Raperda RPJMD PPU Tahun 2014-2018 Disetujui

dprd webPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID— DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten PPU saat dilaksanakan rapat Paripurna DPRD PPU penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda berasal dari kepala daerah dan Raperda Inisiatif DPRD PPU, Rabu pagi (28/5) kemarin.

Ketua DPRD PPU, Nanang Ali seusai memimpin rapat mengatakan, dari tiga fraksi yang ada, fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui jika RPJMD ditetapkan menjadi Perda sementara fraksi Partai Golkar menolak menyetujui Raperda itu. Karena hanya satu fraksi saja yang menolak, maka Raperda RPJMD ini memenuhi syarat untuk disahkan.

“Hanya fraksi Golkar saja yang tidak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, tetapi sesuai mekanisme, RPJMD masih tetap dapat disahkan menjadi Perda,”ucap Nanang.

Menurutnya, pendapat fraksi tidak harus bulat sama, tetapi jika memenuhi korum dimana dua fraksi menyetujuinya, maka RPJMD itu tetap dilanjutkan proses untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten PPU.

Ia menjelaskan, setelah Raperda RPJMD ini disetujui untuk disahkan menjadi Perda, maka langkah selanjutnya, adalah menyampaikan ke Pemerintah propinsi kaltim untuk dilakukan konsultasi dan koreksi, hasilnya jika ada koreksi maka dilakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan menjadi Perda PPU. “RPJMD ini juga akan disesuaikan RPJMD Propinsi karena memiliki keterkaitan juga sehingga harus disampaikan ke Pemprop,”katanya.

Menurutnya, dalam RPJMD banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang harus dijadikan dasar untuk pelaksanaan program daerah di setiap SKPD dan menjadi kegiatan prioritas daerah, karena RPJMD untuk merupakan penjabaran misi visi kepala daerah yang wajid dilaksanakan. Contohnya seperti masalaha batas wilayah daerah, peruntukan kawasan dan lahan di PPU, pembangunan infrstruktur, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan lainnya di PPU untuk lima tahun kedepan.

“RPJMD ini merupakan landasan dan acuan pembanguan di PPU lima tahun kedepan termasuk dasar untuk melakukan pembahasan APBD di tahun 2014 hingga 2018 mendatang. Dalam segi pengawasan pelaksanaan RPJMD ini kami tetap konsisten dengan apa yang sudah kita perdakan,”tegas Nanang.

Sementara itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam sambutannya mengatakan,    Dengan disetujuinya atau ditetapkannya Raperda RPJMD itu, maka Pemkab PPU telah memiliki payung hukum arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU dalam tenggang waktu lima tahun ke depan, dengan demikian Perda tersebut nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh setiap stake holders Pemkab.

Diakuinya, walaupun dalam proses pembahasan Raperda ini  terjadi berbagai perdebatan yang cukup alot, namun tetap menghormati etika berdiskusi. Akhirnya dari hasil konsultasi ataupun pembahasan bersama tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu semua merupakan proses gambaran riil dari hakekat demokrasi yang sedang dibangun bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat.

“Tidak berlebihan jika, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah bersungguh-sungguh dan berkerjasama dengan Pemkab yang telah melakukan pembahasan Raperda yang akhirnya pada hari dapat disetujui bersama,”katanya.

Selain menyetujui pengesahan Reparda RPJMD, DPRD juga menyetujui disahkannya Raperda PPU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga di Kabupaten PPU. Hadir dalam rapat tersebut, Wabup PPU, H Mustaqim MZ, sejumlah anggota DPRD PPU, serta undangan lainnya. (***)

Lelang E-Procurement Harus Tetap Dilaksanakan

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID—Penerapan lelang secara eletronik atau e-Procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus tetap dilaksanakan, agar lelang dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat melanggar peraturan, UU dan hukum.

