DPRD Dukung Pembangunan Jembatan PPU–Balikpapan

NANANG-ALI,SEPENAJAM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), mendukung rencana pembangunan jembatan penghubung Kabupaten PPU dari Nipahnipah menuju Balikpapan, yang diprakarasai Pemkab PPU, Pemkot Balikpapan, Pemprop Kaltim dan PT Waskita Karya (WK).
Hal tersebut dikemukakan Ketua DPRD PPU H Nanang Ali, saat presentasi pra Feasibility Study (FS) jembatan PPU–Balipapan dilaksanakan Pemkab dengan PT WK.
“Kami anggota DPRD memdukung encana pembangunan jembatan tersebut, agar bisa segera terwujud. Jembatan itu sudah sangat diidam–idamkan masyarakat bisa segera terbangun,” harapnya.
Dituturkannya, terkait dengan FS atau study kelayakan jembatan, diharapkan dapat dilakukan secara seksama. Sehingga manfaatnya benar–benar dinikmati masyarakat pengguna jembatan, yang nantinya bukan hanya masyarakat PPU atau Balikpapan, tapi juga masyarakat Kalimantan.
“Terus terang jembatan ini sangat diinginkan. Saya yakin masyarakat PPU semua setuju, kini tinggal memberi penjelasan dan pemahaman adalah Pemkot Balikpapan, apa manfaatnya jika jembatan itu ada bagi PPU dan Balikpapan,” jelasnya.
Ditambahkannya, ide dan gagasan pembangunan jembatan ini sangat menjanjikan bagi kesejahteraan rakyat kedua daerah. Oleh karenanya, atas nama DPRD, ia  mendukung rencana ini.
jembatan-ilustrasi-tribun“Kami yakni jembatan itu dapat membawa kesejahteraan bagi rakyat PPU dan Balikpapan, karena akan berdampak kemajuan bagi pertumbuhan perekonomian kedua daerah,” katanya.
Lanjut dikatakan Nanang, mungkin saat ini perlu dibentuk tim dari perwakilan Pemprop Kaltim, Pemkot Balikpapan, Pemkab PPU dan PT WK, guna memersiapkan pembentukan perusahaan baru, sebagai pengelola jalan tol dan jembatan nanti. Tim ini yang akan selalu berkoordinasi dan mendiskusikan terkait rencana pembangunan jembatan. Izin dari pemerintah pusat, amdal hingga pembentukan perusahaan baru merupakan konsorsium empat lembaga.
“Untuk kelancaran pembangunan Tol Teluk Balikpapan, kami menganjurkan agar kontraktor dan pemerintah membentuk tim-tim kecil yang diberi tugas tertentu, agar memudahkan untuk koordinasi dengan berbagai pihak untuk menangani perizinan,” tandasnya.***

