AGENDA DPRD PPU HARI INI

Hari/Tanggal : Senin, 29 September 2014

Tempat            : Ruang Lantai 3 Sekretariat DPRD PPU, Jl. Propinsi Km. 9

Waktu              : 11.20 WITA

Agenda           : PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD PPU Masa Jabatan 2014-2019

Pengucapan Sumpah Janji Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) telah resmi dilantik hari ini, Kamis (25/9/14). Bertempat di gedung Paripuna DPRD PPU, rapat dihadiri oleh Bupati PPU H. Yusran Aspar, M.Si, wakil Bupati PPU Drs. H. Mustaqim. MZ, MM, wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Kepala Kejaksaan Negeri Kab. PPU, Kapolres Kab. PPU dan anggota undangan lainnya.

Pembacaan rekap daftar hadir anggota DPRD oleh Sekretaris Dewan H. Firmansyah, S. Sos, MM mengawali rangkaian acara rapat. Dari rekap daftar hadir anggota yang dibacakan sebanyak 22 anggota dewan hadir dalam rapat paripurna dan 3 orang anggota dewan tidak hadir.

Rapat kemudian dilanjutkan dan dibuka dengan pembacaan naskah pidato oleh Fadliansyah, ST selaku pimpinan sementara.

“Kami sangat menyadari bahwa terlaksananya kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara selama belum diresmikannya Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara tidak terlepas dari peran aktif anggota DPRD, terutama para pimpinan partai politik yang telah mendelegasikan perwakilannya di DPRD.” Jelas politisi Golkar tersebut dalam naskah pidatonya .

Acara rapat pun dilanjutkan dengan acara pembacaan SK Gubernur oleh Sekretaris DPRD. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kalimantan Timur NO. 171.2-6346 Tahun 2014 tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD Kabupaten PPU, dikukuhkan H. Nanang Alie, SE (Partai Golongan Karya) sebagai Ketua, H. Sudirman, S. Sos (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) dan Syahrudin M. Noor, SE (Partai Demokrat) sebagai Wakil Ketua.

Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Masa Jabatan 2014-2019  dilakukan setelah pembacaan SK Gubernur Kaltim. Dipimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tanah Grogot, para unsur Pimpinan DPRD PPU mengucap sumpah/janji yang sekaligus meresmikan sebagai pimpinan DPRD PPU periode 2014-2019.***

Keterangan foto: Pengucapan sumpan janji pimpinan DPRD PPU (foto/humas)

Kamis, Unsur Pimpinan DPRD PPU Dilantik

 

Foto Oleh Humas

PPU-Unsur pimpinan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang telah terbentuk segera dilantik yakni Ketua DPRD H.Nanang Alie, SE (Partai Golkar) dan 2 unsur wakil ketua masing-masing H. Sudirman, S. Sos (PDI-Perjuangan) dan Syahrudin M. Noor, SE (Partai Demokrat).

Rencananya, unsur pimpinan DPRD ini akan dilantik Ketua Pengadilan Negeri (PN) Tanah Paser Yuli Effendi, SH.,M.Hum pukul 10.00 Wita Kamis (25/9) di gedung DPRD PPU.

“Besok (Kamis, 25/9, Red) sidang Paripurna akan diselenggarakan. Memang sengaja dipercepat pelaksanaannya karena salah satu unsur pimpinan Dewan ada yang ingin melaksanakan ibadah haji. Jadi Pelantikannya dipercepat,” kata Arifin, S. Sos selaku Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD PPU.

Pelantikan akan dihadiri oleh Bupati PPU Drs. H. Yusran Aspar, M.Si, wakil Bupati PPU Drs. H. Mustaqim. MZ, MM, jajaran Muspida, pejabat instansi vertikal, perwakilan partai dan undangan lainnya. Acara meliputi pembacaan Surat Keputusan (SK) dari Gubernur oleh Sekretaris Dewan, dilanjutkan dengan pelantikan unsur pimpinan.

