Rapat Paripurna LKPj Akhir Jabatan Bupati PPU

PENAJAM, DPRD-PENAJAMKAB.GO.ID,— Rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2012 dan LKPj akhir masa jabatan Bupati Penajam Paser Utara (PPU)  2008-2013, digelar oleh DPRD PPU di Gedung DPRD PPU, Senin (6/5). Rapat paripurna itu merupakan rapat paripurna VIII masa sidang II tahun 2013 yang dilaksanakan DPRD PPU sebagai implementasi UU Nomor 32 Tahun 2004, dimana setiap tahun digelar rapat paripurna LKPj anggaran yang telah berjalan.

“LKPj ini merupakan bagian tugas dan fungsi DPRD dalam pengawasan jalan penyelenggaraan pemerintahan di PPU,”  kata Ketua DPRD PPU Nanang Ali saat memimpin rapat paripurna.

Menurut Ketua DPRD PPU, LKPj 2012 merupakan evaluasi dan koreksi terhadap kegiatan selama setahun Pemkab PPU berjalan dan menjadi bahan masukan pada tahun beri-kutnya. Hal itu seusai pasal 27 atay (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
Dalam LKPj akhir masa jabatan 2008-2013 merupakan ringkasan penyelenggaran pemerintahan sejak tahun 2008 hingga 2013 dan LKPj tahun anggaran 2013 disampaikan bupati terpilih hasil Pemilihan Bupati (Pilbup) PPU.
Sementara itu, Bupati PPU Andi Harahap saat membacakan pidatonya mengatakan pelaksanaan APBD  2012 lalu telah berjalan sesuai ketentuan yang ada. Hal itu tentu tak terlepas dari dukungan perangkat daerah, khususnya pimpinan dan anggota DPRD PPU. Namun, disadari bahwa persoalan dihadapi tetap ada dan menjadi kewajiban bersama mencari solusi sesuai bidang tugasnya masing-masing.
Secara garis besar LKPj pe-laksanaan APBD Tahun Anggaran 2012, yakni target pendapatan 2012 sebesar Rp1,56 triliun terealisasi sebesar Rp1,49 triliun lebih atau capaian sebesar 95,81 persen. Kemudian belanja daerah Rp1,67 triliun terealisasi sebesar Rp1,29 triliun lebih atau capaian sebesar 77,62 persen dari target.
“Pada kesempatan ini, saya sampaikan beberapa masalahan sekaligus tantangan pelaksanaan pembangunan  yang dibiayai  APBD PPU 2012 karena terkendala belum sinerginya  kebijakan Peme-rintah Pusat, Provinsi dan Pemkab untuk kegiatan bersumber dari APBN, seperti tugas pembantuan, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dekonsentrasi,”  kata Andi Harahap. ***

Ketua dan anggota DPRD PPU bersilaturahmi dengan wartawan PPU .


Bimtek Tingkatkan SDM Anggota DPRD PPU

Seluruh anggota DPRD PPU ketika mengikuti kegiatan Bimtek beberapa waktu lalu

PENAJAM -  Dalam rangka meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM),  DPRD  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan SDM harus selalu diikuti setiap anggota dewan. Demikian diungkapkan Sekretaris DPRD PPU, Ahmad Usman, kepada media ini.

Ia mengatakan, kegiatan peningkatan Bimtek SDM,  terhadap 25 anggota DPRD  tersebut, telah dilaksanakan selama beberapa kali, dengan materi berbagai macam pengetahuan m terkait  efektivitas setiap komisi yang ada di DPRD, seperti tata cara membahas skala prioritas dalam penyusuanan rencana APBD, sesuai dengan Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010, tentang Tata Tertib DPR dan DPRD .

Menurut Usman, peningkatan SDM , bertujuan untuk menambah pengetahuan para anggota DPRD . terutama mengenai peraturan baru dalam penyusunan anggaran. dan diharapkan kepala skpd dapat mengikuti kegiatan tersebut, sehingga ada kesepahaman dalam pembahasan APBD mendatang.

Sementara itu, Ketua DPRD PPU, Nanang Ali, menambahkan, kegiatan Bimtek ini sangat penting diikuti , agar setiap anggota yang tergabung dalam komisi-komisi di DPRD mengetahui fungsi dan tugasnya.

“Ini penting sebab, setiap anggota dituntut memiliki kemampuan dalam melaksnakan fungsi tugasnya sebagai wakil rakyat dan anggota legislasi daerahsehingga setidaknya,  dapat meminimalisasi kesalahan ketika melakukan suatu pembahas peraturan daerah,”terangnya.

