Anggota DPRD Periodeo 2014-2019 Dilantik 18 Agustus 2014

Sekwan-DPRD-FIRMANSYAH.-S.Sos-.MM-webPENAJAM - Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) periode 2014-2019 akan dilantik 18 Agustus mendatang. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Firmansyah. Persiapan pelantikan 25 anggota dewan terpilih mencapai 80 persen.
Dia menuturkan, sekretariat DPRD mempersiapkan 1100 undangan dalam acara pelantikan. Selain keluarga anggota dewan, pihaknya mengundang pejabat, lurah/kepala desa, tokoh-tokoh partai, dan LSM. “Khusus keluarga anggota dewan kami persiapkan 625 undangan, disebar mulai 14 Agustus. Gladi bersih tanggal 15,” tuturnya.
Selain undangan pelantikan, kata Firmansyah, persiapan lainnya termasuk, jas anggota dewan, pin emas, dan baju dinas. “Kalau baju dinas dan jas masing-masing anggota dewan dapat empat pasang, satu pin emas seberat 10 gram masing-masing anggota dewan,” katanya.
Anggaran pelantikan dan pengadaan pakaian dinas dan pin emas, diperkirakan menelan biaya ratusan juta rupiah. Anggaran bersumber dari APBD murni tahun 2014, namun Sekwan enggan mengungkapkan biaya yang digunakan pada pelantikan anggota dewan 18 Agustus mendatang. “Saya tidak bisa memastikan berapa totalnya, yang jelas ratusan juta rupiah,” tandas Firmansyah. (*/say/waz/k14)

DPRD Instruksikan 12 Pejabat Non Job Difungsikan

jon kenediPENAJAM- Terkait rencana Bupati Penajam Paser Utara (PPU) melakukan mutasi dalam waktu dekat ini, termasuk 12 pejabat yang dinonjobkan sejak September 2013 lalu, bakal diaktifkan kembali. Rencana tersebut disambut baik oleh salah satu pejabat esselon III yang dinonjobkan, Ester Yany.

Menurutnya, pejabat yang dinonjobkan tersebut pada awalnya 13 orang mulai dari esselon II sampai esselon IV, namun satu orang telah difungsikan kembali, dan saat ini pejabat yang dinonjobkan tersisa 12 orang. “Kita menanggapi positif adanya niat baik dari pimpinan sekarang, untuk merekrut kembali pejabat yang non job hampir satu tahun,” ujar Ester, kemarin (10/8).

Dia menuturkan, bahwa dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Waktu 11 bulan menjalani sanksi itu, dinilai cukup lama. Padahal, pejabat yang dinonjobkan itu memiliki keluarga yang mebutuhkan biaya. “Mereka punya keluarga yang harus dibiayai dan dipenuhi kebutuhannya, termasuk biaya pendidikan anak,” tuturnya.

Ester menerangkan, dirinya diberikan sanksi seperti itu sebelumnya tidak ada pemberian teguran terkait kedisiplinan pegawai oleh pihak berwenang. Bahkan pada saat dinonjobkan, ia juga tidak menerima surat pemberhentian dari jabatannya. “Kita tidak dapat surat teguran disiplin kepegawaian sebelumnya, tiba-tiba saja posisi kita diganti sama yang lain.

Kita juga tidak pernah ditanya mengenai kesalahan kita apa, seharusnya ditanyakan kepada yang bersangkutan supaya kita bisa klarifikasi, apa sih yang disangkakan kepada kita,” terangnya. Tapi, ia tetap memiliki keyakinan bahwa pimpinan tidak akan menutup mata terkait potensi yang dimiliki oleh pejabat yang dinonjobkan itu.

“Saya pribadi legowo menerima keputusan pimpinan, dan kami juga percaya pimpinan tidak mungkin menutup mata, menutup telinga terkait kinerja pejabat yang dinonjobkan ini. Karena kami bukan pegawai yang baru atau muda, rata-rata sudah mengabdi 20 tahun, bahkan ada yang sudah mengabdi 32 tahun lebih,” kata Ester. Dirinya berharap, seluruh pejabat yang dinonjobkan itu, dapat kembali mengabdi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing.