Pemkab Diminta Beri Penjelasan LKPJ Secara Transparan

MUSLIMANPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,—Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  tahun 2013 Kabupaten DPRD  Penajam Paser Utara (PPU), memberikan rekomendasi kepada Pemkab PPU, meminta agar memberikan penjelasan final secara transparan dan akuntabel sehingga DPRD dan masyarakat mendapatkan informasi  dengan benar.
Ketua Pansus LPKJ DPRD PPU, Musliman ketika dilaksnakan rapat paripurna istimewa DPRD PPU tentangpenyampaian rekomendasi terhadap LKPJ akhir tahun 2013 Kabupaten PPU, Kamis siang (12/6), yang dipimpinan Ketua DPRD PPU, H Nanang Ali, dihadiri, Bupati, H Yusran Aspar, Wakil Ketua I DPRD, H Sudirman, Wakil Ketua II DPRD, Jon Kenedi dan undangan lainnya.
Diungkapkannya, sesuai dengan PP Nomor 3 tahun  2007  tentang LKPJ, tolak ukur penilaian terhadap kinerja Pemerintah adalah dapat menjalankan  visi misi daerah yang  selaras dengan RPJMD, RPJPD, KUA dan PPAS serta program di APBD.
“Berdasarkan analisa realisasi pendapatan dan belanja daerah penyajian informasi yang diberikan tidak lengkap, sehingga berdampak sulitnya kami menyelusurinya, informasi total pendapatan dan belanja juga tidak jelas, oleh karena itu kami minta agar dicari tahu apa penyebabnya sehingga informasi tersebut tidak lengkap,”ujarnya.
Ia membeberkan, berdasarkan LKPJ yang disampaikan oleh bupati pada 14 Mei 2014 silam, total pendapatan sebesar Rp1,4 triliun lebih, diketahui dua pos pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana Perimbangan tidak tercapai target. Dimana pendapatan terbesar masih berasal dari dana perimbangan, sedangkan PAD masih sangat kecil, artinya masih banyak potensi pendapatan daerah yang belum tergali, hal ini menjadi tugas Pemkab untuk menggalinya apalagi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB – P2) sudah dilimpahkan ke Pemkab PPU untuk dikelola sendiri.
“Kami juga meminta agar, semua program diawasi dengan baik agar program – program di setiap SKPD dapat berjalan sesuai harapan, karena ada beberapa SKPD yang penyerapan anggarannya sangat rendah,”pintanya.
Dituturkannya, terkait dengan realisasi penyerapan anggaran dana tidak terduga  nol persen padahal nilai cukup tinggi hingga mencapai Rp1 miliar lebih, maka Pemkab diminta untuk memberikan penjelasan terhadap itu. Selain itu dana itu harus diawasi serta dikembalikan ke Kas daerah. Sisa lebih penggunaan Anggaran (Silpa) juga perlu dicermati dalam PAD agar bisa sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Ketua DPRD PPU, Nanang Ali saat memimpin rapat mengatakan, sidang paripurna kedua masa sidang kedua tahun 2014 merupakan tindaklanjut penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2013 dimana DPRD telah membentuk Pansus guna melakukan analisasi, kajian dan pendalaman terhadap LKPJ yang hasilnya berupa rekomendasi DPRD PPU.
“Rekomendasi ini mengandung makna startegis proses pembangunan selama  satu tahun. Rekomendasi itu juga bersifat kritik dan masukan membangun agar dapat dijadikan acuan program setiap SKPD kedepan,”jelasnya.
Pada  kesempatan itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam pidatonya mengatakan, LKPJ kepala daerah merupakan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dengan ruang lingkup mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembentukan dan tugas umum pemerintahan.
Dengan telah disampaikannya Laporan pansus DPRD ini, terangnya,  yang memuat rekomendasi berupa saran dan  koreksi terhadap Penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum Pemerintahan.
“Saya minta seluruh Kepala SKPD dan  unit kerja agar menjadikan rekomendasi ini sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa mendatang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada SKPD yang telah menyajikan data LKPJ dan DPRD yang telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Tahun Anggaran 2013, sehingga amanat  Pasal 23 PP Nomor 3 Tahun 2007 dapat kita tuntaskan secara bersama – sama,”pungkasnya.***   

DPRD Sahkan Empat Raperda, 2 Masih Ditunda

paripurna perda dan rpjmdPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID — DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui empat dari enam Rancangan Peraturan Daerah yang  diusulkan atau diajukan Pemkab PPU tahun 2014 untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Demikian diungkapkan, Ketua DPRD PPU, H. Nanang Ali, siang kemarin.“Empat Raperda kita setujui untuk dijadikan Perda setelah dalam rapat paripurna lalu tiga fraksi menyampaikan pendapat akhirnya terhadap enam Raperda yang diusulkan  Pemkab,” ujarnya.
Empat Raperda yang disetujui untuk disahkan menjadi Perda tersebut yakni, Raperda tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten PPU, dimana dalam Raperda tersebut menetapkan tentang penambahan Bagian Admi-nistrasi Pertanahan dan menghapus Bagian Keuangan dan Bagian Per-lengkapan, serta perlunya penambahan serta  perubahan nomenklatur Staf Ahli pada Sekretariat Daerah.
Kemudian Raperda kedua , tentang Perubahan Keempat Perda Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten PPU. Raperda ini menetapkan pembentukan dua Dinas baru,  yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan  Dinas Komunikasi dan Informatika serta penambahan bidang pada Dinas Pendapatan Daerah yang disertai dengan pemindahan tugas dan fungsi urusan perimbangan keuangan dan bagi hasil lainnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