Menurut Ketua DPRD Nanang Ali, penerapan e-procurement ini sangat bagus dan efektif guna mengindari hal-hal yang tak diinginan, karena pelaksanaan lelang proyek memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Perpres No 54/2010 tentang Pedoman Penanganan Pengadaan Barang dan Jasa dan mulai diterapkan di oleh Pemkab PPU sejak 2012 silam.

“Menurut kami sistem e-procurement ini sudah sangat bagus dan efektif, karena sudah jelas sekali aturannya. Kami selaku lembaga perwakilan rakyat di daerah tentu akan mengoptimalkan fungsi pengawasan pembangunan termasuk dalam pelaksanaan lelang elektronik itu,” kata Nanang Ali, usai melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM para anggota DPRD PPU, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Menurutnya, proyek-proyek yang dikerjakan melalui lelang elektronik ini harus mempunyai standar mutu yang jelas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga siapa saja yang terlibat dalam proses lelang hingga pelaksanaan proyeknya harus memiliki komitmen bekerja dengan baik dan benar.

Sementara itu, Staf Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat,  Setiabudi menegaskan, pemerintah daerah termasuk Pemkab PPU, mempunyai keharusan melaksanakan e-Procurement, karena lebih cepat, murah, transparan dan bebas premanisme atau mafia.

“Setiap daerah di Indonesia harus melaksanakan tender proyek sistem ini yang dimulai sejak 2012 dan tahun-tahun mendatang. e-Procurement ini terdiri dari e-tendering dan e-purchasing. LKPP sendiri sebagai lembaga yang khusus menangani hal ini siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan gratis,” papar Setiabudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, aturan e-procurement dijelaskan dalam Perpres Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres itu, bertujuan menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan usaha yang sehat sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking)

Hal ini sengaja diarahkan, karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sejauh ini belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD. “Sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri,” jelasnya.

Dikatakan dia lagi, Perpres 54 Tahun 2010 ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 berperihal sama. Karena itu, lembaga legislatif diharapkan mampu melihat, dan memahami perbedaan yang substansial, sehingga fungsi pengawasan melekat terhadap proses pembangunan daerah yang bersumber dana dari APBD dapat dilakukan maksimal.

“Secara keseluruhan perpres ini juga mempertegas aturan tentang tatacara pengadaan dan standard bidding document, lelang/seleksi sederhana sampai dengan Rp200 juta, pengadaan langsung, persyaratan pelelangan dipermudah,  kontrak payung, unit layanan pengadaan (ULP) dan lain sebagainya,” tuturnya.

Disamping itu, imbuh Setiabudi, aturan ini juga memperkenalkan sistem reward dan punishment yang lebih adil, misalnya mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau anggota ULP, memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogjanya masuk dalam kasus pengadaan, dan lain sebagainya.*

Alami Musibah Bertubi-tubi, Petani Babulu Perlu Perhatian

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) harus lebih memperhatian dan peduli terhadap musibah yang dialami petani di Kecamatan Babulu, dimana ditahun 2013 ini datang secara bertubi-tubi sehingga petani mengalami gagal panen atau fuso.

Menurut Anggota DPRD PPU dari Dapil Waru – Babulu,  Anwar Sanusi, sektor pembangan bidan  pertanian harus tetap menjadi skala prioritas dalam APBD Kabupaten PPU,  guna memperkuat keberadaan sektor ini, pasalnya, musibah yang dialami petani tersebut berdampak kerugian bagi petani.

Dibeberkanya,  musibah atau bencana yang dialami petani di Kecamatan Babulu tersebut, mulai dari serangan hama wereng,  kemudian angin puting beliung dan terakhir banjir kiriman  yang sempat merendam ratusan hektare sawah di sejumlah desa di kecamatan tersebut. kondisi ini,  jelas sangat berdampak terhadap pertanian masyarakat Babulu . Lahan  persawahan yang mengalami fuso atau gagal panen akibat musibah yang datang bertubi-tubi tersebut berada di desa Sumber Sari, Rawa Mulya dan Sri Raharja.