“Harapan kami diberdayakan kembali dan Kabupaten PPU dapat lebih baik kedepannya,” harapnya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD PPU, Jon Kenedi mengatakan, bahwa pemerintah seharusnya tidak membiarkan sanksi non job itu terlalu lama. “Memang harus merekrut secepatnya, supaya yang dinonjobkan itu ada fungsinya, tidak boleh dibiarkan selama itu, tidak kerja, tidak ada posnya,” katanya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, terkait dengan posisi jabatan merupakan kewenangan dari bupati dan DPRD tidak punya kewenangan untuk ikut campur. “Mengenai posisi, tergantung dari bupati, kita tidak boleh ikut campur. Kita hanya menyampaikan agar non job tersebut secepatnya diaktifkan kembali,” tandas Jon Kenedi.

Sementara itu, Bupati PPU, Yusran Aspar memastikan, pada mutasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, ke 12 pejabat non job akan difungsikan kembali. Entah itu masuk sebagai pejabat struktural atau fungsional. “Insya Allah kita akan posisikan, saya sudah minta kepada tim. Kalau memang merupakan hukuman disiplin, ya sudah cukup,” jelas Yusran.(bp-20)

Sumber: Balikpapanpost

DPRD Pacitan Kunjungi DPRD PPU

gedung-dprd-depnPENAJAM – Sekretaris DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Firmansyah Senin (21/7) siang me-nerima 20 anggota DPRD Kabupaten Kabupaten Pacitan, Propinsi Jawa Timur untuk melaksanakan study banding program kerja lem-baga legeslatif di PPU. Pada kesempatan itu, Firmansyah menjelaskan, rencana kerja (renja) DPRD PPU telah disepakati ber-sama oleh seluruh anggota dewan berdasarkan ke-butuhan dan besaran anggaran yang tersedia, ter-masuk juga dalam hal pelaksanakan peningkatan SDM anggota DPRD yang berbentuk bimbingan teknis (Bimtek).
“Biasanya pelaksanaan Bimtek dalam setahun kita targetkan sebanyak enam kali. Namun karena ada kesepatakan dan ketersediaan anggaran dan adanya pengurangan anggaran, maka ditahun ini, pelaksanaan Bimtek digelar hanya tiga kali dalam setahun,” bebernya.
Ditambahkannya, seharusnya yang menerima kunjungan ini adalah unsur pimpinan dan anggota DPRD PPU, namun berhubungan anggota DPRD lagi tugas keluar daerah, guna melaksanakan kunjungan kerja menambah masukan dan referensi me-nuntaskan sejumlah Raperda PPU yang belum disahkan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya menerima para anggota DPRD Pacitan semaksimal mungkin.
Lanjutnya, sudah banyak pejabat luar daerah termasuk dari anggota DPRD   Pacitan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten PPU. Hal ini terkait keberhasilan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah (ekskekutif) bersama DPRD PPU.
Ketua rombongan Rahedi Purnomo juga jabat Wakil Ketua DPRD Pacitan menuturkan, pihaknya baru kali pertama kunjungi PPU, semenjak menjadi kabupaten definitif dan telah berusai 12 tahun, dimana kunjungan tersebut untuk belajar dan mengetahui secara dekat pembangunan daerah PPU.
“Ini kunjungan kami yang pertama dipenghujung jabatan sebagai anggota dewan periode 2009-2014. Maksud dan tujuan ke PPU, selain menjalin silaturahmi, juga guna mempelajari sistem tata kelola renja DPRD PPU yang kami nilai cukup bagus dan kami jadikan sebagai referensi kedepan dalam merancang renja DPRD Pacitan,” ungkapnya.
Senada dengannya, salah satu anggota DPRD Pacitan Bambang mengatakan, lawatannya ke Katim khusunya di PPU, selain untuk mendapatkan referensi, juga sebagai refreshing di penghujung akhir jabatannya sebagai anggota dewan. Tetapi lebih penting lagi, guna melihat secara langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak yang berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya.
“Kami berkunjung ke PPU untuk melihat langsung tentang kemajuan PPU sejak di mekarkan 12 tahun silam, karena program pembangunannya banyak berhasil, seperti pertanian, sarana perkantoran serta infrastruktur lainnya. Selain itu juga guna refreshing di akhir jabatan kami, dan kami semua cukup terkesan,” pungkas Bambang. (nav)