“Usulan Raperda ketiga yang disetujui oleh tiga fraksi di DPRD yakni tentang, perubahan kedua Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten PPU. Raperda itu menetapkan tentang peningkatan status Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah serta pembentukan Kantor Perpustakaan dan Arsip,”ujarnya.
Ditambahkan, Nanang, fraksi – fraksi DPRD juga menyetujui Raperda keempat tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten  PPU yang merupakan amanat UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana junto PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana junto Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.
Sementara itu, dua Raperda yang belum disetujui DPRD yakni, Raperda tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Kabupaten serta tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 4 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah PPU.
Kedua Raperda tersebut  masih perlu dilakukan evaluasai dan pendalaman  lagi, kemudian jika ingin diajukan kem-bali, maka Pemkab harus menyampaikan ke DPRD dalam rapat paripurna dan harus menyertakan kajian akademis.(***)

Raperda RPJMD PPU Tahun 2014-2018 Disetujui

dprd webPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID— DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten PPU saat dilaksanakan rapat Paripurna DPRD PPU penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda berasal dari kepala daerah dan Raperda Inisiatif DPRD PPU, Rabu pagi (28/5) kemarin.

Ketua DPRD PPU, Nanang Ali seusai memimpin rapat mengatakan, dari tiga fraksi yang ada, fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui jika RPJMD ditetapkan menjadi Perda sementara fraksi Partai Golkar menolak menyetujui Raperda itu. Karena hanya satu fraksi saja yang menolak, maka Raperda RPJMD ini memenuhi syarat untuk disahkan.

“Hanya fraksi Golkar saja yang tidak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, tetapi sesuai mekanisme, RPJMD masih tetap dapat disahkan menjadi Perda,”ucap Nanang.

Menurutnya, pendapat fraksi tidak harus bulat sama, tetapi jika memenuhi korum dimana dua fraksi menyetujuinya, maka RPJMD itu tetap dilanjutkan proses untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten PPU.

Ia menjelaskan, setelah Raperda RPJMD ini disetujui untuk disahkan menjadi Perda, maka langkah selanjutnya, adalah menyampaikan ke Pemerintah propinsi kaltim untuk dilakukan konsultasi dan koreksi, hasilnya jika ada koreksi maka dilakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan menjadi Perda PPU. “RPJMD ini juga akan disesuaikan RPJMD Propinsi karena memiliki keterkaitan juga sehingga harus disampaikan ke Pemprop,”katanya.

Menurutnya, dalam RPJMD banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang harus dijadikan dasar untuk pelaksanaan program daerah di setiap SKPD dan menjadi kegiatan prioritas daerah, karena RPJMD untuk merupakan penjabaran misi visi kepala daerah yang wajid dilaksanakan. Contohnya seperti masalaha batas wilayah daerah, peruntukan kawasan dan lahan di PPU, pembangunan infrstruktur, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan lainnya di PPU untuk lima tahun kedepan.

“RPJMD ini merupakan landasan dan acuan pembanguan di PPU lima tahun kedepan termasuk dasar untuk melakukan pembahasan APBD di tahun 2014 hingga 2018 mendatang. Dalam segi pengawasan pelaksanaan RPJMD ini kami tetap konsisten dengan apa yang sudah kita perdakan,”tegas Nanang.