“Karena musibah tersebut, maka wajar jika dalam APBD baik murni maupun perubahan tetap memprioritaskan pembangunan sektor pertanian tersebut, sehingga Babulu yang dikenal sebagai lumbung padi di  PPU dan Kaltim bisa tetap dipertahankan,”ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya tiga musibah tersebut,  maka diperkirakan produksi padi untuk wilayah Babulu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,  padahal,  Babulu merupakan salah satu lumbung padi wilayah PPU. selain itu, dirinya menilai serangan hama wereng yang sempat menyerang ratusan hektare sawah milik pertanian, lambat direspond oleh  Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Keluatan (DP3K) dalam mendistribusikan obat-obatan sehingga seran gan hama terlanjur meluas ke sejumlah sawah lainnya.

“Harus DP3K, lebih siaga, untuk menyiapkan semua obat-obatan untuk hama dimana anggarannya berasal dari APBD,  sehingga ketika ada serangan hama langsung  tertangani,  tanpa harus menunggu dibeli maupun mendapat bantuan pemprov Kaltim,”ucap Anwar.

Ia berharap, Pemkab bisa lebih waspada karena kejadian alam tidak dapat diperkirakan dan bisa datang setiap saat,  bukan hanya itu,  normalisasi irigasi harus segera dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang menimpa petani beberapa waktu lalu.

“Masyarakat petani juga  mengharapkan,  APBD tahun 2014 depan bisa lebih memihak untuk kepentingan masyarakat,  terutama untuk meningkatkan fasilitas pertanian termasuk jalan usaha tani. Petani juga berharap agar ada sumber air baku untuk sumber irigasi. Oleh karena itu  APBD harus dikonsentrasi  untuk memperbaiki infrastruktur pertanian di PPU,” ujar Anwar.(*)           

Bamus DPRD Prioritaskan Raperda Tertunda

PENAJAM -  Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetap memprioritaskan pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam jadwal kegiatan DPRD  di bulan Maret depan. Demikian dikatakan, Anggota Bamus DPRD PPU, Andi Gunawan Harahap, Selasa (26/2).

Ia menjelaskan, diakuinya pada tahun 2012 lalu ada satu Raperda yang masih belum dituntaskan di tahun 2013 ini, adapun Raperda tersebut tentang perlindungan alih fungsi lahan pertanian, tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten PPU, dimana merupakan satu Raperda dari 11 Raperda yang telah diusulkan Pemkab dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Dibeberkannya, berdasarkan penjelasan Pansus beberapa waktu lalu,  ditundanya pengesahan Raperda tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tersebut dengan alasan menunggu pengesahan Raperda terkait yang telah diusulkan Pemerintah Propinsi dan perlu singkronisasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki korelasi dengan Raperda ini.

Menurutnya, Raperda ini sangat penting dimiliki oleh PPU sebagai payung hukum, agar lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura milik masyarakat tetap terjaga dan tidak mudah dialih fungsikan tanpa ada persetujuan dari pejabat berwewenang di daerah. Yang intinya PPU, lahan pertanian di PPU semamkin eksis dan hasil produksi tetap terjaga.

Selain masalah Raperda ini, lanjutnya, dirinya juga meminta agar Pemerintah daerah bisa segara mempersiapkan sejumlah Raperda agar bisa diusulkan kepada badan Legislasi DPRD PPU, namun Raperda yang disampaikan harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan dinilai prioritas.

Terkait dengan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan anak, jelas Andi Gunawan, sudah menjadi salah satu program legislasi daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di DPRD dan diharapkan pada tahun 2013 ini bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembahasannya.

“Kami berharap, Bamus, nantinya bisa menjadwalkan untuk melakukan pembahasan Raperda yang dinilai prioritas demi kesejahteraan masyarakat PPU, baik yang kini masih tertunda ataupun masuk dalam Prolegda,”tuturnya.