Sumber: korankaltim.com

Anggota DPRD PPU Kunjungan Kerja ke Diskominfo Kaltim

H.ANDI.M.YUSUF,-SHSAMARINDA– Jajaran Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim dalam rangka diskusi mengenai rencana pembentukan Diskominfo di tiap Kabupaten/Kota.

 

“Kedatangan kami ke Diskominfo Kaltim dengan maksud ingin bersilaturahmi dan juga berdiskusi mengenai pembentukan Diskominfo di Kabupaten. Saat ini Diskominfo menjadi pusat informasi untuk publik dari segala sumber baik dari tiap SKPD maupun informasi Pemprov lainnya,” papar Ketua Komisi I DPRD PPU Andi Muhammad Yusup di WIEK Diskominfo, Kamis (3/7).

 

Seperti yang diketahui bahwa sejak tahun 2009 telah diterbitkan edaran Gubernur Kaltim bahwa setiap Kab/Kota dimaksudkan bisa membentuk Diskominfo berdasarkan rincian dasar hukum dan 3 sektor yaitu pos dan telekomunikasi, informasi publik dan media massa serta aplikasi dan telematika.  Diskominfo diharapkan akan menjadi gerbang dari semua informasi.

 

“Tahun 2009 ada edaran Gubernur agar tiap Kab/Kota membentuk Diskominfo. Namun, hanya Tarakan dan Kukar yang menindaklanjuti, padahal Diskominfo akan menjadi gerbang dari semua urusan, jika tidak berdiri sendiri maka akan menyulitkan urusan seperti PPID, LPSE, E-Gov dll,” ucap Kepala Bidang Pos dan Telekomunikasi Atmaji.

 

Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Bidang TI Diskominfo Kaltim Ahmad Mulyadi mengatakan pentingnya tiap Kab/Kota mendirikan Diskominfo adalah untuk memudahkan membantu program Pemprov Kaltim mewujudkan sistem komunikasi berkualitas, merata, dan berkeadilan melalui perencanaan yang mengacu tiga isu strategis, yakni perbaikan elektronic government (e-Gov), menuntaskan blankspot area, dan pemerataan penyebarluasan informasi.

 

“E-Gov ini mendorong Kab/Kota dalam mempercepat memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat luas khusunya di Kaltim,” katanya. (cht)

Sumber: Diskominfo Kaltim

Raperda RPJMD PPU Tahun 2014-2018 Disetujui

dprd webPENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID— DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyetujui Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 Kabupaten PPU saat dilaksanakan rapat Paripurna DPRD PPU penyampaian pendapat akhir terhadap Raperda berasal dari kepala daerah dan Raperda Inisiatif DPRD PPU, Rabu pagi (28/5) kemarin.

Ketua DPRD PPU, Nanang Ali seusai memimpin rapat mengatakan, dari tiga fraksi yang ada, fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gabungan menyetujui jika RPJMD ditetapkan menjadi Perda sementara fraksi Partai Golkar menolak menyetujui Raperda itu. Karena hanya satu fraksi saja yang menolak, maka Raperda RPJMD ini memenuhi syarat untuk disahkan.

