kecil saja. “Ya, perkiraan serapan anggaraan 2014 ini baru sampai 27 persen. Karena yang berjalan sampai saat ini baru proyek-proyek sekala kecil,” pungkas Tohar.(adv/pam)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

Komisi III DPRD PPU Sidak Perusda

KUNJUNGAN: Anggota Komisi III DPRD PPU saat bertemu Dirut Perusda dan jajarannya di Kantor Perusda, kemarin.(foto:balikpapanpos.co.id)

KUNJUNGAN: Anggota Komisi III DPRD PPU saat bertemu Dirut Perusda dan jajarannya di Kantor Perusda, kemarin.(foto:balikpapanpos.co.id)

PENAJAM-Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) melakukan sidak di kantor Perusahaan Daerah (Perusda) PPU. Anggota DPRD PPU yang melakukan sidak yakni Burhanuddin Muin, Fadliansyah, Hamdan dan Andi Agung.

Mereka diterima langsung oleh Direktur Utama Perusda, Taufik. Dalam pertemuan tersebut Fadliansyah mempertanyakan terkait rumor yang beredar di masyarakat terkait sistem organisasi di tubuh Perusda menyangkut adanya tiga orang staf yang dikeluarkan dari perusahaan itu.

Dalam kesempatan tersebut Taufik mengklarifikasi bahwa, dikeluarkannya surat pemberhentian ketiga staf perusda karena berbagai macam hal. Ada yang mengundurkan diri dan ada yang dipecat secara tidak terhormat.

“Memang ada tiga staf yang kita keluarkan, tapi ketiganya itu ada yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, dan ada yang kita pecat secara tidak hormat karena yang bersangkutan terlibat kasus narkoba.

Dan yang satunya lagi kurang disiplin, jarang masuk kerja, terpaksa kita mengeluarkannya. Kita tidak mau ada staf yang bekerja setengah hati, ujung-ujungnya hanya terima gaji buta. Kita tidak ada seperti itu, jadi kita tindak tegas berdasarkan aturan yang ada,” kata Taufik kepada anggota DPRD yang mempertanyakan hal iu, kemarin (13/8).

Dalam kesempatan tersebut, Taufik juga mengutarakan berbagai macam persoalan yang dialami oleh Perusda. Termasuk lahan milik Perusda yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan umum meliputi jalan dan lahan pembangunan perumahan.

Sampai saat ini pemerintah belum membayar ganti rugi kepada Perusda. Dengan alasan pemerintah pada saat itu, bahwa DPRD tidak menyetujui anggaran yang diajukan oleh pemerintah terkait biaya pembebasan lahan itu. Karena DPRD menilai pada saat itu aset Perusda bagian dari pemrintah. “Pada saat itu DPRD melarang, karena jeruk makan jeruk, Perusda ini bagian dari pemerintah, makanya kita bingung,” tuturnya.

Dia menerangkan, hal tersebut menjadi temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan BPK memerintahkan bahwa properti milik Perusda yang digunakan oleh pemerintah harus dibayarkan, meskipun Perusda milik pemerintah daerah, karena orientasinya berbeda kalau Perusda berbicara mengenai bisnis dan nilai keuntungan.

“Ini jadi temuan BPK. Berdasarkan hasil konsultasi kita dengan Mendagri beberapa waktu lalu, dan Mendagri telah menyurati Gubernur untuk memerintahkan menfasilitasi supaya lahan milik Perusda itu segera dibayarkan. BPK juga meminta lahan itu segera dibayar,” terang Taufik.

Sementara itu, Fadliansyah mengatakan, selama ini pihak Perusda tidak pernah melakukan komunikasi dengan pihak DPRD menyangkut lahan tersebut. “Setidaknya Perusda mengkomunikasikan dengan DPRD, karena selama ini tidak pernah menyampaikan kepada kami. Apalagi ada surat semacam itu dari Mendagri, pasti kami akan menfasilitasi,” pungkasnya.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