Dirinya berharap,  melalui Bimtek tersebut, dapat menambah pengetahuan dan wawasan setiap anggota DPRD. Sehingga apa yang diputuskan, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan berlaku(Admin)

DPRD PPU Sahkan 14 Raperda Menjadi Perda

Bupati PPU Andi Harahap menandatangai Raperda yang telah disahkan menjadi Perda oleh Pansus DPRD PPU, disaksikan unsur pimpinan DPRD PPU

PENAJAM –  DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui dua Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk dalam masa sidang pertama, telah berhasil mengesahkan sebanyak 14 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda dari 19 Raperda yang diusulkan Pemkab dan inisatif DPRD dalam masa sidang pertama tahun 2011 ini. sedangkan lima  Raperda diantaranya ditunda pengesahannya. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD PPU,  Jon Kenedi, ketika memimpin rapat paripurna penyampaian laporan panitia khusus dewan perwakilan rakyat daerah terhadap 19  Raperda Kabupaten PPU,  Senin (23/5).

Dijelaskannya, kelima Raperda yang ditunda pengesahannya antara lain, raperda tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Raperda tentang Pembentukan Desa Kayu Api di Kecamatan Penajam, Raperda tentang Pembentukan Desa Glarak di Kecamatan Babulu, raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik dan terakhir raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten PPU Kepada Perusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten PPU.

“Pansus kami telah memutuskan, kelima Raperda itu harus ditunda pengesahannya, dikarenakan masih memerlukan pengkajian maupun perbaikan atau penyempurnaan,”jelansnya.

Sementara itu Ketua Pansus I, Andi M Yusuf dalam laporannya, menuturkan Pansus I mendapat tugas untuk melakukan pembahasan serta pengkajian terhadap 9 raperda dan tahapan pembahas dilakukan secara internal Pansus, pembahasan bersama dengan pemerintah daerah, provinsi dan Pemerintah Pusat.

Menerima Draf enam Raperda yakni Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Penajam Paser Utara, raperda tentang pajak parkir, Raperda tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Raperda tentang Retribusi Ijin Trayek, Raperda tentang Retribusi Terminal.

Adapun tiga raperda yakni, Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Kepada Perusahaan Daerah Benua Taka Kabupaten Penajam Paser Utara, Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kayu Api di Kecamatan Penajam. Karena perlu dilajukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut.

Fadliansyah juru bicara Pansus II, mengukapkan pensus II mendpat tuga membasa sebanyak 10 raperda, yakni, pertama raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, kedua tentang Pajak Reklame, ketiga  tentang Pajak Hiburan,Keempat tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, kelima tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang dan keenam raperda tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

Kemudian, lanjutnya, raperda ketujuh  tentang Penggelolaan Zakat, Infak, Shodaqoh dan Wakaf, kedelapan raperda tentang Ijin Usaha Perdagangan, kesembilan raperda tentang Pembentukan Desa Glarak di Kecamatan Babulu dan yang kesepuluh raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.

Berdasarkan hasil pembahasan pansus, bebernya, sepakat menerima delapan Raperda yang disyahkan menjadi Perda sedangkan dua lainnya antar lain, raperda tentang Pembentukan Desa Glarak di Kecamatan Babulu dan raperda tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik, ditunda pengesahan, karena perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut.

Sementara itu, menanggapi hal ini dalam pidato Bupati PPU, Andi Harahap yang diwakili Wakil bupati PPU, Mustaqim MZ mengatakan, dengan disetujuinya ke 14 Raperda tersebut, tentu akan menambah dukungan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyakatan dalam rangka terciptanya kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang menjadi cita-cita bersama.

Terkait dengan ditundanya pengesahan lima Raperda tersebut, tambahnya, Raperda tersebut akan tetap menjadi prioritas untuk dilakukan pengkajian kembali secara bersama-sama antara DPRD dan Pemkab PPU.

Dalam rapat paripurna tersebut, hadir bupati PPU, Ketua DPRD PPU Nanang Ali, Waket Sudirman, 21 anggota DPRD, Sekkab PPU, Sutiman,unsur pimpinan muspida, seluruh kepala Satuan Kerja Perangka Daerah, dan undangan lainnya.(admin)

Gedung Paripurna DPRD PPU

 

 

 

 

 

Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

 

 

Galeri-7

Galeri-7

Galeri-5

Galeri-5


Galeri-6

Galeri-6


Galeri-4

Galeri-4


Galeri-3

Galeri-3


Categories