“Hanya fraksi Golkar saja yang tidak menyetujui Raperda tersebut untuk disahkan menjadi Perda, tetapi sesuai mekanisme, RPJMD masih tetap dapat disahkan menjadi Perda,”ucap Nanang.

Menurutnya, pendapat fraksi tidak harus bulat sama, tetapi jika memenuhi korum dimana dua fraksi menyetujuinya, maka RPJMD itu tetap dilanjutkan proses untuk disahkan menjadi Perda Kabupaten PPU.

Ia menjelaskan, setelah Raperda RPJMD ini disetujui untuk disahkan menjadi Perda, maka langkah selanjutnya, adalah menyampaikan ke Pemerintah propinsi kaltim untuk dilakukan konsultasi dan koreksi, hasilnya jika ada koreksi maka dilakukan perbaikan dan kemudian ditetapkan menjadi Perda PPU. “RPJMD ini juga akan disesuaikan RPJMD Propinsi karena memiliki keterkaitan juga sehingga harus disampaikan ke Pemprop,”katanya.

Menurutnya, dalam RPJMD banyak terdapat kegiatan – kegiatan yang harus dijadikan dasar untuk pelaksanaan program daerah di setiap SKPD dan menjadi kegiatan prioritas daerah, karena RPJMD untuk merupakan penjabaran misi visi kepala daerah yang wajid dilaksanakan. Contohnya seperti masalaha batas wilayah daerah, peruntukan kawasan dan lahan di PPU, pembangunan infrstruktur, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan program pembangunan lainnya di PPU untuk lima tahun kedepan.

“RPJMD ini merupakan landasan dan acuan pembanguan di PPU lima tahun kedepan termasuk dasar untuk melakukan pembahasan APBD di tahun 2014 hingga 2018 mendatang. Dalam segi pengawasan pelaksanaan RPJMD ini kami tetap konsisten dengan apa yang sudah kita perdakan,”tegas Nanang.

Sementara itu, Bupati PPU, H Yusran Aspar dalam sambutannya mengatakan,    Dengan disetujuinya atau ditetapkannya Raperda RPJMD itu, maka Pemkab PPU telah memiliki payung hukum arah kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten PPU dalam tenggang waktu lima tahun ke depan, dengan demikian Perda tersebut nantinya diharapkan dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh setiap stake holders Pemkab.

Diakuinya, walaupun dalam proses pembahasan Raperda ini  terjadi berbagai perdebatan yang cukup alot, namun tetap menghormati etika berdiskusi. Akhirnya dari hasil konsultasi ataupun pembahasan bersama tersebut telah disepakati secara bersama-sama oleh semua pihak. Itu semua merupakan proses gambaran riil dari hakekat demokrasi yang sedang dibangun bersama, yaitu musyawarah untuk mufakat.

“Tidak berlebihan jika, saya mengucapkan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota Dewan yang telah bersungguh-sungguh dan berkerjasama dengan Pemkab yang telah melakukan pembahasan Raperda yang akhirnya pada hari dapat disetujui bersama,”katanya.

Selain menyetujui pengesahan Reparda RPJMD, DPRD juga menyetujui disahkannya Raperda PPU tentang Perlindungan Perempuan dan Anak serta Raperda tentang Hibah dan Bantuan Sosial Kepada Lembaga di Kabupaten PPU. Hadir dalam rapat tersebut, Wabup PPU, H Mustaqim MZ, sejumlah anggota DPRD PPU, serta undangan lainnya. (***)

Lelang E-Procurement Harus Tetap Dilaksanakan

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID—Penerapan lelang secara eletronik atau e-Procurement di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) harus tetap dilaksanakan, agar lelang dapat berjalan dengan baik tanpa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga dapat melanggar peraturan, UU dan hukum.

Menurut Ketua DPRD Nanang Ali, penerapan e-procurement ini sangat bagus dan efektif guna mengindari hal-hal yang tak diinginan, karena pelaksanaan lelang proyek memang sudah diatur sedemikian rupa oleh Perpres No 54/2010 tentang Pedoman Penanganan Pengadaan Barang dan Jasa dan mulai diterapkan di oleh Pemkab PPU sejak 2012 silam.