Anggota DPRD Periodeo 2014-2019 Dilantik 18 Agustus 2014

Sekwan-DPRD-FIRMANSYAH.-S.Sos-.MM-webPENAJAM - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2014-2019 akan dilantik 18 Agustus mendatang. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Firmansyah. Persiapan pelantikan 25 anggota dewan terpilih mencapai 80 persen.
Dia menuturkan, sekretariat DPRD mempersiapkan 1100 undangan dalam acara pelantikan. Selain keluarga anggota dewan, pihaknya mengundang pejabat, lurah/kepala desa, tokoh-tokoh partai, dan LSM. “Khusus keluarga anggota dewan kami persiapkan 625 undangan, disebar mulai 14 Agustus. Gladi bersih tanggal 15,” tuturnya.
Selain undangan pelantikan, kata Firmansyah, persiapan lainnya termasuk, jas anggota dewan, pin emas, dan baju dinas. “Kalau baju dinas dan jas masing-masing anggota dewan dapat empat pasang, satu pin emas seberat 10 gram masing-masing anggota dewan,” katanya.
Anggaran pelantikan dan pengadaan pakaian dinas dan pin emas, diperkirakan menelan biaya ratusan juta rupiah. Anggaran bersumber dari APBD murni tahun 2014, namun Sekwan enggan mengungkapkan biaya yang digunakan pada pelantikan anggota dewan 18 Agustus mendatang. “Saya tidak bisa memastikan berapa totalnya, yang jelas ratusan juta rupiah,” tandas Firmansyah. (*/say/waz/k14)

DPRD Instruksikan 12 Pejabat Non Job Difungsikan

jon kenediPENAJAM- Terkait rencana Bupati Penajam Paser Utara (PPU) melakukan mutasi dalam waktu dekat ini, termasuk 12 pejabat yang dinonjobkan sejak September 2013 lalu, bakal diaktifkan kembali. Rencana tersebut disambut baik oleh salah satu pejabat esselon III yang dinonjobkan, Ester Yany.

Menurutnya, pejabat yang dinonjobkan tersebut pada awalnya 13 orang mulai dari esselon II sampai esselon IV, namun satu orang telah difungsikan kembali, dan saat ini pejabat yang dinonjobkan tersisa 12 orang. “Kita menanggapi positif adanya niat baik dari pimpinan sekarang, untuk merekrut kembali pejabat yang non job hampir satu tahun,” ujar Ester, kemarin (10/8).

Dia menuturkan, bahwa dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Waktu 11 bulan menjalani sanksi itu, dinilai cukup lama. Padahal, pejabat yang dinonjobkan itu memiliki keluarga yang mebutuhkan biaya. “Mereka punya keluarga yang harus dibiayai dan dipenuhi kebutuhannya, termasuk biaya pendidikan anak,” tuturnya.

Ester menerangkan, dirinya diberikan sanksi seperti itu sebelumnya tidak ada pemberian teguran terkait kedisiplinan pegawai oleh pihak berwenang. Bahkan pada saat dinonjobkan, ia juga tidak menerima surat pemberhentian dari jabatannya. “Kita tidak dapat surat teguran disiplin kepegawaian sebelumnya, tiba-tiba saja posisi kita diganti sama yang lain.

Kita juga tidak pernah ditanya mengenai kesalahan kita apa, seharusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan supaya kita bisa klarifikasi, apa sih yang disangkakan kepada kita,” terangnya. Tapi, ia tetap memiliki keyakinan bahwa pimpinan tidak akan menutup mata terkait potensi yang dimiliki oleh pejabat yang dinonjobkan itu.

“Saya pribadi legowo menerima keputusan pimpinan, dan kami juga percaya pimpinan tidak mungkin menutup mata, menutup telinga terkait kinerja pejabat yang dinonjobkan ini. Karena kami bukan pegawai yang baru atau muda, rata-rata sudah mengabdi 20 tahun, bahkan ada yang sudah mengabdi 32 tahun lebih,” kata Ester. Dirinya berharap, seluruh pejabat yang dinonjobkan itu, dapat kembali mengabdi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing.

“Harapan kami diberdayakan kembali dan Kabupaten PPU dapat lebih baik kedepannya,” harapnya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya tidak membiarkan sanksi non job itu terlalu lama. “Memang harus merekrut secepatnya, supaya yang dinonjobkan itu ada fungsinya, tidak boleh dibiarkan selama itu, tidak kerja, tidak ada posnya,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, terkait dengan posisi jabatan merupakan kewenangan dari bupati dan DPRD tidak punya kewenangan untuk ikut campur. “Mengenai posisi, tergantung dari bupati, kita tidak boleh ikut campur. Kita hanya menyampaikan agar non job tersebut secepatnya diaktifkan kembali,” tandas Jon Kenedi.