Ia menambahkan, terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di masa sidang Maret ini, jelas juga menjadi perhatian Bamus, namun digelar untuk hal-hal yang dinilai sangat penting dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tentunya dalam RDP nanti, DPRD melibatkan instansi terkait bahkan jika dibutuhkan unsur masyarakat.

“RDP jelas dilaksanakan, sebagai media untuk mendengarkan penjelasan dan keterangan  kondisi yang terjadi atau bisa juga sebagai media difasilitasi DPRD, guna  mencarai jalan keluarapabila timbul permasalahan terjadi antara warga dengan pemerintah maupun  masyarakat,” ujarnya.***

Pemprov Kaltim Dinilai Kurang Serius Perhatikan Jalan PPU

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID — Pemerintah provinsi Kaltim dinilai tidak serius memperhatikan ruas jalan milik provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pasalnya anggaran yang digelotorkan untuk perbaikan jalan sangat minim dan tidak memberi dampak apa-apa terhadap jalan di wilayah itu.

“Kami menilai Pemprov Kaltim tidak serius untuk memperhatikan jalan-jalan provinsi di PPU salah satunya jalan dari Km 38 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke Kecamatan Sepaku hingga simpang Silkar Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam,”ucap Anggota DPRD PPU, Sariman.

Dijelaskan, dari hasil koordinasi Komisi III DPRD PPU ke Bappeda Kaltim, pada tahun 2013 ini anggaran perbaikan kerusakan jalan poros dari Km 38 Kukar  hingga masuk di wilayah Kecamatan Sepaku hingga simpang Silkar hanya sebesar Rp10 M, sementara kerusakan cukup parah dan terjadi beberapa titik. Dengan nilai tersebut, jelas tidak mungkin dapat mengatasi kerusakan jalan itu dan diyakini tiada ada efek positif terhadap jalan yang selama ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga Sepaku.

Selain itu, perbaikan jalan provinsi dari Kecamatan Babulu hingga perbatasan Kabupaten Paser juga hanya dianggarkan dana swakelola sebesar Rp17 M, jelas sangat tidak realistis untuk menangani kerusakan jalan di wilayah tersebut, sedangkan ruas jalan cukup panjang.  “Cukup untuk apa anggaran perbaikan jalan itu diberikan, sementara jalan yang harus ditangani di wilayah PPU cukup panjang, jelas kami kecewa dan menilai provinsi tidak serius,” katanya.

Menurutnya, wajar jika masyarakat di PPU merasa dianak tirikan karena provinsi kesannya setengah hati memberikan perhatian untuk masyarakat kabupaten ini, contohnya seperti jalan di wilayah Sepaku tersebut, kesannya perbaikan hanya dilakukan seadanya.

Sariman menambahkan, jalan lintas dari Km 38 Kukar  hingga simpang Silkar Penajam yang melintasi Kecamatan Sepaku harus fungsional, sebab jika jalan kurang mendapatkan perhatian dan  masih saja  rusak, sementara a jembatan pulau Balang sudah selesai, Sepaku menjadi kota mati dan masyarakat wilayah ini makin terpuruk ditengah kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi.

“Saat ini saja, karena kondisi jalan rusak parah, dampak bagi masyarakat sudah sangat terasa, dimana sejumlah harga barang menjadi sangat mahal dan langka ditemui, karena distribusi sejumlah kebutuhan masyarakat di Sepaku dari luar daerah tidak lancar, kondisi itu semakin parah jika saat musim hujan, jalan sama sekali tidak bisa dilalui,”tuturnya.

Untuk diketahui, beber Sariman, kerusakan jalan provinsi di wilayah Sepaku tersebut, disebabkan karena jalan kelas III B dengan kemampuan beban 8 ton saja, sementara kendaraan yang melaluinya bobotnya sangat besar diatas 10 ton lebih, oleh karena itu, perbaikan jalan harus dilakukan secara maksimal serta meningkatkan kelas jalannya.