Foto: Humas DPRD PPU

Calon Unsur Pimpinan Definitif DPRD PPU Resmi Ditetapkan

Foto oleh Humas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat paripurna Senin (22/9/2014) untuk menetapkan pimpinan defintif periode 2014-2019, dengan agenda pengumuman dan penetapan calon unsur pimpinan.

Dalam rapat paripurna yang berlangsung di sekretariat DPRD Jalan Propinsi Km 9 itu diumumkan tiga anggota dewan yang akan menjabat pimpinan dewan periode 2014-2019, yakni ketua dewan dan wakil ketua.

Sebanyak  22 anggota DPRD PPU yang menghadiri rapat paripura akhirnya menetapkan dua posisi unsur pimpinan masih diisi oleh wajah lama, yakni H. Nanang Alie, SE dari Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai ketua dan H. Sudirman, Sos dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai wakil ketua I. Sementara untuk posisi wakil ketua II ditempati oleh wajah baru yaitu Syahrudin M. Noor, SE dari Partai Demokrat.

Penetapan Pimpinan definitif DPRD Kabupaten PPU ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan PP Nomor 16 Tahun 2010 pada pasal 37 disebutkan bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.

“Apabila jumlah perolehan kursi sama, maka dihitung selisih perolehan suaranya. Oleh sebab itu, tiga unsur pimpinan DPRD adalah atas usulan tiga parpol pemenang pemilu legislatif  2014 di Kabupaten PPU, yakni dari Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat.

Ketiga nama pimpinan definitif tersebut segera diajukan kepada Gubernur melalui Bupati PPU untuk segera diterbitkan Surat Keputusan (SK).

Pelantikan secara resmi pimpinan DPRD akan dilaksanakan setelah SK Gubernur diterbitkan, dan setelah Pimpinan definitif dilantik dan diambil sumpahnya, DPRD Kabupaten PPU berupaya untuk membentuk alat kelengkapan DPRD, seperti Komisi, Badan Legislasi, Badan Kehormatan (BK), Badan Musyawarah, dan Badan Anggaran.

Keterangan foto: Suasana Rapat Paripurna (foto:humas DPRD PPU)

DPRD PPU Konsultasi Ke Mendagri

Konsultasi Ke MendagriPPU- Seluruh anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan ke Mendagri, Rabu (17/9) dalam rangka konsultasi terkait pembentukan tatib. Dalam konsultasi ini dijelaskan mengenai beberapa hal diantaranya tugas pokok dan wewenang Pimpinan sementara, mekanisme pengajuan calon pimpinan definitif, komposisi pembagian anggota DPRD dalam Banmus dan Banggar serta pengaturan Staf dan tenaga ahli di DPRD.

Dijelaskan oleh Badri selaku Kasubdit Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD wil. III, “Dengan adanya UU. No 17 Th. 2004, maka UU. No.27 Th. 2009 sudah tidak berlaku lagi. Selain itu UU No. 17 Th. 2004 juga menjelaskan mengenai mekanisme pengaturan MD3 yang dinilai masih berlaku sejauh tidak bertentangan, karenanya PP 16 TH. 2010 masih dapat digunakan.”

“Ada 4 tugas pokok pimpinan sementara ; memimpin rapat-rapat DPRD terkait tugas pokok, memfasilitasi pimpinan definitif, memfasilitasi pembentukan fraksi di Dewan, serta memfasilitasi pembentukan tatib untuk kemudian di tetapkan oleh pimpinan definitif. Terkait penandatangan dokumen Surat Perintah Tugas (SPT), tetap dilakukan oleh Sekwan dengan dasar berita acara rapat sebagai bentuk fasilitasi bagi para anggota Dewan. Hal ini dikarenakan kedudukan Sekwan sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan fungsinya telah melekat dengan sendirinya sebagai sekretaris pada alat kelengkapan Dewan karena dalam hal ini pimpinan sementara tidak berwenang akan hal tersebut.” Jelasnya.