Sementara itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam sambutannya mengatakan,    Dengan disetujuinya atau ditetapkannya Raperda RPJMD itu, maka Pemkab PPU telah memiliki payung hukum arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU dalam tenggang waktu lima tahun ke depan, dengan demikian Perda tersebut nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh setiap stake holders Pemkab.

Diakuinya, walaupun dalam proses pembahasan Raperda ini  terjadi berbagai perdebatan yang cukup alot, namun tetap menghormati etika berdiskusi. Akhirnya dari hasil konsultasi ataupun pembahasan bersama tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu semua merupakan proses gambaran riil dari hakekat demokrasi yang sedang dibangun bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat.

“Tidak berlebihan jika, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah bersungguh-sungguh dan berkerjasama dengan Pemkab yang telah melakukan pembahasan Raperda yang akhirnya pada hari dapat disetujui bersama,”katanya.

Selain menyetujui pengesahan Reparda RPJMD, DPRD juga menyetujui disahkannya Raperda PPU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga di Kabupaten PPU. Hadir dalam rapat tersebut, Wabup PPU, H Mustaqim MZ, sejumlah anggota DPRD PPU, serta undangan lainnya. (***)

Sariman: Reses, Sarana Penyampai Informasi dan Serap Aspirasi

SARIMANPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Reses anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) selama ini, merupakan tanggungjawab setiap anggota dewan kepada pemilihnya, dan merupakan kegiatan resmi yang sudah dijadwalkan dan dibiayai oleh pemerintah. Demikian diterangkan, anggota DPRD PPU Dapil Sepaku, Sariman saat melaksanakan reses pada masyarakat sejumlah Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sepaku beberapa waktu lalu.

Ia menjelaskan, maksud diadakan reses adalah untuk mengi-nformasikan  hal–hal yang sudah dilakukan, sedang dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan oleh DPRD. Selain itu juga untuk menyerap lebih banyak aspirasi masyarakat sehingga hasil reses itu dibawa ke DPRD untuk ditindaklanjuti.
“Reses sebagai sarana penyampaian informasi dan penyerapan aspirasi masyarakat ke seluruh anggota DPRD tak terkecuali masy-arakat di Kecamatan Sepaku ini. Nantinya aspirasi itu dapat disampaikan dan diwujud-kan dilihat dari segi prioritasnya,”tukasnya.
Sariman menuturkan, mekanisme pembangunan sebenarnya harus melalui tahapan down to up atau dari bawah ke atas yakni diserap dari aspirasi masyarakat dengan tahapan awal pada musyawarah di tingkat desa atau kelurahan, lalu dilanjutkan Musrembang tingkat kecamatan dan finalnya di Musrembang tingkat Kabupaten.
Hasil dari Musrembang tersebut, lanjutnya, kemudian pemerintah menyusun kedalam program pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan selanjutnya disampaikan berupa rancangan APBD ke DPRD untuk diadakan pembahasan yang sebelumnya dibuat KUA – PPAS sebagai pembahasan awal di tingkat DPRD.
Ia menambahkan, untuk diketa-hui pada tahun 2013 silam, reali-sasi proyek di Kecamatan Sepaku diantara-nya, peningkatakan jalan lingkungan, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SDN 024 Sepaku di desa Binuang, pembangunan Puskesmas, pembangunan jaringan penga-iran, pembangunan pintu air serta beberapa proyek multi years lanjutan seperti jalan Aor-gomulya menuju Semoi II, jalan Argomulyo – Wonosari serta jalan Lorong Desa Bukit Raya.
Sementara itu, ungkapnya, untuk aspirasi tahun anggaran  2014 ini yang dialokasikan di Kecamatan Sepaku yakni, perbaikan pondasi dan semenisasi pelabuhan, pembangunan gapura, semenisasi jalan – jalan gang, drainase, pembangunan SMKN 5 Penajam serta pengadaan Speedboat ambulans untuk Puskesmas.
“Untuk selanjutnya, kita kembali menyam-paikan aspirasi yang prioritas bagi kepenti-ngan masyarakat di Kecamatan Sepaku melalui reses yang kita gelar saat ini,”tukasnya.
Menanggapi pertanyaan dan permoho-nan masyarakat, seperti jalan usaha tani, bantuan bibit karet dan pupuk termasuk bantuan keramba dan bibit ternak, Sariman mengatakan, untuk peningkatan jalan usaha tani ke kelas agregat akan dicoba diusulkan kepada pemerintah, namun hal itu tidak bisa dilakukan secara menyeluruh ibarat roti dana APBD PPU harus dibagi – bagi secara merata. Begitu pula menanggapi usulan masalah sek-tor pertanian, perkebunan, perternak, pen-didikan dan sektor pembangunan lainnya, akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait.
“Kami berharap melalui reses tersebut, apa yang menjadi permasalahan ataupun keinginan masyarakat dapat diketahui DPRD dan pemerintah, nantinya akan dicarikan solusinya,”pungkasnya.***