“Menurut kami sistem e-procurement ini sudah sangat bagus dan efektif, karena sudah jelas sekali aturannya. Kami selaku lembaga perwakilan rakyat di daerah tentu akan mengoptimalkan fungsi pengawasan pembangunan termasuk dalam pelaksanaan lelang elektronik itu,” kata Nanang Ali, usai melaksanakan kegiatan peningkatan Kapasitas SDM para anggota DPRD PPU, Jakarta Pusat baru-baru ini.

Menurutnya, proyek-proyek yang dikerjakan melalui lelang elektronik ini harus mempunyai standar mutu yang jelas, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga siapa saja yang terlibat dalam proses lelang hingga pelaksanaan proyeknya harus memiliki komitmen bekerja dengan baik dan benar.

Sementara itu, Staf Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Pusat,  Setiabudi menegaskan, pemerintah daerah termasuk Pemkab PPU, mempunyai keharusan melaksanakan e-Procurement, karena lebih cepat, murah, transparan dan bebas premanisme atau mafia.

“Setiap daerah di Indonesia harus melaksanakan tender proyek sistem ini yang dimulai sejak 2012 dan tahun-tahun mendatang. e-Procurement ini terdiri dari e-tendering dan e-purchasing. LKPP sendiri sebagai lembaga yang khusus menangani hal ini siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan gratis,” papar Setiabudi.

Lebih lanjut ia menjelaskan, aturan e-procurement dijelaskan dalam Perpres Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres itu, bertujuan menciptakan iklim yang kondusif untuk persaingan usaha yang sehat sehat, efisiensi belanja negara dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD (debottlenecking)

Hal ini sengaja diarahkan, karena sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah sejauh ini belum mampu mendorong percepatan pelaksanaan belanja barang dan belanja modal dalam APBN/APBD. “Sistem pengadaan barang atau jasa pemerintah belum mampu mendorong terjadinya inovasi, tumbuh suburnya ekonomi kreatif serta kemandirian industri dalam negeri,” jelasnya.

Dikatakan dia lagi, Perpres 54 Tahun 2010 ini terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 80 Tahun 2003 berperihal sama. Karena itu, lembaga legislatif diharapkan mampu melihat, dan memahami perbedaan yang substansial, sehingga fungsi pengawasan melekat terhadap proses pembangunan daerah yang bersumber dana dari APBD dapat dilakukan maksimal.

“Secara keseluruhan perpres ini juga mempertegas aturan tentang tatacara pengadaan dan standard bidding document, lelang/seleksi sederhana sampai dengan Rp200 juta, pengadaan langsung, persyaratan pelelangan dipermudah,  kontrak payung, unit layanan pengadaan (ULP) dan lain sebagainya,” tuturnya.

Disamping itu, imbuh Setiabudi, aturan ini juga memperkenalkan sistem reward dan punishment yang lebih adil, misalnya mengupayakan insentif yang wajar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau anggota ULP, memberlakukan jaminan sanggahan banding; penegasan kapan aparat hukum seyogjanya masuk dalam kasus pengadaan, dan lain sebagainya.*

Alami Musibah Bertubi-tubi, Petani Babulu Perlu Perhatian

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) harus lebih memperhatian dan peduli terhadap musibah yang dialami petani di Kecamatan Babulu, dimana ditahun 2013 ini datang secara bertubi-tubi sehingga petani mengalami gagal panen atau fuso.

Menurut Anggota DPRD PPU dari Dapil Waru – Babulu,  Anwar Sanusi, sektor pembangan bidan  pertanian harus tetap menjadi skala prioritas dalam APBD Kabupaten PPU,  guna memperkuat keberadaan sektor ini, pasalnya, musibah yang dialami petani tersebut berdampak kerugian bagi petani.