Dalam konsultasi tersebut dijelaskan juga bahwa pimpinan yang terpilih nantinya haruslah memiliki agenda kerja guna tercapainya target kerja sesuai dengan waktu yang telah diagendakan tersebut. Terkait dengan usulan mengenai siapa yang menjadi calon pimpinan harus merujuk kepada usulan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dikarenakan hal tersebut merupakan kewenangan penuh DPP. Jika DPP belum memberikan rekomendasi atas usulan calon pimpinan maka disarankan untuk menyurati ulang DPP agar mereka segera memberikan usulan. Penyuratan dapat dilakukan sebanyak tiga kali jika usulan calon pimpinan belum diberikan. Usulan atas calon pimpinan dapat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) apabila dalam batasan waktu penyuratan tersebut belum juga mendapat usulan rekomendasi dari DPP.

Mengenai syarat-syarat penetapan pimpinan definitif, ada 2 syarat penetapan yang perlu untuk diperhatikan. Syarat pertama telah termaktub dalam UU dan syarat yang kedua merupakan syarat adminstrasi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Syarat ini nantinya akan diajukan oleh Gubernur yang sebagai syarat penerbitkan Surat Keputusan (SK) bagi calon pimpinan defintif yang terpilih. (humas 1)

DPRD PPU Adakan Rapat Finalisasi Kode Etik danTatib

Finalisasi Tatib dan Kode EtikDPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat finalisasi Kode Etik dan Tatib. Dipimpin oleh Ketua Sementara Fadliansyah dan dihadiri oleh anggota DPRD, rapat diadakan di ruang lantai 3 Sekretariat DPRD PPU pada Kamis (18/9) dengan fokus pembahasan komposisi alat kelengkapan Dewan.

Dalam rapat tersebut disepakati, khusus untuk Badan Anggaran (Banggar) jumlah anggota yang dapat diusulkan sebanyak 13 orang sedangkan untuk Badan Musyawarah (Banmus) 12 orang, Badan Legislatif (baleg) 9 orang dan Badan Kehormatan (BK) 3 orang.

Ketua sementara Fadliansyah menjelaskan bahwa Rapat Paripurna terkait pelantikan ketua definitif akan dilaksanakan pada akhir September ini. “Jika dalam kurun waktu satu minggu setelah kita usulkan ke bupati dan Surat Keputusan (SK) Gubernur terbit, Insya Allah pelantikan Ketua Definitif akan dilaksanakan 29 atau 30 September ini,” katanya.(humas3)

Humas sebagai Gerbang Terdepan Pemberi Informasi

Andi Arianto, S.Sos Kasubbag Humas & Protokol Sekretariat Dewan Kab. PPU

Andi Arianto, S.Sos

Di era globalisasi, pelayanan informasi pemerintah kepada publik adalah suatu tuntutan kebutuhan yang tidak bisa dielakkan seiring kian pesatnya perkembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi (Iptek). Perkembangan Iptek di bidang informasi dan komunikasi bisa dijadikan langkah awal perbaikan pelayanan publik  termasuk di bidang kehumasan.

DPRD merupakan mitra kerja pemerintah daerah dalam memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah dan memperhatikan aspirasi rakyat daerah melalui tiga  fungsi DPRD yaitu,pembentukan peraturan daerah (Legislasi),Kewenangan dalam hal anggaran daerah (Budgeting) dan Kewenangan dalam mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan daerah (Pengawasan) yang kesemuanya itu bermuara pada kewajiban dewan (DPRD) untuk dapat mengemban amanat rakyat dengan memperhatikan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Aspirasi  masyarakat kepada Dewan harus dapat dikelola dengan baik sesuai dengan mekanisme yang ada. Aspirasi dari bawah (grassroot) atau isu yang sedang berkembang di masyarakat tentunya menjadi informasi yang sangat dibutuhkan oleh Dewan demi terwakilinya aspirasi yang telah diamanahkan. Dengan demikian system pemerintahan yang transparan, jujur, bersih sekaligus pemerintahan yang dapat merangkul masyarakatpun dapat diwujudkan dengan terciptanya alur komunikasi dua arah ini. Masyarakat mampu memberikan asprirasinya.