“Rata-rata kendaraan yang melalui jalan di Sepaku, adalah kendaraan dengan bebas mencapai puluhan ton seperti truk gandeng pengangkut alat berat, sementara jalan hanya mampu menahan beban maksimal 8 ton saja,”jelas Sariman.***

DPRD Lakukan Monev Proyek Multiyears

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), di bulan Februari menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pembangunan proyek  multiyears  yang hingga saat ini masih berjalan dan beberapa diantaranya habis kontraknya di tahun 2013 ini.

“Jadwal monev  terhadap sejumlah proyek multiyears tersebut  telah kami sepakati dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD , dan kini tinggal kita laksanakan,”ujar Wakil ketua DPRD PPU, Jon Kenedy yang juga politis partai Demokrat.

Ia menjelaskan, monev dilakukan kepada seluruh proyek yang waktu pelaksanaan dalam kontrak kerja sebentar lagi selesai, guna mengetahui sampai sejauh mana progres pekerjaan dan apa saja kendala yang dihadapi kontraktor pelaksana jika progresnya tidak memenuhi target diharuskan, pasalnya rata-rata proyek tersebut pada tahun 2013 ini harus tuntas, jadi wajar jika dimonitoring.

Jon menerangkan, sebagaimana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota DPRD  selain legeslasi atau membuat Undang-Undang, Penganggaran atau Badgeter, juga  sekaligus melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan monev ini merupakan bagian tupoksi setiap anggota DPRD. Yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di PPU.

“Pelaksanaan monev dilakukan oleh Komisi III yang membidangi bidang pembangunan dan keuangan, dilaksakan  sejak 18 hingga 20 Februari 2013. Monev dilakukan di seluruh proyek yang dalam waktu dekat ini habis masa kontrak kerjanya,” katanya.

Hasil monev tersebut, lanjutnya, oleh Komisi III akan dibawa ke rapat komisi gabungan  dan jika diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilibatkan dalam rapat lanjutan. Hasil monev ini juga disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan perhatian serta ditindaklanjuti. Untuk diketahui kegiatan proyek multiyears telah cukup besar menyerap anggaran APBD PPU sejak empat tahun terakhir ini, sehingga wajar DPRD sangat memperhatikannya tanpa meninggalkan proyek reguler lainnya.

“Hasil monev tersebut kami harapkan disampaikan tanpa rekayasa,  harus apa adanya. Sanksi bagi kontraktor yang dinilai lamban semua kita serahkan kepada kebijakan pemerintah, kami hanya meminta agar seluruh proyek multiyears tersebut selesai pada waktunya dengan mutu sesuai harapan. Sehingga membawa manfaat baik bagi masyarakat PPU sebagai penggunannya,” harap Jon Kenedi.***

Tak Hadir RDP, BP-Migas Lecehkan DPRD

PENAJAM -  Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP-Migas) Wilayah Kalimantan – Sulawesi (Kalsul), dinilai melecehkan dan tidak menghargai DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), karena, tidak menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi III DPRD,  tanpa memberikan alasan yang jelas. Demikian dikatakan, anggota Komisi III DPRD PPU, Andi Gunawan Harahap, Selasa (7/8).

“DPRD merupakan lembaga legeslatif resmi pemerintah, tetapi sayangnya kenapa BP-Migas sama sekali tidak hadir, padahal undangan resmi RDP yang ditandatangai oleh Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, telah dilayangkan pada Senin kemarin, namun kenyataan hingga siang hari tidak ada satupun perwakilan BP-Migas nonggol, jadi kami merasa dilecehkan dan tak dihargai selaku lembaga wakil rakyat di PPU ini,”ucapnya.

Dituturkannya, sesuai dengan surat undangan Nomor 005/230/Pimp – DPRD/ VIII /2012 tertanggal 6 Agustus 2012 perihal RDP, guna meminta penjelasan dan mencari solusi terkait permasalahan terkait rencana pelaksanaan pengerukan kanal atau sungai di wilayah Kerok Laut Kelurahan Penajam yang ditentang masyarakat setempat.