Sementara itu, Bupati PPU, Yusran Aspar memastikan, pada mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, ke 12 pejabat non job akan difungsikan kembali. Entah itu masuk sebagai pejabat struktural atau fungsional. “Insya Allah kita akan posisikan, saya sudah minta kepada tim. Kalau memang merupakan hukuman disiplin, ya sudah cukup,” jelas Yusran.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpost

Pembahasan Anggaran Perubahan Bakal Molor

NANANG-ALI,SEPENAJAM- Terlambatnya pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2014 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), disebabkan keterlambatan dari pihak pemerintah daerah menyusun dokumen Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan PPU 2014. Padahal, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU telah mengagendakan rapat paripurna untuk pembahasan APBD perubahan pada Juli lalu.

“Pada saat penyusunan program kerja bulan Juli, kita sudah luangkan waktu dua kali untuk rapat paripurna. Namun kesiapan pemerintah daerah belum menyampaikan dokumen baik itu PPAS 2015 maupun PPAS APBD perubahan 2014,” ujar Ketua DPRD PPU Nanang Ali pada Balikpapan Pos, Kamis (7/8) kemarin.

Dirinya mengaku, pihaknya telah menerima PPAS tersebut beberapa hari yang lalu. Karena banyaknya agenda DPRD, sehingga pembahasan APBD perubahan bakal molor. “Baru disampaikan pemerintah minggu kemarin, dengan sisa waktu jabatan DPRD kurang 10 hari lagi dan padatnya kegiatan yang belum selesai, sehingga pembahasan anggaran perubahan itu setelah pelantikan anggota DPRD yang baru,” ucap Nanang.

Politisi partai pohon beringin itu menuturkan, setelah pelantikan aggota DPRD periode 2014-2019 tidak serta merta langsung melakukan pembahasan anggaran perubahan tersebut. “Setelah pelantikan anggota DPRD yang baru, kita menyusun tata tertib DPRD maupun kode etik, dan setelah pelantikan unsur pimpinan.

Setelah itu, baru kita marathon untuk menyelesaikan kegiatan yang tertunda di tahun 2014 ini, mulai laporan pertanggungjawaban keuangan daerah 2013 yang belum selesai, ditambah lagi APBD perubahan 2014 dan sekaligus APBD perubahan 2015 akan kita bahas,” tutur Nanang.

Ketua DPRD menyatakan, pembahasan anggaran perubahan 2014 itu akan dimulai pada September mendatang. “Estimasi pembahasan September, karena masih ada waktu yang cukup panjang, kita juga bisa menyelesaikan anggaran perubahan 2015,” pungkasnya.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpos.co.id

Empat Raperda Usulan Eksekutif Disetujui

setujui-4-raperdaPENAJAM – Melalui Rapat Paripurna terkait penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus), DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)  Kamis siang (7/8), sepakat menyetujui usulan empat Rancangan peraturan daerah  (Raperda) yang berasal dari Pemkab untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) PPU.

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD PPU Jl. Provinsi Km 9, Nipah-Nipah PPU, dipimpin oleh  Ketua DPRD PPU, H. Nanang Ali, dihadiri Bupati PPU, H Yusran Aspar, Waket I DPRD, Sudirman, Waket II DPRD, Jon Kenedi para anggota DPRD PPU serta undangan lainnya.

Ketua DPRD PPU, Nanang Ali menjelaskan, Raperda ini  merupakan cara pemkab memberikan kepastian  hukum terhadap keberadaan instansi terkait yang berhubungan langsung dengan masyarakat.
Keempat Raperda yang disetujui tersebut,  yakni pertama Raperda   tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD PPU. Pansus menetapkan penambahan Bagian Administrasi Pertanahan yang merupakan hasil pemekaran dari Bagian Pemerintahan, adanya pengalihan fungsi keuangan dan perlengkapan Sekterariat Daerah ke Bagian Umum serta Penambahan Staf Ahli dari 3 (tiga) menjadi 5 (lima) Staf Ahli pada Sekretariat Daerah, yakni, pertama Staf Ahli bidang Pemerintahan, kedua Staf Ahli bidang Hukum dan Politik, ketiga Staf Ahli bidang Pembangunan, keempat    Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan SDM,  kelima Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
Lalu,   Raperda PPU  tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten PPU. Pansus menetapkan pembentukan Kantor Komunikasi dan Informatika serta penambahan bidang Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bumi dan Bangunan sekaligus penghapusan tugas dan fungsi Bagi Hasil Lainnya pada Dinas Pendapatan Daerah. Kemudian Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten PPU, menetapkan peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta Pembentukan Kantor Perpustakaan dan Arsip. “Raperda yang terakhir disetujui adalah Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PPU. Sementara itu, pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga yang merupakan pemekaran dari Disdikpora ditunda pembentukannya,” bebernya.
Sementara itu Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam pidatonya mengucapkan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang telah bersungguh-sungguh dan berkerjasama dengan Pemkab yang telah melakukan pembahasan Raperda akhirnya pada hari dapat disetujui bersama. “Dengan disetujuinya kempat Raperda ini, Pemkab diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya dalam penyelengaran urusan-urusan pemerintahan daerah dengan lebih baik lagi,” katanya. ***