DPRD PPU Kunjungi Satpol PP Paser

Ketua Komisi I DPRD PPU. H Andi M YusufTANA PASER, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Guna meningkatkan peranannya dalam hal penegakan peraturan, Kamis (24/4), Ketua Komisi I DPRD Penajam Paser Utara H Andi Muhammad Yusuf bersama enam legislator PPU lainnya, yakni Habir, Syarifah Ainun Yariyah, H Ahmad Badaraini, Safaruddin SH, Syamusuddin Ali dan Suyadi tidak segan – segan bertandang ke Markas Besar (Mabes) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Paser untuk berbagi mengenai masalah penegakan peraturan dan disiplin.

Kunjungan mereka disambut  antusias oleh Kepala Kantor Satpol PP Paser HM Guntur. “Kami menerima siapa saja yang ingin mencari informasi disini, termasuk anggota DPRD Komisi I Kabupaten PPU. Apalagi ini menyangkut dasar kinerja Satpol PP dalam penegakan peraturan di Paser,” urai Guntur.
Kunjungan tersebut sebagai silaturahmi dan belajar bersama untuk meningkatkan peranan Komisi I DPRD Kabupaten PPU
“Pada dasarnya, kami tidak pernah melarang PKL untuk berdagang, bahkan kami arahkan mencari yang terbaik untuk hasil yang memuaskan dari dagangan mereka. Hasilnya, kami tidak pernah mengalami kesulitan bahkan kekerasan,” terangnya.
Menurut Guntur, tindak kekerasan tidak perlu terjadi saat penertiban dan penggerebekan. Karena Satpol PP Kabupaten paser mengutamakan pendekatan  kepada masyarakat yang sifatnya informal, sebagai upaya membentuk kesadaran masyarakat akan nilai sebuah peraturan dalam perkembangan pembangunan Paser.
Sedangkan untuk persoalan yang lain, lanjut Guntur, yaitu IMB, tuna wisma, tuna susila, Miras dan pelajar yang membolos dan terjaring razia, sekarang ini prosesnya bisa cepat. Hal ini disebabkan adanya koordinasi dengan pihak lain yang tepat.
“Kami lebih mengedapankan komunikasi dan koordinasi dengan pihak – pihak yang terkait, seperti kejaksaan, pengadilan, kepolisian dan sekolah. Ketika terjadi permasalahan kita tinggal berkoordinasi,” katanya. (sur214)

Sumber: Koran Kaltim

DPRD Jadwalkan Pengesahan RPJMD Tahun 2013-2018

Sekwan-DPRD-FIRMANSYAH.-S.Sos-.MM-webPENAJAM – Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), sepakat menggelar rapat paripurna pengesahan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Mene-ngah Daerah (RPJMD) tahun  2013 – 2018 Kabupaten PPU pada Selasa (22/4) . Demikian dikatakan, Sekretaris DPRD PPU, Firmansyah kepada Koran Kaltim siang kemarin.