Itulah sebabnya Humas dalam lembaga pemerintah khususnya di Sekeretariat Dewan merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Humas di lembaga swasta memiliki struktur organisasi yang lebih ketat, sehingga peranannya sangat spesifik. Sedangkan humas pemerintah disamping bertugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan lalu lintas arusi nformasi kedalam dan keluar, ia juga berfungsi sebagai penyaring atau filter dari komunikasi timbal balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial. Tetapi secara umum, baik humas pemerintah maupun humas swasta mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk menciptakan iklim pendapat umum yang menguntungkan.

Dunia politik yang saat ini memang sangat lekat dengan kesan negatif dan dipenuhi berbagai ragam strategi atau intrik yang lebih menjurus kepada kepentingan kelompok tertentu. Oleh sebab itulah dunia kehumasan, khususnya di lingkup Sekretariat DPRD Kab. PPU, lebih diarahkan dalam bentuk model memfasilitasi segala kegiatan yang dilakukan oleh para wakil rakyat. Dan, fasilitasi yang diberikan pada saat ini memang masih terbatas pada penyampaian informasi kegiatan dengan melalui media cetak (Tribun Kaltim, Kaltim Post, Balikpapan Post, Gugat, Koran Kaltim dan Majalah Warta Dewan) atau media online dengan alamat laman (website) pada www.dprd-penajamkab.go.id yang mana media itu menjadi kewenangan atau domain Sekretariat Dewan. Dan jujur harus Kami sampaikan bahwa dalam tugasnya, Kami masih merasa jauh dari kata cukup. Untuk kedepannya Kami tentu akan selalu berbenah diri demi terciptanya sebuah alur komunikasi yang harmonis yang sekaligus juga keberhasilan Humas sebagai Gerbang Terdepan Pemberi Informasi.

Penulis: Andi Arianto, S.Sos

* Kasubbag Humas & Protokol Sekretariat Dewan Kab. PPU

 

Bimtek Orientasi bagi Anggota DPRD PPU yang Baru

orientasi DPRD PPU 2014Sebanyak 25 orang anggota DPRD terpilih Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti bimbingan teknis (bimtek) orientasi sebagai  pembekalan awal di masa jabatan, yang digelar oleh Badan Diklat Jawa Timur, selama empat hari, mulai 1 September  hingga 4 September 2014 di Hotel Mercure.

Peserta bimtek selain dari DPRD PPU juga berasal dari DPRD Kota Balikpapan, DPRD Kabupaten Tana Paser dan Kabupaten Nunukan. Sebanyak 5 staf  Sekretariat DPRD Kabupaten PPU termasuk sekretaris dewan, juga ikut dalam bimtek yang menghadirkan pemateri dari Badan Diklas Jawa Timur dan Kemendagri.

Thohiron salah satu anggota DPRD PPU yang mengikuti bintek orientasi ini mengatakan waktu yang diberikan dalam pemahaman materi belum maksimal.  “Kalau asumsinya untuk pendalaman ya sangat kurang, tapi cukup untuk dijadikan inspirasi dan cukup bermanfaat terutama untuk anggota dewan baru,” katanya sembari menambahkan dua materi yang perlu diperdalam  yakni  “Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.”(humas2/DPRD PPU)

Pelatihan Pengelolaan Website Pada Humas DPRD Kab. Penajam Paser Utara

Pelatihan Website HumproSelasa, 16 September 2014 pada pukul 14.00 Wita Humas DPRD Kab. Penajam Paser Utara mengadakan Pelatihan pengelolaan Website. Pelatihan ini bertujuan untuk menunjang kualitas kinerja Humas pada instansi ini. Pelatihan yang diikuti oleh 5 Staf dari Humas ini berjalan cukup baik dan sangat menarik, mulai pengenalan web hingga update foto dan berita. Narasumber pada pelatihan ini memberikan informasi yang sangat penting bagi kemajuan Humas DPRD ini.