Sumber foto: Balikpapanpos.co.id

 

Keberdaan UPT – PU Sangat Membantu Masyarakat

ANWAR-SANUSIPENAJAM – Keberadaan Unit Pelaksana Teknis  Pekerjaan Umum (UPT – PU) Dinas PU Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), yang baru – baru lalu dibentuk dan dioperasional di setiap Kecamatan, sangat membantu masyarakat desa, karena pelayanan pembangunan insfrastruktur dapat cepat dilakukan. Demikian dikatakan, Anggota DPRD PPU, Anwar Sanusi, kepada Koran Kaltim, Selasa siang (5/8) kemarin.

Anwar Sanusi  menilai, langkah kebijakan Bupati PPU, H Yusran Aspar dan Wabup H Mustaqim MZ merupakan terobosan yang sangat tepat serta  patut mendapatkan apresiasi, karena masyarakat dapat merasakan atau menikmati pembanguan secara merata bukan hanya di ibukota kabupaten atau kecamatan saja.
Ia mencontohkan,  di wilayahnya kecamatan Babulu dan Waru  yang selama ini rata- rata terkendala oleh infrastruktur jalan, adanya UPT – PU tersebut sangat membantu masyarakat, karena pekerjaan jalan bisa langsung dikerjakan secara swakelola oleh UPT – PU Kecamatan Babulu dan Waru, dimana biasanya pekerjaan baru dilakukan oleh Dinas PU kabupaten yang tentunya memakan waktu cukup lama.
“Apabila ada jalan rusak atau perlu ditingkatkan, masyarakat tinggal lapor ke Desa dan dilanjutkan ke kecamatan. Dan camat langsung menyampaikan ke UPT – PU untuk dilakukan pekerjaan, sehingga alur birokrasi semakin pendek dan pekerjaan bisa segara terlaksana. Hal itu tentu sangat membantu warga kami,”katanya.
Selain masalah jalan umum, dirinya berharap, UPT – PU juga dapat mengerjakan pekerjaan jalan usaha tani menuju ke pertanian masyarakat termasuk juga irigasi pertanian, pasalnya di wilayah Babulu masyarakatnya sebagai besar merupakan beraktifitas sebagai petani dan perkebunan  dan sebagian lagi juga masyarakat di Kecamatan Waru.
“Biasanya masyarakat kesulitan melakukan panen hasil pertanian dan perkebunannya, karena tidak tersedianya jalan pertanian yang layak, dan apabila musim hujan, petani tidak bisa melalui jalan yang ada karena banjir, sehingga hasil pertanian dan perkebunan terpaksa diangkut menggunakan kapal dan rakit akibatnya biaya angkut menjadi lebih tinggi dan hasil diterima petani menjadi kecil,”bebernya.
Ia berharap, kinerja UPT – PU ini bisa terus ditingkatkan agar pelaksanaan pembanguan di PPU semakin maju begitu pula kesejahteraan masyarakatnya, namun agar pekerjaan makin optimal, maka dibutuhkan SDM, sarana prasaran serta anggaran yang memadai. “Kami berharap Pemkab PPU bisa meningkatkan SDM, sarana prasarana serta anggaran operasional UPT – PU sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat semakin baik,”pungkasnya.(nav)