Dijelaskan, seluruh anggota DPRD yang tergabung dalam Banmus telah sepakat untuk menjadwalkan pengesahaan RPJMD kabupaten PPU pada 22 April besok. Sehingga saat ini pihaknya sedang mempersiapkan pelaksanaan rapat paripurna tersebut, baik dari hal susunan acara, lokasi rapat hingga membagikan undangan kepada sejumlah terkait.
“Dijadwal, dalam rapat paripurna tersebut seluruh anggota DPRD hadir. Kami juga mengundang bapak Bupati PPU, H. Yusran Aspar  dan Wabup H Mustaqim MZ  termasuk juga termasuk seluruh pejabat SKPD dilingkungan Pemkab PPU, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) serta tokoh masya-rakat dan agama se PPU,”ujarnya.
Terpisah Wakil Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi men-uturkan, pengesahan RPJMD tersebut merupakan pengesahan kesepakatan gabung  dari  tiga fraksi yakni fraksi Partai Golkar, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi  Gabungan, pengesahan RPJMD tersebut merupakan tanggungjawab DPRD yang harus dituntaskan.
“Kami telah setuju untuk mengesahkan RPJMD dan sangat mendukung agar segera disahkan sebagai landasan pembangunan di PPU kedepan. Hal itu juga diungkapkan rekan – rekan anggota lainnya jika pengesahan sepakat dilakukan seusai Pemilu legislatif,”aku Jon.
Menurutnya, RPJMD ini merupakan rencana pembangunan yang menjabarkan pelaksanaan  program pem-bangunan Pemkab PPU sesuai misi visi Bupati dan Wabup PPU, sehingga misi visi itu dapat berjalan sesuai harapan masyarakat PPU. Karenanya  RPJMD hasrus  dijadikan sebagai patokan dalam ang-garan APBD lima tahun kedepan.
“Untuk mencapai dan mewujudkan pelaksanaan misi visi kepala daerah tersebut dibutuhkan dukungan anggaran dalam APBD oleh karena itu, pengajuan APBD setiap tahunnya harus menggambarkan RPJMD yang telah disahkan ini,”jelasnya.
Selain itu,  RPJMD yang disahkan nantinya, harus menjadi pegangan setiap SKPD dalam pelaksanaan fungsi tugas pokoknya mem-berikan pelayanan kepada masyarakat serta menjalankan program pembangunan. Jika ada SKPD melenceng dari RPJMD maka mustahil visi misi ter-capai.“Kami sebagai lembaga legislatif sebagai wakil rakyat di daerah harus mendukung setiap program yang telah dicanangkan oleh esekutif (Pemkab,red). ***

 

Warga Kecamatan Penajam Minta Fasilitas Umum

ahmad_badarainiPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Warga Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyampaikan apirasi agar diberi sejumlah fasilitas umum serta bantuan di sektor pertanian, peternakan dan perikanan. Hal ini diungkapkan warga Kelurahan Sotek dan Kelurahan Pantai Langgo saat dua  anggota DPRD Kabupaten PPU Daerah pemilihan (Dapil) satu Kecamatan Penajam,  Safaruddin dan H Ahmad Badaraini masing–masing melaksanakan reses di dua  wilayah tersebut, kemarin.