Dibeberkanya,  musibah atau bencana yang dialami petani di Kecamatan Babulu tersebut, mulai dari serangan hama wereng,  kemudian angin puting beliung dan terakhir banjir kiriman  yang sempat merendam ratusan hektare sawah di sejumlah desa di kecamatan tersebut. kondisi ini,  jelas sangat berdampak terhadap pertanian masyarakat Babulu . Lahan  persawahan yang mengalami fuso atau gagal panen akibat musibah yang datang bertubi-tubi tersebut berada di desa Sumber Sari, Rawa Mulya dan Sri Raharja.

“Karena musibah tersebut, maka wajar jika dalam APBD baik murni maupun perubahan tetap memprioritaskan pembangunan sektor pertanian tersebut, sehingga Babulu yang dikenal sebagai lumbung padi di  PPU dan Kaltim bisa tetap dipertahankan,”ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya tiga musibah tersebut,  maka diperkirakan produksi padi untuk wilayah Babulu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya,  padahal,  Babulu merupakan salah satu lumbung padi wilayah PPU. selain itu, dirinya menilai serangan hama wereng yang sempat menyerang ratusan hektare sawah milik pertanian, lambat direspond oleh  Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Keluatan (DP3K) dalam mendistribusikan obat-obatan sehingga seran gan hama terlanjur meluas ke sejumlah sawah lainnya.

“Harus DP3K, lebih siaga, untuk menyiapkan semua obat-obatan untuk hama dimana anggarannya berasal dari APBD,  sehingga ketika ada serangan hama langsung  tertangani,  tanpa harus menunggu dibeli maupun mendapat bantuan pemprov Kaltim,”ucap Anwar.

Ia berharap, Pemkab bisa lebih waspada karena kejadian alam tidak dapat diperkirakan dan bisa datang setiap saat,  bukan hanya itu,  normalisasi irigasi harus segera dilakukan agar tidak terjadi lagi banjir seperti yang menimpa petani beberapa waktu lalu.

“Masyarakat petani juga  mengharapkan,  APBD tahun 2014 depan bisa lebih memihak untuk kepentingan masyarakat,  terutama untuk meningkatkan fasilitas pertanian termasuk jalan usaha tani. Petani juga berharap agar ada sumber air baku untuk sumber irigasi. Oleh karena itu  APBD harus dikonsentrasi  untuk memperbaiki infrastruktur pertanian di PPU,” ujar Anwar.(*)           

Bamus DPRD Prioritaskan Raperda Tertunda

PENAJAM -  Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), tetap memprioritaskan pembahasan  Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam jadwal kegiatan DPRD  di bulan Maret depan. Demikian dikatakan, Anggota Bamus DPRD PPU, Andi Gunawan Harahap, Selasa (26/2).

Ia menjelaskan, diakuinya pada tahun 2012 lalu ada satu Raperda yang masih belum dituntaskan di tahun 2013 ini, adapun Raperda tersebut tentang perlindungan alih fungsi lahan pertanian, tanaman pangan dan holtikultura Kabupaten PPU, dimana merupakan satu Raperda dari 11 Raperda yang telah diusulkan Pemkab dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).

Dibeberkannya, berdasarkan penjelasan Pansus beberapa waktu lalu,  ditundanya pengesahan Raperda tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tersebut dengan alasan menunggu pengesahan Raperda terkait yang telah diusulkan Pemerintah Propinsi dan perlu singkronisasi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten yang memiliki korelasi dengan Raperda ini.

Menurutnya, Raperda ini sangat penting dimiliki oleh PPU sebagai payung hukum, agar lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura milik masyarakat tetap terjaga dan tidak mudah dialih fungsikan tanpa ada persetujuan dari pejabat berwewenang di daerah. Yang intinya PPU, lahan pertanian di PPU semamkin eksis dan hasil produksi tetap terjaga.