Selain itu juga, lanjut Andi Gunawan, guna membicarakan pemanfaatan gas PT Chevron Indonesia Company guna kebutuhan pembangkit listrik tenaga gas milik Perusda, dimana saat ini dinilai masih kurang.

“RDP ini bukan dilakukan secara dadakan, namun sebelumnya melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD, telah disepakati agenda RDP ini, tetapi kenyataannya BP-Migas mangkir hadir,”tukasnya.

Menurutnya, aabila hingga undangan RDP kedua disampaikan, dan juga tidak dihadiri BP-Migas, maka pada kesempatan terakhir pihaknya berusaha dengan cara pemanggilan paksa, dengan menindaklanjuti pembentukan Panitia Khusus (Pansus), guna mengambil sikap tegas atas rencana pengerukan kanal dan pasokan gas buat Perusda, baik dalam hal pengajuan Amdal termasuk juga ke masalah PBB dan IMBnya.

“Terus  terang masyarakat PPU yang berdomisili disekitar kanal atau sungai kerok laut tersebut, saat ini resah, pasalnya, selama ada aktifitas perusahaan itu saja telah menimbulkan dampak abrasi di pemukiman warga, apalagi jika nantinya kegiatan pengerukan kanal jadi dilakukan mungkin dampak kerusakan di masyarakat menjadi semakin parah. Jadi masalah ini sangat pentig bagi DPRD untuk membicarakannya lebih mendalam,”bebernya.

Komisi I Ajukan Raperda CSR Perusahaan

  • Untuk menciptakan penyaluran Corporate Sosial Responsibillity (CSR) yang lebih bertanggung jawab oleh perusahaan kepada masyarakat, Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU) akan mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang CSR. “Raperda ini diharapkan bisa disahkan menjadi Perda, sehingga kedepan tanggung jawab sosiali swasta yang dikemas dalam CSR bisa terlaksana dan diarahkan menjadi lebih baik, untuk masyarakat,” kata Sekretaris Komisi I DPRD PPU Syarifah Ainu Jariyah. Menurutnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan di Kabupaten PPU, belum menyalurkan CSR kepada masyarakat. Berdasar data yang dimiliki, baru baru ada lima perusahaan yang telah menyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan dan telah pula melaporkan penyaluran tersebut kepada pemerintah kabupaten. “Karena masih sedikitnya perusahaan yang melaksanakan CSR kepada masyarakat sekitar, maka, kami di Komisi I berinisiatif, untuk mengajukan Raperda sebagai payung hukum terkait penyaluran dan pelaksanaan CSR di lapangan. Dengan demikian setiap perusahaan nanti wajib menyalurkan CSR serta memberikan laporan setiap kegiatan secara transparan kepada pemerintah kabupaten,” katanya. Untuk membahas masalah CSR ini lebih lanjut, Ainun Komisi I pada pekan ini, pihaknya akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang unsur pemerintah kabupaten, dan semua perusahaan yang ada di kabupaten PPU. “Dalam UU nomor 40 tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas (PT), mewajibkan setiap perusahaan melakukan penyalurkan CSR kepada masyarakat sekitar, dan jika perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyalurkan CSR, maka kegiatan perusahaan tersebut akan dihentikan,”tegas Ainun. (admin)

Tahun 2011, DPRD Targetkan Bahas 30 Raperda

Sekretaris DPRD PPU. H Ahmad Usman

PENAJAM – DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada masa sidang pertama menargetkan untuk menyelesaikan sembilan  buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda kabupaten. Demikian dikatakan Sekretaris Badan Legislasi (Baleg) DPRD PPU, Ahmad Usman, yang juga Sekwan DPRD.