Warga Kelurahan Pantai Lango Syamsuddin kepada  H Ahmad Badaraini mengatakan, warga setempat memiliki keinginan untuk membudi-dayakan ternak kambing Donggala dari Sulawesi, namun terkendala modal.
Senada dengan-nya, Rudiansyah warga lainnya, meminta agar DPRD dapat mem-perjuangan aspi-rasi masyarakat untuk mendapat-kan bibit buah naga,  karena usaha ini dinilai cukup menjanjikan.
Pada kesempatan sama, Rizal warga Kelurahan Pantai Lango menuturkan, warga setempat adalah warga yang aktif dan bersemangat dalam melakukan kegiatan olahraga, oleh karena itu dirinya atas nama warga memohon agar  dapat dibangunkan gedung olahraga .
Menanggapi hal itu, H Ahmad Badaraini menje-laskan, sejumlah permintaan dan keinginan warga ini akan segera ditindak-lanjutinya seperti melakukan koor-dinasi dengan instansi terkait agar aspirasi ma-syarakat dapat diperhatikan, da-lam rangka me-ningkatkan taraf hidup warga.
SAFARUDDIN,-SHSementara itu,  anggota DPRD PPU,  Safaruddin saat melakukan reses di Kelurahan Sotek mendapatkan amanah untuk memperjuangan tujuh poin keinginan warga antara lain, masalah fasilitas air bersih yang selama ini sulit didapatkan.
Selain itu, warga meminta agar DPRD mau memperju-angan keinginan warga dalam meningkatkan hasil perkebunan dengan pembe-rian alat pertanian, puput serta bibit unggul. Warga juga berharap mendapatkan arahan dan bim-bingan dari pemerintah agar hasil kebunnya bisa dikem-bangkan dan diolah menjadi produk makanan atau kuliner.
Safaruddin dalam tang-gapannya mengatakan, terkait permin-taan peningkatan produksi perkebunan serta produk olahan  makanan, warga perlu membuat kelompok tani jika belum tergabung dalam kelompok, kemudian kelompok tani dapat menyampaikan proposal bantuan kepada Pemkab PPU. Terkait dengan perbaikan jalan, lanjutnya, dalam dekat ini pihaknya akan segera menyurati instansi terkait supaya jalann itu bisa fungsional tanpa ada kerusakan. ***

Akibat Reses dan Pemilu, RPJMD PPU Disahkan Usai Pileg

NANANG-ALI,SEPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2013–2018 bakal disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) oleh DPRD PPU. Pengesahan itu akan dilakukan setelah usai Pemilu Legislatif (Pileg) 9 April mendatang. Demikian diungkapkan Ketua DPRD PPU, H Nanang Ali (3/4/2014).

“Kami (DPRD,red) PPU telah rampungkan pembahasan Raperda tentang RPJMD 2013–2018 yang disampaikan Pemkab PPU beberapa waktu lalu, dan telah dijadwalkan untuk disahkan jadi Perda melalui rapat paripurna DPRD setelah Pileg,” ucap Nanang Ali.
Ia menjelaskan, tertundanya pengesahan RPJMD PPU akibat anggota DPRD melaksanakan reses dan kebetulan juga disibukkan  sosialisasi Pemilu, sehingga belum bisa jadwalkan kegiatan rapat paripurna sebelum Pemilu guna membahas dan mengesahkan sejumlah Raperda termasuk pengesahan Raperda RPJMD tersebut.
“Kami paham dan mengerti kondisi teman–teman anggota DPRD PPU, tidak mungkin kami jadwalkan rapat paripurna, sementara masih sibuk sosialisasi,” tambahnya.
Untuk diketahui, saat ini terdapat 30 draft Raperda harus dibahas dan disahkan DPRD, sementara sisa masa tugas anggota DPRD PPU diyakini tak mampu menuntaskan 30 Raperda diajukan pemerintah. Untuk membahas dan melakukan pengkajian Raperda perlu waktu, sehingga tidak menuntut pihaknya menuntaskan semuanya.
“Sebanyak 30 Raperda diusulkan Pemkab PPU jelas tidak mungkin diselesaikan, mengingat masa jabatan seluruh anggota DPRD yang ada berakhir pada Agustus mendatang. Paling banyak kami mampu selesaikan 15 Raperda saja,” tambahnya .
Ia menjelaskan, 30 Raperda akan diajukan ke Badan Musyawarah (Banmus) DPRD guna dibahas mana Raperda yang masuk skala prioritas untuk segera diselesaikan, kemudian DPRD dalam pembahasan raperda harus membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mempelajari, meneliti dan mengkaji.
“Setiap Pansus akan melakukan pengkajian, kelayakan sejumlah Raperda usulan itu, sebelum lanjut tahap selanjutnya dalam proses pembuatan Perda PPU,” tambahnya. ***

Putusan PTUN Tak Berpengaruh, Kemendagri Tegaskan Yusran- Mustaqim Sah

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

Pelantikan Bupati dan Wabub PPU.