DPRD Pacitan Kunjungi DPRD PPU

gedung-dprd-depnPENAJAM – Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Firmansyah Senin (21/7) siang me-nerima 20 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan study banding program kerja lem-baga legeslatif di PPU. Pada kesempatan itu, Firmansyah menjelaskan, rencana kerja (renja) DPRD PPU telah disepakati ber-sama oleh seluruh anggota dewan berdasarkan ke-butuhan dan besaran anggaran yang tersedia, ter-masuk juga dalam hal pelaksanakan peningkatan SDM anggota DPRD yang berbentuk bimbingan teknis (Bimtek).
“Biasanya pelaksanaan Bimtek dalam setahun kita targetkan sebanyak enam kali. Namun karena ada kesepatakan dan ketersediaan anggaran dan adanya pengurangan anggaran, maka ditahun ini, pelaksanaan Bimtek digelar hanya tiga kali dalam setahun,” bebernya.
Ditambahkannya, seharusnya yang menerima kunjungan ini adalah unsur pimpinan dan anggota DPRD PPU, namun berhubungan anggota DPRD lagi tugas keluar daerah, guna melaksanakan kunjungan kerja menambah masukan dan referensi me-nuntaskan sejumlah Raperda PPU yang belum disahkan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menerima para anggota DPRD Pacitan semaksimal mungkin.
Lanjutnya, sudah banyak pejabat luar daerah termasuk dari anggota DPRD   Pacitan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten PPU. Hal ini terkait keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (ekskekutif) bersama DPRD PPU.
Ketua rombongan Rahedi Purnomo juga jabat Wakil Ketua DPRD Pacitan menuturkan, pihaknya baru kali pertama kunjungi PPU, semenjak menjadi kabupaten definitif dan telah berusai 12 tahun, dimana kunjungan tersebut untuk belajar dan mengetahui secara dekat pembangunan daerah PPU.
“Ini kunjungan kami yang pertama dipenghujung jabatan sebagai anggota dewan periode 2009-2014. Maksud dan tujuan ke PPU, selain menjalin silaturahmi, juga guna mempelajari sistem tata kelola renja DPRD PPU yang kami nilai cukup bagus dan kami jadikan sebagai referensi kedepan dalam merancang renja DPRD Pacitan,” ungkapnya.
Senada dengannya, salah satu anggota DPRD Pacitan Bambang mengatakan, lawatannya ke Katim khusunya di PPU, selain untuk mendapatkan referensi, juga sebagai refreshing di penghujung akhir jabatannya sebagai anggota dewan. Tetapi lebih penting lagi, guna melihat secara langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak yang berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya.
“Kami berkunjung ke PPU untuk melihat langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya. Selain itu juga guna refreshing di akhir jabatan kami, dan kami semua cukup terkesan,” pungkas Bambang. (nav)

Sumber: korankaltim.com

Anggota DPRD PPU Kunjungan Kerja ke Diskominfo Kaltim

H.ANDI.M.YUSUF,-SHSAMARINDA– Jajaran Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam rangka diskusi mengenai rencana pembentukan Diskominfo di tiap Kabupaten/Kota.

 

“Kedatangan kami ke Diskominfo Kaltim dengan maksud ingin bersilaturahmi dan juga berdiskusi mengenai pembentukan Diskominfo di Kabupaten. Saat ini Diskominfo menjadi pusat informasi untuk publik dari segala sumber baik dari tiap SKPD maupun informasi Pemprov lainnya,” papar Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Yusup di WIEK Diskominfo, Kamis (3/7).

 

Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 2009 telah diterbitkan edaran Gubernur Kaltim bahwa setiap Kab/Kota dimaksudkan bisa membentuk Diskominfo berdasarkan rincian dasar hukum dan 3 sektor yaitu pos dan telekomunikasi, informasi publik dan media massa serta aplikasi dan telematika.  Diskominfo diharapkan akan menjadi gerbang dari semua informasi.

 

“Tahun 2009 ada edaran Gubernur agar tiap Kab/Kota membentuk Diskominfo. Namun, hanya Tarakan dan Kukar yang menindaklanjuti, padahal Diskominfo akan menjadi gerbang dari semua urusan, jika tidak berdiri sendiri maka akan menyulitkan urusan seperti PPID, LPSE, E-Gov dll,” ucap Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Atmaji.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bidang TI Diskominfo Kaltim Ahmad Mulyadi mengatakan pentingnya tiap Kab/Kota mendirikan Diskominfo adalah untuk memudahkan membantu program Pemprov Kaltim mewujudkan sistem komunikasi berkualitas, merata, dan berkeadilan melalui perencanaan yang mengacu tiga isu strategis, yakni perbaikan elektronic government (e-Gov), menuntaskan blankspot area, dan pemerataan penyebarluasan informasi.

 

“E-Gov ini mendorong Kab/Kota dalam mempercepat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luas khusunya di Kaltim,” katanya. (cht)

Sumber: Diskominfo Kaltim

Categories