Diterangkan Usman, di  masa sidang pertama ini,  Baleg telah menggendakan pembahasan sebanyak sembilan Raperda, antara lainnya Raperda tentang pajak restirbusi, Raperda Pengelolaan Zakat,  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Raperda tentang penyerataan modal serta Raperda tentang pemekeran desa.

“Kami berupaya dimasa sidang pertama dari bulan Januari hingga April depan waktunya cukup untuk melakukan pembahasan kesembilan Raperda tersebut dan langsung ada pengesahan menjadi Perda,”ucapnya.

Setelah membahas kesembilan Raperda tersebut, lanjutnya, pihaknya akan melanjutkan pembasahan Raperda pada masa sidang kedua dan ketiga, Balag menargetkan pada tahun 2011 ini mampu menyelesaikan antara 25 hingga 30 Raperda atau setidaknya dalam satu masa sidang bisa menyelesaikan 9 hingga 10 Rapera.

“Karena mampu menyelesaikan pembahasan Raperda tepat waktu dan dengan jumlah mencapai standar, DPRD PPU mendapatkan penilai cukup baik dari Kanwil hukum dan Ham. Pada tahun 2009 lalu DPRD PPU mampun menyelesaikan 31 Raperda menjadi Perda dan tahun 2010 lalu sebanyak  27 Raperda.

Usman mengungkapkan, selama ini pihaknya tidak menemui  kendala, kalaupun ada masih bisa diatasi dengan segera, hal ini disebabkan telah terciptanya kerjasama antara DPRD dan seluruh staf sekretaris dewan sebagai penujang fungsi dewa yakni, fungsi pengawasan legislasi dan anggaran bisa berjalan dengan baik.

Sementara itu, tambahnya, terkait dengan permintaan hearing masyarakat desa Tengin Baru, surat permintaan dan telah dijadwalkan dilaksanakan setelah pelaksanaan rapat paripurna istimewa PAW, sekitar tanggal 1 atau 2 Pebruari depan.

“Kita telah menerima surat permintaan dari warga desa Tengin Baru, dan kemungkinan rapat hearing tersebut digelar pada awal bulan Pebruari depan setelah Sidang Paripurna Istimewa PAW,”tandas Usman. (admin)

 

Bimtek Tingkatkan SDM Anggota DPRD PPU

Seluruh anggota DPRD PPU ketika mengikuti kegiatan Bimtek beberapa waktu lalu

PENAJAM -  Dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM),  DPRD  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan SDM harus selalu diikuti setiap anggota dewan. Demikian diungkapkan Sekretaris DPRD PPU, Ahmad Usman, kepada media ini.

Ia mengatakan, kegiatan peningkatan Bimtek SDM,  terhadap 25 anggota DPRD  tersebut, telah dilaksanakan selama beberapa kali, dengan materi berbagai macam pengetahuan m terkait  efektivitas setiap komisi yang ada di DPRD, seperti tata cara membahas skala prioritas dalam penyusuanan rencana APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010, tentang Tata Tertib DPR dan DPRD .

Menurut Usman, peningkatan SDM , bertujuan untuk menambah pengetahuan para anggota DPRD . terutama mengenai peraturan baru dalam penyusunan anggaran. dan diharapkan kepala skpd dapat mengikuti kegiatan tersebut, sehingga ada kesepahaman dalam pembahasan APBD mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, menambahkan, kegiatan Bimtek ini sangat penting diikuti , agar setiap anggota yang tergabung dalam komisi-komisi di DPRD mengetahui fungsi dan tugasnya.

“Ini penting sebab, setiap anggota dituntut memiliki kemampuan dalam melaksnakan fungsi tugasnya sebagai wakil rakyat dan anggota legislasi daerahsehingga setidaknya,  dapat meminimalisasi kesalahan ketika melakukan suatu pembahas peraturan daerah,”terangnya.

Dirinya berharap,  melalui Bimtek tersebut, dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap anggota DPRD. Sehingga apa yang diputuskan, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku(Admin)

Categories