Selain masalah Raperda ini, lanjutnya, dirinya juga meminta agar Pemerintah daerah bisa segara mempersiapkan sejumlah Raperda agar bisa diusulkan kepada badan Legislasi DPRD PPU, namun Raperda yang disampaikan harus benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan dinilai prioritas.

Terkait dengan Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan anak, jelas Andi Gunawan, sudah menjadi salah satu program legislasi daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis di DPRD dan diharapkan pada tahun 2013 ini bisa ditindaklanjuti untuk dilakukan pembahasannya.

“Kami berharap, Bamus, nantinya bisa menjadwalkan untuk melakukan pembahasan Raperda yang dinilai prioritas demi kesejahteraan masyarakat PPU, baik yang kini masih tertunda ataupun masuk dalam Prolegda,”tuturnya.

Ia menambahkan, terkait dengan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di masa sidang Maret ini, jelas juga menjadi perhatian Bamus, namun digelar untuk hal-hal yang dinilai sangat penting dan sesuai kebutuhan masyarakat. Tentunya dalam RDP nanti, DPRD melibatkan instansi terkait bahkan jika dibutuhkan unsur masyarakat.

“RDP jelas dilaksanakan, sebagai media untuk mendengarkan penjelasan dan keterangan  kondisi yang terjadi atau bisa juga sebagai media difasilitasi DPRD, guna  mencarai jalan keluarapabila timbul permasalahan terjadi antara warga dengan pemerintah maupun  masyarakat,” ujarnya.***

Pemprov Kaltim Dinilai Kurang Serius Perhatikan Jalan PPU

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID — Pemerintah provinsi Kaltim dinilai tidak serius memperhatikan ruas jalan milik provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), pasalnya anggaran yang digelotorkan untuk perbaikan jalan sangat minim dan tidak memberi dampak apa-apa terhadap jalan di wilayah itu.

“Kami menilai Pemprov Kaltim tidak serius untuk memperhatikan jalan-jalan provinsi di PPU salah satunya jalan dari Km 38 Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) ke Kecamatan Sepaku hingga simpang Silkar Desa Giri Mukti Kecamatan Penajam,”ucap Anggota DPRD PPU, Sariman.

Dijelaskan, dari hasil koordinasi Komisi III DPRD PPU ke Bappeda Kaltim, pada tahun 2013 ini anggaran perbaikan kerusakan jalan poros dari Km 38 Kukar  hingga masuk di wilayah Kecamatan Sepaku hingga simpang Silkar hanya sebesar Rp10 M, sementara kerusakan cukup parah dan terjadi beberapa titik. Dengan nilai tersebut, jelas tidak mungkin dapat mengatasi kerusakan jalan itu dan diyakini tiada ada efek positif terhadap jalan yang selama ini merupakan jalan satu-satunya yang digunakan warga Sepaku.

Selain itu, perbaikan jalan provinsi dari Kecamatan Babulu hingga perbatasan Kabupaten Paser juga hanya dianggarkan dana swakelola sebesar Rp17 M, jelas sangat tidak realistis untuk menangani kerusakan jalan di wilayah tersebut, sedangkan ruas jalan cukup panjang.  “Cukup untuk apa anggaran perbaikan jalan itu diberikan, sementara jalan yang harus ditangani di wilayah PPU cukup panjang, jelas kami kecewa dan menilai provinsi tidak serius,” katanya.

Menurutnya, wajar jika masyarakat di PPU merasa dianak tirikan karena provinsi kesannya setengah hati memberikan perhatian untuk masyarakat kabupaten ini, contohnya seperti jalan di wilayah Sepaku tersebut, kesannya perbaikan hanya dilakukan seadanya.

Sariman menambahkan, jalan lintas dari Km 38 Kukar  hingga simpang Silkar Penajam yang melintasi Kecamatan Sepaku harus fungsional, sebab jika jalan kurang mendapatkan perhatian dan  masih saja  rusak, sementara a jembatan pulau Balang sudah selesai, Sepaku menjadi kota mati dan masyarakat wilayah ini makin terpuruk ditengah kemajuan pembangunan yang dilakukan oleh Provinsi.