DPRD PPU Segera Bentuk Fraksi-Fraksi

FADLIANSYAHPENAJAM – Pasca dilantiknya 25 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) 2014 -2019 lalu, kini anggota perwakilan rakyat tersebut menjadwalkan untuk  menyusun pembentukan, fraksi – fraksi DPRD. Demikian dikatakan, Ketua DPRD PPU sementara, Fadliansyah.

“Agenda awal kami sejak dilantik lalu adalah menyusun tata tertib (Tatib) serta pembentukan fraksi DPRD PPU,  sehingga jadwal kegiatan bisa terus dilaksanakan sesuai dengan aturan seperti pembentukan alat kelengakapan  yakni memilih unsur pimpinan,  Badan musyawarah, komisi, Badan legislasi daerah, Badan anggaran, Badan kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna,”ujarnya.

Menurutnya, kemungkinan jumlah fraksi DPRD PPU akan bertambah, dimana priode lalu fraksi hanya sebanyak tiga saja, yakni fraksi partai Golkar, fraksi  PDI Perjuangan dan fraksi Gabungan, namun   kini bisa menjadi enam fraksi. Hal itu disebabkan ada beberapa partai yang mendapatkan tambahan kursi di DPRD PPU pada periode ini.

“Enam fraksi yang nanti tersebut yakni, fraksi partai Golkar, fraksi  PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Gerinda, fraksi PKS dan fraksi Gabungan. Partai yang memiliki kursi minimal tiga sudah dapat membentuk fraksi, karena Partai Gerinda, PKS dan Demokrat pada pemilu legislatif lalu mendapatkan masing – masing tiga kursi maka mereka dapat membentuk fraksi sendiri,”terangnya.

Diakuinya, memang kini jumlah fraksi itu belum final, namun kemungkinan hasilnya tidak jauh beda. Selain itu,  dalam waktu dekat ini pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kemendagri RI guna berkonsultasi terkait tatib dan pembentukan fraksi – fraksi serta guna mendapatkan legalitasinya.

Ditambahkannya, kemungkinan untuk penyusunan Tatib serta  fraksi ditetapkan dimasa  kepemimpinan unsur pimpinan sementara, sedangkan untuk alat kelengkapan DPRD, disahkan melalui rapat paripurna dengan pimpinan definitif, untuk jumlah komisi, nantinya akan berjumlah tiga komisi tidak ada perubahan walaupun jumlah fraksi bertambah.”Kami berharap akhir bulan ini fraksi, unsur pimpinan dan alat kelengkapan lainnya telah diterbentuk dan ditetapkan. Kami selaku pimpinan sementara sifanya hanya menfasilitasi saja,”ujarnya.

Ia menerangkan, berdasarkan aturan yang berlaku nantinya ketua DPRD PPU diambil dari partai dengan jumlah perolehan suara dan kursi terbanyak, dimana Partai Golkar memenuhi syarat untuk menujuk satu orang anggota dewannya menjadi ketua definitif, artinya Golkar kembali berhak mendapatkan posisi ketua sebagaimana terjadi pada DPRD periode lama, sementara itu unsur dua  wakil ketua juga posisi tetapnya yakni ini dari perwakilan PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

“Untuk nama – nama siapa yang bakal menduduki unsur kursi pemimpinan DPRD wewenangnya pada pada partai masing – masing yang memberikan mandat kepada kadernya di DPRD PPU kelak,”tukas Fadliansyah. ***

Categories