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Jabatan H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ sebagai Bupati dan Wabup Penajam Paser Utara (PPU) masa bakti 2013-2014 dinyatakan sah. Posisi keduanya tidak tunduk terhadap keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya memenangkan gugatan pasangan Andi Harahap-Sutiman.

Demikian ditegaskan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Prof Dr H Djohermansyah Djohan, MA dalam suratnya bernomor 131.64/958/OTDA tertanggal 4 Maret 2014 perihal penegasan terhadap pengesahan pengangkatan Bupati dan Wabup PPU Periode 2013 – 2018.
Djohermansyah dalam surat itu menjelaskan, penegasan ini menjawab surat Ketua DPRD Kabupaten PPU Nomor : 170/332/Pim-DPRD tanggal 31 Desember 2013 perihal mohon penegasan pemberhentian bupati dan wabup PPU.
Diuraikannya, berdasarkan keputusan Mendagri RI Nomor 131.64-4710 tahun 2013 dan Nomor 132.64-4711 tahun 2013 masing –masing tertanggal 17 Juli 2013 maka H Yusran Aspar dan H Mustaqim MZ (Yaqin) disahkan pengangkatannya sebagai bupati dan wabup masa bakti 2013 -2018 dan telah dilantik pada 31 Juli 2013. Dasar dari penetapan keputusan tersebut antara lain, Surat Gubernur Kaltim Nomor 131/5999/Pem.A/2013 tanggal 2 Juli 2013 perihal usulan pengesahan pasangan Yaqin diangkat menjadi bupati dan wabup.
Dasar lainnya adalah Surat Wakil Ketua DPRD PPU nomor : 170/174/Pim-DPRD/VI/2013, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 53/PHPU.D-XI/2013, Surat Ketua KPU PPU Nomor 270/256/KPU-PPU/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 dan surat keputusan KPU PPU Nomor 66/Kpts/KPU-PPU-6409.13/2013 tanggal 2 Mei 2013 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wabup terpilih.
Memang, berdasarkan keputusan PT TUN Jakarta Nomor 218/B/2013/PT.TUN tanggal 1 November 2013 dalam sengketa antara H. Andi Harahap dan H Sutiman selaku penggugat atau pembanding melawan KPU PPU selaku tergugat dan pasangan Yaqin tergugat II intervensi, putusan menyatakan batal dan memerintahkan tergugat mencabut surat keputusan KPU Nomor 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tanggal 7 Maret 2013 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilukada.
Ditegaskannya, sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 114/KMA/HK.01/IX/2011 tanggal 6 September 2011 perihal mohon fatwa MA RI terhadap putusan PTUN Medan Nomor 01/G/2011/PTUN-Medan, antara lain ditegaskan, beberapa surat keputusan yang melandasi penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah terbit, tidak tunduk pada keputusan PTUN.
Apalagi, KPU PPU selaku tergugat telah mengajukan permohonan kasasi ke MA, maka sengketa tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Yaqin tetap sah sebagai bupati dan wabup selama lima tahun ke depan.
Menanggapi surat   Dirjen Otda Kemendagri RI ini, Wabup PPU, H Mustaqim MZ  saat digelar rapat koordinasi penilaian Adipura PPU baru-baru lalu,  mengatakan,  surat ini satu penegasan jika bupati dan wabup PPU terpilih secara hukum dan aturan sah dan tidak tunduk dengan keputusan PT TUN.  (nav)

Sumber: Koran Kaltim

Categories