“Saat ini saja, karena kondisi jalan rusak parah, dampak bagi masyarakat sudah sangat terasa, dimana sejumlah harga barang menjadi sangat mahal dan langka ditemui, karena distribusi sejumlah kebutuhan masyarakat di Sepaku dari luar daerah tidak lancar, kondisi itu semakin parah jika saat musim hujan, jalan sama sekali tidak bisa dilalui,”tuturnya.

Untuk diketahui, beber Sariman, kerusakan jalan provinsi di wilayah Sepaku tersebut, disebabkan karena jalan kelas III B dengan kemampuan beban 8 ton saja, sementara kendaraan yang melaluinya bobotnya sangat besar diatas 10 ton lebih, oleh karena itu, perbaikan jalan harus dilakukan secara maksimal serta meningkatkan kelas jalannya.

“Rata-rata kendaraan yang melalui jalan di Sepaku, adalah kendaraan dengan bebas mencapai puluhan ton seperti truk gandeng pengangkut alat berat, sementara jalan hanya mampu menahan beban maksimal 8 ton saja,”jelas Sariman.***

DPRD Lakukan Monev Proyek Multiyears

PENAJAM, KPUD-PENAJAMKAB.GO.ID —Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), di bulan Februari menjadwalkan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan pembangunan proyek  multiyears  yang hingga saat ini masih berjalan dan beberapa diantaranya habis kontraknya di tahun 2013 ini.

“Jadwal monev  terhadap sejumlah proyek multiyears tersebut  telah kami sepakati dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD , dan kini tinggal kita laksanakan,”ujar Wakil ketua DPRD PPU, Jon Kenedy yang juga politis partai Demokrat.

Ia menjelaskan, monev dilakukan kepada seluruh proyek yang waktu pelaksanaan dalam kontrak kerja sebentar lagi selesai, guna mengetahui sampai sejauh mana progres pekerjaan dan apa saja kendala yang dihadapi kontraktor pelaksana jika progresnya tidak memenuhi target diharuskan, pasalnya rata-rata proyek tersebut pada tahun 2013 ini harus tuntas, jadi wajar jika dimonitoring.

Jon menerangkan, sebagaimana tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) anggota DPRD  selain legeslasi atau membuat Undang-Undang, Penganggaran atau Badgeter, juga  sekaligus melakukan pengawasan, sehingga pelaksanaan monev ini merupakan bagian tupoksi setiap anggota DPRD. Yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di PPU.

“Pelaksanaan monev dilakukan oleh Komisi III yang membidangi bidang pembangunan dan keuangan, dilaksakan  sejak 18 hingga 20 Februari 2013. Monev dilakukan di seluruh proyek yang dalam waktu dekat ini habis masa kontrak kerjanya,” katanya.

Hasil monev tersebut, lanjutnya, oleh Komisi III akan dibawa ke rapat komisi gabungan  dan jika diperlukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dilibatkan dalam rapat lanjutan. Hasil monev ini juga disampaikan kepada pemerintah untuk dijadikan perhatian serta ditindaklanjuti. Untuk diketahui kegiatan proyek multiyears telah cukup besar menyerap anggaran APBD PPU sejak empat tahun terakhir ini, sehingga wajar DPRD sangat memperhatikannya tanpa meninggalkan proyek reguler lainnya.

“Hasil monev tersebut kami harapkan disampaikan tanpa rekayasa,  harus apa adanya. Sanksi bagi kontraktor yang dinilai lamban semua kita serahkan kepada kebijakan pemerintah, kami hanya meminta agar seluruh proyek multiyears tersebut selesai pada waktunya dengan mutu sesuai harapan. Sehingga membawa manfaat baik bagi masyarakat PPU sebagai penggunannya,” harap Jon Kenedi.***

Categories